Muhammadiyah

2008-12-17T05:22:00.000+07:00

PIDATO MILAD MUHAMMADIYAH KE-93

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah Muhammadiyah telah memasuki usia 92 tahun dalam hitungan tahun hijriyah atau 90 tahun dalam hitungan tahun miladiyah. Usia yang mendekati satu abad itu merupakan anugerah Allah SWT., sekaligus sebagai bukti dari amanah dan kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di persada negeri ini.

Banyak hal telah dirintis dan dikhidmadkan Muhammadiyah untuk umat dan bangsa melalui amal usaha dan amalan-amalan dakwahnya untuk kemajuan. Ada pula hal-hal yang belum tergarap dengan baik dan masih menjadi tantangan Muhammadiyah untuk dilaksanakan melalui misi dakwahnya. Berbagai rintanganpun telah banyak dilalui oleh Muhammadiyah dalam rentang usia yang panjang itu. Namun harapan yang paling besar untuk tahun-tahun ke depan ialah bagaimana gar Muhammadiyah yang sama-sama kita cintai ini dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju sehingga dapat membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dicita-citakan.

Dalam usia yang cukup panjang itu, Muhammadiyah memiliki tekad yang tinggi untuk menjadi ramatan lil alamin di muka bumi ini. Misi Muhammadiyah tersebut ditorehkan sebagai panggilan mulia untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammadi saw. yang menjadi rujukan gerakan Muhammadiyah, sebagaimana firman Allah SWT. :

"Dan tiadalah Kami mengutus engkau (muhammad) kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam" (QS. Al-Anbiya' : 107).

Di tengah memperingati Milad ke-92 ini, Muhammadiyah sungguh prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Selain krisis ekonomi dan politik yang belum kunjung reda, kita juga dihadapkan pada berbagai musibah seperti tabrakan kereta api yang beruntun dan banjir yang yang meluas di Jakarta serta sejumlah daerah. Musibah demi musibah tersebut tentu tidaklah berdiri sendiri dan terjadi secara tiba-tiba. Sebagai kaum beriman, setiap musibah tentu harus kita sikapi dengan sabar dan ikhtiar, seraya tawakal kepada Allah sesuai pesan agama kita "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (QS. Al-Baqarah 155-156).

Tetapi, musibah-musibah nasional tersebut tentu perlu manjadi bahan muhasabah atau perenungan dan intropeksi diri. siapa tahu telah banyak melalukan kelalaian, kekeliruan, dan kesalahan dalam mengolah kehidupan yang diamanatkan. Siapa tahu bahwa banyak kesalahan-kesalahan pemikiran, pendekatan, dan cara-cara dalam mengurus kepentingan-kepentingan bangsa dan tanah air tercinta ini, sehingga menimbulkan kerusakan demi kerusakan di berbagai lini kehidupan.

Kita sebagai bangsa berkaca pada diri sendiri, banyak kemungkinan bahwa krisis dan musibah ini terkait dengan kesalahan-kesalahan fatal dalam mengurus kehidupan ini. Dalam hal ini selakuk bangsa yang beriman, perlu menghayati pesan allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar-Rum : 41).

Dalam ayat lain Allah berfirman : "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya" (QS. Al-Isra 16). Namun sayang, banyak orang-orang yang melakukan kerusakan, seringkali tidak menyadarinya, bahkan mereka merasa sedang membangun sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya : "Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab : sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan" (QS. Al-Baqarah 11).

Kita juga petut prihatin, bahwa di tengah krisis yang melanda bangsa kita yang sudah berlangsung sekitar lima tahun ini, masih tampak lemahnya "sense of crisis", rasa prihatin berada dalam suasana krisis. Pola hidup mewah, tidak bersungguh-sungguh, kebiasaan bermain-main narkotika, ribut dalam urusan-urusan yang tidak perlu, sikap mementingkan diri dan kelompok sendiri, dan kesan tidak prihatin masih tampak dalam pemandangan sehari-hari baik dimasyarakat maupun para elit dan pengambilan kebijakan. Padahal, negeri ini laksana kapal yang tengah oleng, yang memerlukan i'tikad dan kesungguhan luar biasa dari seluruh komponen bangsa untuk menyelamatkannya.

Kita juga prihatin dengan makin melemahnya kepercayaan dan keteladanan dari institusi-institusi dan tokoh-tokoh wibawa, sehingga umat dan masyarakat luas seakan kehilangan induk dan penunjuk jalan ke arah yang lebih mencerahkan. Krisis kepercayaan dan keteladanan itu bukanlah masalah sepele, karena akar dari runtuhnya bangunan masyarakat biasanya dimulai dari krisis akhlaq atau moral. Krisis akhlaq akan melahirkan prilaku-prilaku tidak amanah, dusta, batil, dan menyimpang atau menyeleweng. Tidak mekar lagi sikap sidiq, amanah, tabligh, dan fathonahyang menjadi bingkai dan corak perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, krisis demi krisis terus datang silih berganti, sehingga yang sudah terbangun dengan baikpun akan rusak kembali. Sebaik apapun tatanan yang dibangun, tetapi jika moral manusianya rusak atau lemah, maka akan runtuh pulalah sistem yang baik itu.

Karena itu, bersamaan dengan milad Muhammadiyah ke-92 ini, Muhammadiyah melakukan panggilan moral untuk semua pihak termasuk warga dan pimpinan Muhammadiayh sendiri.

Marilah kita bangun tekad dan ikatan persaudaraan yang kokoh disertai upaya-upaya menyatukan kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah bangs asecara istiqamah, obyektif, dan tersistem sehingga ada jalan terang keluar dari krisis.
Mari kita praktikkan pesan amar ma'ruf nahi munkar dalam seluruh lini kehidupan, termasuk dalam memberantas segala bentuk KKN dan hal-hal lain yang fasad (rusak) di tubuh bangsa inisebagai itikad dan usaha bersama dari seluruh komponen bangsa.
Mari kita melakukan usaha-usaha ishlah (perbaikan) secara bersungguh-sungguh, termasuk untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang membuat runtuhnya kehidupan di tubuh bangsa dan negara tercinta ini.
Mari kita memasyarakatkan secara luas pola dan sikap hidup sederhana, jujur, terpercaya, bertanggung jawab, istiqamah, kata sejalan dengan tindakan, dan perilaku-perilaku uswah hasanah sebagai basis kesalihan bermu'amalah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Mari kita kembangkan usaha-usaha bersama untuk pendidikan pencerahan di tubuh bangsa ini, sehingga setiap anak bangsa memiliki bekal keyakinan, kepribadian, kemampuan-kemampuan yang kokoh untuk membangun kehidupan yang berkeadaban sebagaimana cita-cita masyarakat muslim yang sebenar-benarnya.
Mari kita tingkatkan kualitas kegiatan dan amal usaha majukan persyarikatan di setiap tingkatan dan lingkungan sehingga Muhammadiyah yang sama-sama kita cintai ini tumbuh mekar sebagai Gerakan Islam yang benar-benar memancarkan rahmatan lil 'alamin.

Marilah kita berdo'a kepada Allah, agar kita senantiasa diberikan anugerah keselamatan hidup di dunia dan akhirat, dimasukkan ke dalam syurga jannatun na'im dan dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridha dan karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal 'alamin.

Nasrun minallah wa fathun qarib.

Laskar Pelangi dan “Mukjizat” Kebenaran Sang Kyai, Ahmad Dahlan

2008-12-02T09:51:00.001+07:00

Posted on November 1st, 2008 in 20 Kapita Selekta by redaksi

Mukhlis Rahmanto

Jika ditanya seseorang, Anda pernah sekolah di mana? Saya tentu akan menjawab dengan bangga, saya pernah sekolah di Muhammadiyah. Begitulah pengaruh hawa positif yang saya dapatkan ketika sekeluarga sehabis menonton film, rilis terbaru dari Miles Film Production, Laskar Pelangi. Sutradara Riri Riza berhasil mengadaptasi novel laris karya Andrea Hirata, atau dengan kata lain, nyaris sempurna dengan pertanda sedikitnya penonton yang protes tentang adaptasi tersebut. Padahal, sebagian besar penonton sudah membaca novel itu.
Lalu apa sih, yang istimewa dari film ini? Saya bukanlah kritikus film, namun saya punya pengalaman membuat sebuah film. Hemat saya, Laskar Pelangi adalah ikon arus kekalahan yang terpinggirkan di negara ini dan hampir di banyak negara, terutama negara-negara dunia ketiga-berkembang. Sama seperti Denias, Senandung di Atas Awan (2006), film ini menceritakan tentang pentingnya pendidikan sebagai sebuah syarat mutlak bagi masa depan yang berperadaban. Dan orang-orang miskin yang tidak mampu itu, hanya berbekal “mimpi” untuk mendapat, mengenyam, dan merasakan manisnya dunia pendidikan. Ya, intinya penegasan akan mimpi dan usaha seorang anak manusia. Pesan itulah yang ingin disampaikan Laskar Pelangi.
Pesan itu bermula dari sebuah sekolah dasar Muhammadiyah Gantong, Kepulauan Bangka-Belitong. Pesan itu direkam dan dirangkum untuk kita semua oleh Andrea Hirata yang menceritakan tentang kesepuluh laskar pelangi yang berupaya menggapai mimpi. Mereka percaya dan yakin bersekolah di SD Islam Muhammadiyah, di mana kata pak Harfan, sang kepala sekolah tersebut yang lulusan SPG Muhammadiyah Yogyakarta, “SD yang menekankan akhlak budi perkerti sebagai tolak ukur. Bukan kecerdasan bermain angka-angka, namun hati mati suri seperti singa.”
Bagaimana Bu Muslimah mampu menimang dan mengajarkan kesepuluh muridnya itu untuk yakin, dengan sekolah perubahan akan diperoleh. Meski sebagaimana kata-kata hikmah tasawuf dari Syekh Athailah al-Sakandariy dalam al-Hikam-nya, “Sawaabiqul himam la takhriqu aswaara al-aqdaar”, kerasnya semangat perjuangan tidak akan dapat menembus tirai takdir. Dan itu terjadi pada Lintang, seorang dari sepuluh Laskar Pelangi yang super jenius, namun ia sudah ditakdirkan untuk membesarkan adik-adiknya. Maklum ia anak tertua dari empat bersaudara yang ketika ayahnya meninggal, ia mengirim kurir untuk mengantar surat pada Bu Muslimah yang isinya, “Ibunda guru, Ayahku telah meninggal, besok aku akan ke sekolah (untuk perpisahan), salamku, Lintang.” Adegan inilah yang meneteskan airmata seluruh penonton bioskop malam itu. Akhirnya Lintang hanya menjadi pekerja kasar sebagaimana para buruh timah lain di pulau tersebut. Ikal dan Maharlah yang akhirnya ditakdirkan berhasil mewakili kesepuluh Laskar itu menggapai mimpi hingga sekolah ke Sorbone-Perancis.
Hal menarik lain adalah ramainya film ini dengan bergabungnya bermacam corak tokoh-manusia dan pernak-pernik arus hidupnya. Ada Harun anak cacat mental, Mahar yang seniman dan penyuka mistik, A Kiong anak Cina-Hokian yang jenaka, Samson yang pengidam tubuh kuat, juga Flo anak parlente tapi punya “hati” dan terkesima dengan perangai anak-anak Laskar Pelangi lalu pindah ke SD Muhammadiyah. Sutradara Riri Riza mengkayakan film ini dengan menambahkan suasana sosial politik Belitong tahun tujuh puluhan. Jurang pemisah antara kelas borjuis diwakili para petinggi perusahaan timah dan kelas proletar, yaitu mereka buruh timah kecil, tampak dengan bukti sebuah papan yang bertuliskan, “Verboden toegang voor onbevoegden-Dilarang masuk buat orang yang tidak punya hak.” Kekayaan SDA sebuah pulau tidak bisa menjamin terpenuhinya hak pendidikan manusia pulau tersebut.
Pertanyaannya, apa hubungan film ini dengan Kiai Ahmad Dahlan? Jika ditarik benang tafsirnya tentu akan muncul multitafsir, tergantung jiwa penikmat film ini dan latar belakang penafsir tersebut. Hemat saya, Laskar Pelangi dengan banyak karakter di dalamnya itulah bunga-bunga kebenaran dari sebuah keyakinan seorang Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada 1912. Kiai ingin dengan Muhammadiyah ini, orang Islam menjadi maju, modern, tinggalkan budaya taklid yang memangkas kreativitas berpikir dan demokrasi, yang menjadi ciri Islam. Maka, pendidikan diharuskan baik agama maupun umum, didirikan rumah sakit untuk menjaga kelangsungan jiwa-badan kita sebagai khalifah-Nya, “hasas” atau kepekaan sosial lewat teologi Al-Maun dibangun dengan munculnya panti asuhan. Teologi rumusan Kiai demikian berhasil menghasilkan alumni-alumni yang tampak di film ini. Orang-orang yang ikhlas berjuang tanpa pamrih. Lahir-batin. Karena Allah menilai “hati”, seperti ditegaskan pak Harfan. Dan inilah yang mulai hilang dari kita, warga Muhammadiyah, sebab angin politik mulai memasuki dan membius.
Terkait dengan judul, secara teologi sebenarnya saya salah menggunakan terma “mukjizat” untuk sosok Kiai Ahmad Dahlan, karena beliau bukan Nabi. Yang lebih cocok untuk manusia biasa adalah karamah. Namun, serma itu sudah lazim melekat untuk sebuah kebenaran-keajaiban yang muncul dan menuntut untuk tampak. Sehingga orang tahu, percaya, lalu terpengaruh untuk mengikuti jejak kebenaran keajaiban itu.
Maka sekali lagi, manusia-manusia dalam Laskar Pelangi seperti Pak Harfan, Bu Muslimah, Ikal, Lintang, dan Mahar adalah mereka yang masuk dalam kategori sebuah sablon kaos bertuliskan, “Orang Muhammadiyah itu terbuka, cerdas, dan ora mutungan (tidak mudah putus asa)”. Kaos ini diproduksi Majalah Suara Muhammadiyah dan dipajang di kantor majalah itu di Kauman Yogyakarta. At least but not least, selamat atas dirilisnya film Laskar Pelangi. Tonton, kritisi, kontemplasikan, dan ambil hikmah di dalamnya. Apalagi, guru-guru di sekolah Muhammadiyah, sepertinya “fardhu ain” untuk menonton film ini.l
Penulis adalah pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Peran Muhammadiyah dalam Politik Kebangsaan

2008-12-02T09:49:00.000+07:00

Posted on October 3rd, 2007 in 15 Wawasan Muhammadiyah by redaksi

Muhammadiyah sejak lahirnya tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M, telah dikenal sebagai gerakan tajdid yang dinamis, kreatif dan inovatif. Ketika awal berdirinya pada dirinya telah menyatu kata-kata reformis dan modernis sebagai simbol jati dirinya yang modern dan berwawasan masa depan. Dari kata-kata reformis dan modernis itu dapat dipahami bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi pertama sebagai pelopor dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara murni, ikhlas dan mutaba’ah yang kemudian secara bertahap menyebar dengan pesatnya di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri.

Muhammadiyah di samping menyebutkan dirinya sebagai persyarikatan
juga menamakannya sebagai gerakan. Kedua nama itu dimaksudkan
untuk mengingatkan bahwa, Muhammadiyah adalah suatu kumpulan dari orang-orang Islam yang mau bersyarikat atau bersatu untuk memperjuangkan tegak dan bangunnya agama Islam melalui pergerakan dan perjuangan yang penuh dengan tantangan dan pengurbanan.
Perjuangan dan pengorbanan tersebut secara aplikatif telah dirintis oleh Muhammadiyah secara bersungguh-sungguh melalui berbagai gerakan dan terobosan dalam medan jihad yang penuh rintangan dan cabaran, seperti:
1. Membersihkan sikap dan perilaku kehidupan umat yang berbau syirik, khurafat dan tahayul, kemudian mengembalikan akidahnya kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.
2. Menjernihkan praktek ibadah umat Islam dengan menggunakan kecerdasan berpikir dan penalaran kritis agar terhindar dari pengaruh taklid, fanatik dan bid’ah.
3. Menggembirakan suasana kehidupan yang Islami dengan menumbuh-suburkan semangat ukhuwah Islamiah, saling membantu dan menolong terutama terhadap kaum dhu’afa dan fuqara dilapisan masyarakat paling bawah.
4. Menggerakkan dan menggembirakan perbaikan potensi ekonomi umat, sehingga hartawan muslim (shaahibul maal) gairah mengeluarkan zakat. infak dan shadaqah untuk membangun tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, panti asuhan, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan dan fasilitas umum lainnya.
5. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkat dan disiplin ilmu untuk menciptakan kader-kader ulama, kader umat, kader bangsa dan kader Persyarikatan yang cerdas, jujur dan berkualitas.
6. Menumbuhkan perkumpulan-perkumpulan kaum wanita, remaja, pemuda dan pandu sebagai wadah pembinaan sikap mental dan keterampilan yang kreatif, produktif dan mandiri serta untuk memperdalam dan memperluas penghayatan hakekat ajaran Islam yang komprehensif dan universal.
7. Menggelorakan semangat jihad dalam merebut kemerdekaan dengan mensponsori berdirinya wadah persatuan dan kesatuan umat Islam sebagai mayoritas penduduk bangsa.
8. Konsisten dan istiqamah dalam pendirian untuk memperjuangkan tegaknya ajaran Islam melalui dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun untuk terlaksananya semua yang disebutkan di atas Muhammadiyah telah mengorbankan berbagai kepentingan duniawi. Tidak sedikit tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental disebabkan banyaknya intimidasi baik yang datang dari penjajah Belanda dan Jepang maupun dari umat Islam sendiri yang belum mengerti faham dan hakekat perjuangan Muhammadiyah. Banyak pemimpin Muhammadiyah yang masuk penjara, disiksa dan dikucilkan dalam pergaulan, hanya karena mengajak shalat Id di lapangan terbuka, tidak mentalqinkan mayat di kubur, doa agar tidak pakai perantara, arah kiblat agar dibetulkan, zakat agar tidak menumpuk pada orang tertentu saja, khutbah Jum’at agar diterjemahkan dan melarang makan-makan di rumah kematian.
Tapi semuanya itu hanya sementara karena akhirnya apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat termasuk orang-orang yang tadinya menolak habis-habisan. Sekarang alhamdulillah, pengamalan ibadah terutama ibadah mahdhah dan berbagai bidang muamalah lainnya telah sulit membedakan antar jamaah Muhammadiyah dan yang bukan Muhamamdiyah, karena jumlah besar masyarakat telah mengamalkan hal yang sama dengan faham Muhammadiyah. Lama kelamaan tanpa disadari fenomena tersebut telah mengantarkan Muhammadiyah secara sosiologis empiris dan kultural kritis semakin berakar dan menjadi milik masyarakat
Hasil terobosan dan gerak dinamis pemikiran Muhammadiyah itu selama hampir satu abad telah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat banyak, terutama dalam bidang amal usaha yang menyentuh kebutuhan primer masyarakat lapisan bawah seperti pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Panti Asuhan, masjid dan mushalla, termasuk tenaga-tenaga ulama dan muballigh yang semakin banyak jumlahnya yang diminati oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan.
Alhamdulillah dari periode ke periode Muhammadiyah berhasil meraih dan mempertahankan reputasinya, karena semakin terbukti banyak kegiatan yang dilakukan mendapat kepercayaan karena memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kaum dhu’afa. Masyarakat pun semakin tahu bahwa, untuk melaksanakan berbagai amal usaha itu Muhammadiyah harus bergerak lebih dinamis dengan mobilitas yang tinggi dalam radius yang semakin luas, karena semua amal usahanya tidak sedikit mengeluarkan biaya, tenaga, fikiran dan waktu yang harus digali dan diberdayakan dari berbagai sumber, baik dari warga Persyarikatan sendiri maupun dari masyarakat dan pemerintah. Memang Muhammadiyah berusaha agar setiap amal yang dilaksanakannya senantiasa dilandasi dengan niat yang ikhlas, semangat yang tinggi dan dengan sistem manajemen yang pro aktif, sehingga amal usaha itu semakin bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu atau meringankan beban pemerintah.
Alhamdulillah Muhammadiyah masih tetap segar dan tetap bertekad akan terus mendayung bahtera perjuangannya dalam suasana kompetisi yang sehat dan dinamis.
Kini ketika Muhammadiyah telah berusia 97 tahun, Muhammadiyah semakin terasa menghadapi kompetisi yang luar biasa lebih-lebih di era reformasi dan globalisasi ini, meskipun tetap tegar dan kuat namun Muhammadiyah tidak luput dari tantangan dan ancaman dampak negatif arus globalisasi, informasi dan teknologi yang semakin menguat. Secara perlahan mulai dirasakan ketangguhan dan kehandalan kualitas Sumber Daya Insani yang tersedia tidak seimbang lagi dengan dinamika kehidupan yang begitu dinamis, baik dilihat dari sudut profesionalitas penanganan organisasi maupun dari sudut mutu kepemimpinan dan manajemen. Gesekan intervensi kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat tajam telah memutus jaringan komunikasi spritual baik vertikal maupun horizontal, sehingga melumpuhkan daya tahan SDI dalam persyarikatan yang selama ini terkenal dengan solid, kental dan handal.
Konsekuensi logis dari kondisi tersebut disadari atau tidak di samping banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih, namun secara bervariasi Muhammadiyah dibeberapa tempat mengalami stagnasi atau set back, bahkan menyerah, sehingga banyak anggota dan simpatisan yang kehilangan arah dan pegangan, sedangkan amal usaha mulai ada yang tidak terurus secara baik dan bahkan ada yang sudah berpindah tangan, hancur dan dikuasai pihak lain.
Oleh sebab itu, peran kebangsaan Muhammadiyah sudah waktunya kembali diaktualisasikan dengan menerapkan dan memasyarakatkan secara luas pesan spiritual dan kultural dari dua keputusan penting yang telah menjadi ketetapan Muhammadiyah dalam menjernihkan pola pikir dan sikap mental warga dan pimpinan persyarikatan dalam menggerakan amal usaha Muhammadiyah. Kedua ketetapan tersebut adalah:
1. Khittah Muhamamdiyah Ujung Pandang, sebagai produk hasil Muktamar Muhammadiyah ke 38 pada tahun 1971, yang berisi tentang:
a. Muhammadiyah adalah Gerakan Da’wah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apa pun.
b. Setiap Anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Khittah Muhammadiyah Denpasar Bali, sebagai hasil produk Sidang Tanwir tahun 2002, yang berisi tentang penegasan Muhamamdiyah, antara lain:
a. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup. serta khittah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan “Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafuur’.
b. Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua stratcgi dan lapangan perjuangan. Pertama; melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua: melalui kegiatan-kegiatan kamasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest group).
c. Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis dari pada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat.
Agaknya pemahaman kedua khittah tersebut perlu dipertegas kembali sebagai landasan tempat berpijak dan bertolak dalam menghadapi berbagai situasi agar kapal Muhammadiyah yang telah teruji kemampuannya dalam melintasi sejarah masa lampau walau dalam kondisi yang sangat sulit dan kritis sekali pun dapat terus dipertahankan.

Etika Ber-Muhammadiyah

2008-12-02T09:47:00.000+07:00

Posted on October 3rd, 2007 in 05 Pedoman by redaksi

Muhammadiyah kini telah berusia hampir satu abad. Dalam perjalanannya yang cukup panjang serta dalam pergaulan dan interaksi antara anggota dan warganya itu, tentu ada sistem nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam Muhammadiyah, yang menciptakan pemahaman yang sama mengenai hakikat Muhammadiyah dan bagaimana seharusnya anggota dan warga Muhammadiyah harus berprilaku. Nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf dan nahi munkar, tentunya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, yang memang sejak awal menjadi komitmen K.H.A. Dahlan sebagai pendiri organisasi ini. Sistem nilai dan norma yang memberikan acuan dan pedoman bagi prilaku anggota dan warga Muhammadiyah mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, mana yang baik dan patut dilakukan dan mana yang tidak baik dan tidak patut dilakukan dalam kehidupan berorganisasi, inilah yang dinamakan ETIKA BERMUHAMMADIYAH.
Dalam kehidupan setiap organisasi, termasuk Muhammadiyah, etika itu sangat penting. Dengan adanya etika, membuat anggota dan warga Muhammadiyah memiliki kestabilan sikap dan tingkah laku. Sebab dengan adanya etika, anggota dan warga Muhammadiyah mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, di samping mana yang boleh dilakukan. Etika juga membuat perilaku anggota dan warga Muhammadiyah lebih konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Ini disebabkan karena etika ber-Muhammadiyah memberikan semacam pedoman dan alat pengendali prilaku. Di samping itu, etika juga membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Sebab dengan terciptanya stabilitas dan harmonisasi hubungan antara anggota dan warga Muhammadiyah, menjadikan kinerja organiasi lebih meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu etika juga dapat meningkatkan integritas, harkat dan martabat anggota dan warga Muhammadiyah serta menjaga, mempertahankan dan mengembangkan citra, martabat dan keluhuran Muhammadiyah.
Etika ber-Muhammadiyah itu lebih diperlukan lagi, kalau kita memperhatikan kondisi Muhammadiyah akhir-akhir ini, dilihat dari sudut pandang etika. Kita tidak perlu menutupi, bahwa dikalangan sebagian anggota, bahkan di kalangan sebagian pimpinan Persyarikatan dan amal usaha, semangat ikhlas beramal, bekerja dan berjuang itu sudah mulai melemah dan pudar. Di mana-mana, sekarang ini, kita melihat merebaknya gejala konflik sesama kita. Kalau ditelusuri, di antara akar masalahnya, yang utama adalah kepentingan. Karena masing-masing kita punya kepentingan, yang acapkali bersifat duniawi, maka kita tidak perlu lagi merasa malu untuk berebut posisi dan jabatan, yang dengan posisi dan jabatan itu memungkinkan kita dapat melindungi kepentingan kita.
Di samping itu yang sangat memprihatinkan sebagai ekor dari semakin redupnya keikhlasan adalah semakin melemahnya sikap jujur dan amanah di kalangan sebagian kita. Sebagian kita sekarang ini, tidak merasa malu dan risih lagi untuk memanfaatkan dana, fasilitas, bahkan kekuasaan dan wewenang yang diamanatkan kepada kita, bukan semata-mata untuk kepentingan Persyarikatan, tetapi juga terikat di situ untuk kepentingan pribadi kita sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kalau kita cermati, ikatan solidaritas kolektif di antara kita juga mengalami pelemahan, yang ditandai oleh kurang berkembangnya ukhuwah, silaturrahim dan sinergi antar anggota juga antar institusi di kalangan Muhammadiyah. Hubungan yang kita kembangkan sekarang ini lebih banyak hubungan formal daripada hubungan informal. Kita lebih banyak ketemu sesama kita hanya di forum-forum formal, sangat jarang sesama kita bersilaturrahim ke tempat tinggal masing-masing. Satu lagi yang sangat memprihatinkan adalah kenyataan bahwa, sebagian kita sekarang ini sudah mulai menurun ketaatan dan komitmennya pada misi, kebijakan dan peraturan Persyarikatan. Dengan berbagai dalih dan alasan, sebagian kita sekarang ini sudah tidak sungkan-sungkan lagi menentang kebijakan Pimpinan Persyarikatan, padahal kebijakan itu didasarkan pada Keputusan Muktamar dan Tanwir. Bahkan yang lebih parah, sebagian kita pun tidak ragu-ragu untuk menyimpangi ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
Etika ber-Muhammadiyah semakin dirasakan kepentingannya dalam kehidupan di era globalisasi sekarang ini. Hal ini mengingat adanya berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kehidupan Muhammadiyah, seperti terjadinya perubahan alam pikiran sebagian kita yang cenderung pragmatis, materialistis dan hedonistis yang dapat menumbuhkan budaya dan gaya hidup sekuler. Juga terjadinya perubahan orientasi nilai dan sikap dalam ber-Muhammadiyah, karena berbagai faktor, yang memerlukan adanya standar nilai dan norma yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional yang menimbulkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, yang ini tentunya akan memengaruhi kehidupan ber-Muhammadiyah.
Melihat demikian pentingnya etika dalam kehidupan ber-Muhammadiyah, pertanyaannya sekarang, “Apakah sudah ada rumusan formal tentang etika ber-Muhammadiyah?”. Secara eksplisit rumusan formal dengan judul Etika Ber-Muhammadiyah memang belum ada, tetapi secara substansial dalam berbagai pokok pikiran, baik yang bersifat ideologis maupun strategis, sebenarnya sangat sarat dengan butir-butir tentang etika ber-Muhammadiyah. Apalagi dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bisa dikatakan semua butir rumusan adalah merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkup kehidupan ber-Muhammadiyah.
Etika ber-Muhammadiyah pada dasarnya memuat tiga hal, perintah/suruhan (keharusan melakukan sesuatu), larangan (keharusan tidak melakukan sesuatu) dan perkenan (kebolehan melakukan sesuatu). Agar rumusan tentang etika ber-Muhammadiyah yang saat ini bertebaran dalam berbagai pokok pikiran formal tersebut punya daya ikat yang tinggi, barangkali ke depan perlu disatukan dalam sebuah rumusan dengan topik “Etika Ber-Muhammadiyah” atau “Kode Etik Muhammadiyah” atau apa pun istilahnya.l

JANGAN BINGUNG MENGHADAPI PEMILU

2008-12-02T09:42:00.000+07:00

Posted on October 1st, 2008 in 19 Telaah Pustaka by redaksi

Judul buku : Khittah Muhammadiyah tentang Politik
Penulis : Dr. Haedar Nashir
Penerbit : Suara Muhammadiyah
Cetakan : I, Agustus 2008
Tebal buku : I-VIII + 116 halaman.

Menghadapi datangnya Pemilu, apalagi dengan rentang waktu
kampanye yang demikian panjang dapat membuat orang
bingung. Sebaiknya warga atau anggota Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah dan simpatisan organisasi massa terbesar di Indonesia ini tidak usah bingung.
Dalam buku ini tergambar jelas bagaimana seharusnya seorang anggota, pimpinan atau simpatisan Muhammadiyah bersikap menghadapi Pemilu. Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah telah berhasil merumuskan khittahnya tentang politik. Ini tertuang pada Khittah Palembang 1956-1959, Khittah Ponorogo 1969, Khittah Ujungpandang 1971 dan Khittah Denpasar 2002.
Khittah Palembang yang dihasilkan pada Muktamar ke-33 di Palembang merupakan awal pertama Muhammdiyah memergunakan konsep Khittah atau Garis Perjuangan atau Garis Kebijakan Organisasi. Khittah ini mengandung tujuh langkah pokok. Yaitu (1) Menjiwai pribadi para anggota terutama para pimpinan Muhammadiyah, (2) Melaksanakan uswatun hasanah, (3) Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, (4) Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, (5) Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, (6) Mempererat ukhuwah dan (7) Menuntun penghidupan anggota (hal 19-20).
Khittah Ponorogo yang merupakan Keputusan Tanwir Ponorogo 1989, lahir dari situasi perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Isinya tentang Pola Dasar Perjuangan dan Program Dasar Perjuangan. Muhammadiyah memutuskan untuk memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang masyarakat. Sedang alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan (politik praktis), membentuk partai politik di luar organisasi Muhammadiyah. Antara Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis. Dan pada prinspnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (Hal 25-27)
Tentang bagaimana melaksanakan dan menyikapi khittah itu pun dijelaskan sebagaimana termuat pada halaman 43-72. Khittah-khittah itu perlu diposisikan sebagai koridor, bingkai, pagar yang sangat diperlukan oleh Muhammadyah dan terbukti mampu menjaga keseimbangan-keseimbangan gerakan sekaligus memosisikan dan memerankan Muhammadiyah sebagaimana sejatinya selaku gerakan Islam yang berkipah di ranah dakwah dan tidak bergerak di lapangan politik praktis (hal 55).
Dalam buku ini, juga ditampilkan Pedoman dan Etika Politik dalam Muhammadiyah. Rumusan organisasi tentang ini terdapat pada Pedoman Berbangsa dan Bernegara, Etika Politik, Kebijakan Larangan Rangkap Jabatan dan Kebijakan Menghadapi Pilkada dan Pemilu. Semua ditampilkan apa adanya, ringkas dan tuntas.l Mustofa W Hasyim

Saatnya Muhammadiyah ‘Merebut’ Politik Kenegaraan

2008-12-02T09:37:00.000+07:00

Ditulis oleh Nurcahyo Ibnu Yahya

Monday, 25 August 2008

Oleh: Muhammad Izzul Muslimin

(Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah)

Catatan Tanwir II 2008 Pemuda Muhammadiyah di Makassar

Bertempat di Hotel Singgasana Makassar, 24-26 Agustus 2008 Pemuda Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir, yang kali ini mengambil tema, “Memimpin dan Berkhidmat untuk Rakyat”. Diangkatnya tema ini bukan tanpa alasan. Ada banyak persoalan yang perlu mendapatkan perhatian semua elemen bangsa, tak terkecuali Pemuda Muhammadiyah. Salah satunya terkait masalah kepemimpinan nasional.

Secara politik diakui, jatuhnya rezim orde baru (Orba) telah membawa perubahan sistem poltik dari otoritarianisme ke arah sistem politik yang lebih demokratis, meski masih bergerak pada tataran yang bersifat prosedural, yang ditandai misalnya dengan berbondong-bondongnya masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Sementara substansi demokrasi yang memberikan ruang politik kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminatif tercampakan secara nadhir.

Nah, untuk memperkuat bangunan sistem politik yang tengah kita bangun, dibutuhkan resourses politik yang kapabel dan mempunyai integritas moral. Salah satunya tentu diharapkan lahir dari lingkup Muhammadiyah melalui elemen-elemen mudanya seperti Pemuda Muhammadiyah.

Kenapa Muhammadiyah?
Untuk tidak menafikan elemen masyarakat lainnya, Muhammadiyah (dan Nahdlatul Ulama) merupakan dua elemen terbesar bangsa ini yang mempunyai andil cukup besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semua proses politik yang terjadi di Indonesia, Muhammadiyah selalu terlibat di dalamnya, baik sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Muhammadiyah misalnya ikut andil dalam pendirian Partai Islam Indonesia (PII), terlibat pendirian Majlisul Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, termasuk ketika berubah menjadi partai politik pun Muhammadiyah terlibat di dalamnya.

Ketika sidang-sidang PPKI maupun BPUPKI yang merumuskan dasar negara, Muhammadiyah juga ikut terlibat aktif di dalamnya. Bahkan, ketika tujuh kata dalam Piagam Jakarta berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Muhammadiyah pun terlibat di dalamnya.

Pasca kemerdekaan Muhammadiyah juga mendudukan wakil-wakilnya di parlemen maupun jabatan publik lainnya. Ketika meletus Peristiwa G 30 S/PKI, Muhammadiyah juga terlibat aktif menumpas PKI, termasuk duduk di dalam Front Pancasila. Ketika rezim Orba berkuasa, Muhammadiyah ikut andil dalam pendirian Parmusi. Selepas menyatakan diri sebagai ormas keagamaan yang netral politik, Muhammadiyah pun juga masih ikut cawe-cawe dalam persoalan politik, termasuk memberikan rekomendasi pendirian PAN. Begitu juga melalui Tanwir Mataram Muhammadiyah mengamanatkan warganya untuk mengkaji secara sungguh-sungguh upaya pendirian partai baru, yang kemudian direspon eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah dengan mendirikan PMB.

Merebut Politik Kenegaraan

Tanwir II kali ini bertema “Memimpin dan Berkhidmat untuk Rakyat”. Tema ini diangkat karena saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi Pemilu 2009 yang akan memilih para wakil rakyat baik di DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD, kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden. Sebagai bagian dari warga bangsa, Pemuda Muhammadiyah mau tidak mau akan terlibat dalam pesta demokrasi tersebut baik sebagai pemilih, yang dipilih, ataupun juga terlibat sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebagai organisasi kader yang berorientasi pada tiga fungsi yaitu kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa, Pemuda Muhammadiyah perlu mendorong para anggotanya untuk turut berperan aktif dalam mensukseskan Pemilu 2009 sesuai dengan posisinya masing-masing. Tidak ada alasan jika Pemuda Muhammadiyah justru menarik diri dan tidak berkontribusi dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan semboyan Fastabiqul khairat, Pemuda Muhammadiyah siap mendarmabaktikan kader-kader terbaiknya untuk peran-peran kebangsaan yang lebih luas.

Saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, apakah dengan demokrasi bangsa ini akan menuju kepada kemajuan dan kejayaan, ataukah sebaliknya, demokrasi justru menjerumuskan kita kepada pertikaian dan keterpurukan. Demokrasi sebenarnya hanyalah sebuah cara yang saat ini dianggap paling fair untuk melahirkan kepemimpinan. Tetapi kita sering dihadapkan dengan realitas ketika proses demokrasi ternyata tidak selalu melahirkan kepemimpinan yang baik dan memuaskan rakyat. Demokrasi di Indonesia memang masih hanya sekedar sebuah prosedur, sementara dari segi kualitas masih belum terlalu menjanjikan.

Kepemimpinan yang dilahirkan dalam proses demokrasi yang tidak berkualitas memang tidak memberikan jaminan akan sebuah kepemimpinan yang ideal. Akan tetapi kita tidak boleh berputus asa untuk mencobanya dengan penuh kesabaran. Sebab, kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh seberapa besar kedewasaan masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu Pemuda Muhammadiyah berkewajiban untuk mengawal demokrasi di Indonesia agar semakin dewasa dan lebih berkualitas.

Dalam Islam, kepemimpinan adalah sebuah fardlu khifayah yang harus diupayakan. Bahkan, jika ada dua orang muslim bepergian, diwajibkan untuk menentukan salah satunya menjadi pemimpin. Jadi, tidak salah jika kader Pemuda Muhammadiyah menyiapkan dirinya untuk tampil dalam kepemimpinan. Justru salah jika ada kader Pemuda Muhammadiyah tidak peduli atau lari dari tanggung jawab kepemimpinan. Akan tetapi, kita juga jangan terjebak kepada motifasi kepemimpinan yang salah. Ada dua referensi yang selalu kita jadikan rujukan dalam melihat motifasi kepemimpinan. Yang pertama, model Abu Dzar Al Ghifari yang oleh Rasulullah ditolak saat meminta jabatan, karena Rasulullah tahu Abu Dzar tidak mampu dengan amanah kepemimpinan tersebut. Yang kedua, model Nabi Yusuf yang menawarkan diri untuk menjadi bendaharawan Mesir karena menyadari kemampuannya untuk bisa menyelamatkan Mesir dari paceklik dan kebangkrutan. Dari dua contoh ini, dalam motifasi kepemimpinan harusnya selalu dikembangkan sikap bisa merasa, dan bukan sekedar merasa bisa. Oleh karena itu, dalam Tanwir kali ini kita juga ingin memberikan pesan, baik bagi kader-kader Pemuda Muhammadiyah maupun bagi siapa saja anak bangsa yang ingin tampil dalam kepemimpinan kebangsaan dimanapun dan apapun levelnya, agar menyadari bahwa memimpin adalah berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk yang lain.

Sejarah panjang Muhammadiyah telah memberikan banyak contoh figur-figur kepemimpinan yang bisa menjadi teladan kita semua. Selain KHA Dahlan, kita juga bisa melihat figur seperti KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusuma, Jenderal Sudirman, Ir. Djuanda, Buya HAMKA, dan masih banyak sederetan nama lainnya yang telah menunjukkan darmabaktinya tidak hanya bagi Muhammadiyah, tetapi juga bagi ummat dan bangsa. Oleh karena itu Pemuda Muhammadiyah tidak ragu untuk menawarkan kader-kader terbaiknya agar berkhidmat untuk rakyat, bahkan jika perlu untuk tingkat yang tertinggi di Republik ini. Karena Pemuda Muhammadiyah bukan Partai Politik, yang secara prosedural memiliki otoritas untuk mencalonkan pemimpin bangsa, maka Pemuda Muhammadiyah akan mencoba melakukan penjajagan dan berkomunikasi kepada semua pihak yang berkompeten dalam hal ini.

Menghadapi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Tingkat 1 dan Tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, generasi muda Muhammadiyah, dalam hal ini Pemuda Muhammadiyah harus berani untuk merebutnya. Pemuda Muhammadiyah tidak harus menunggu ’duriah runtuh’ dari partai-partai yang menawarinya untuk menduduki jabatan strategis, namun harus berusaha sekuat tenaga ’merebut’ dengan cara-cara demokratis. Bagi yang aktif di partai politik, silakan untuk berkompetisi secara fair play. Begitu juga bagi yang maju untuk menjadi anggota DPD silakan maju dengan menggunakan potensi Pemuda Muhammadiyah guna meraihnya. Begitu juga bagi kader Pemuda Muhammadiyah yang maju di pilkada atau bahkan nantinya ada yang berani maju di Pilpres 2009, maka Pemuda Muhammadiyah dengan sekuat tenaga juga akan mendukung dan mensukseskannya. Itu semua dilakukan Pemuda Muhammadiyah karena untuk ikut memimpin bangsa ini dan semuanya akan didarmabhaktikan untuk rakyat, sebagaimana tema tanwir kali ini “Memimpin dan Berkhidmat untuk Rakyat” Semoga (*)

Politik Isolatif Muhammadiyah

2008-12-02T09:34:00.000+07:00

Oleh: Ma’mun Murod Al-Barbasy*

Catatan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah

Bertempat di Asrama Haji Kota Batam, 6-8 September 2007 Pemuda Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir, yang kali ini mengambil tema, ”Memimpin untuk Keutuhan dan Kemakmuran Bangsa”. Diangkatnya tema ini bukan tanpa alasan. Ada banyak persoalan yang perlu mendapatkan perhatian semua elemen bangsa, tak terkecuali Pemuda Muhammadiyah. Salah satunya terkait masalah kepemimpinan nasional.

Kenapa Muhammadiyah melakukan itu semua? Jawabnya, karena kesadaran dan menjadi salah satu prinsip dasar pendirian Muhammadiyah, yaitu mengembangkan dakwah amar makruf nahi munkar di semua ranah kehidupan, termasuk bidang politik. Dengan prinsip dasar ini, tidak heran kalau Muhammadiyah selalu berusaha melibatkan diri, termasuk di bidang politik. Apalagi, Muhammadiyah termasuk komponen bangsa yang mempunyai saham besar bagi kemerdekaan Indonesia, sehingga beralasan bila Muhammadiyah terjun di ranah politik. Justru akan dipandang aneh kalau Muhammadiyah mengambil posisi emoh pada politik, baik dalam pengertian high politics maupun low politics.

SK 101: Politik Isolatif?
Dengan kenyataan sejarah yang demikian, menjadi heran dan sepertinya sulit dipahami ketika PP Muhammadiyah mengeluarkan SK 101 tentang tidak boleh rangkap jabatan di partai politik. Lebih sulit dipahami lagi ketika tidak boleh rangkap jabatan tersebut tidak saja berlaku bagi 13 pimpinan di Muhammadiyah, tapi juga bagi ketua, wakil ketua dan sekretaris majelis maupun lembaga di semua tingkatan, ketua umum, ketua, sekretaris jenderal/ sekretaris umum, sekretaris organisasi otonom (Ortom), pimpinan amal usaha, rektor, kepala, direktur, dekan, dosen dan guru seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Ditinjau dari aspek historis terkait relasi Muhammadiyah dan politik, tentu SK tersebut ahistoris, karena menafikan sejarah bahwa Muhammadiyah pernah mewarnai panggung politik di Indonesia. Begitu juga ditilik dari aspek kekinian, di kala bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan dan membutuhkan keteladanan resourses politik, keluarnya SK tersebut menjadi sesuatu yang naïf dan terkesan masa bodoh dengan carut marut kondisi kepolitikan Indonesia saat ini. Inilah karakter yang dulu ditunjukan oleh Murji’ah pasca Perang Jamal dan Shiffin. Mereka mengambil sikap emoh pada politik dan lebih suka melakukan kajian-kajian ke-Islam-an di masjid-masjid.

Bila keluarnya SK tersebut dimaksudkan untuk menghindari agar tidak terjadi gesekan politik di tubuh Muhammadiyah, sepertinya berlebihan. Berpolitik bukan hal baru bagi Muhammadiyah, sehingga kalaupun terjadi gesekan politik itu hal yang wajar selama tidak mengganggu tatanan di Muhammadiyah, dan dalam konteks ini Muhammadiyah sangat sarat pengalaman, sehingga kekhawatiran tersebut menjadi berlebihan.

Kalau alasannya agar Muhammadiyah lebih terurus, sepertinya juga tidak cukup beralasan. Sebab andai seluruh ”elite Muhammadiyah” tidak berpolitik praktis, apakah menjamin bahwa Muhammadiyah akan lebih terurus. Bisa jadi malah sebaliknya, sebab keberhasilan Muhammadiyah selama ini juga di antaranya akibat dari peran dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh ”elite Muhammadiyah” yang terjun di politik praktis.

Keluarnya SK tersebut justru akan dinilai sebagai bentuk politik isolatif Muhammadiyah terhadap politik praktis, dengan cara mengkrangkeng kader-kader politiknya untuk terjun di politik praktis. Memang dalam SK tersebut tetap membolehkan warga Muhammadiyah berpolitik selama yang bersangkutan tidak menduduki jabatan-jabatan sebagaimana disebut di atas. Hanya persoalannya, apakah akan laku ”dijual” warga Muhamamdiyah yang tidak menduduki jabatan strategis di Muhammadiyah? Sebab daya tarik warga Muhammadiyah justru melekat dalam jabatannya.

Dalam SK tersebut juga memang memungkinkan warga Muhammadiyah berpolitik praktis selama hal itu dilakukan untuk kemaslahatan dan memperoleh izin dari PP Muhammadiyah. Namun, apakah tidak akan dinilai sebagai bentuk ambiguitas politik Muhammadiyah. Satu sisi melarang elitenya berpolitik, tapi di sisi lain membolehkannya selama yang bersangkutan telah mendapat izin. Jelasnya, kalau SK tersebut tetap dipaksakan untuk diterapkan secara kaku, akan menjadi kemunduran bagi Muhammadiyah dalam relasinya dengan politik. Semoga tidak! ***

*) Ma’mun Murod Al-Barbasy, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan Direktur Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Moral Politik Muhammadiyah

2008-12-02T09:32:00.000+07:00

Pada 26–29 April 2007, Muhammadiyah menyelenggarakan tanwir di Yogyakarta. Tanwir yang mengusung tema,”Peneguhan dan Pencerahan Gerakan untuk Kemajuan Bangsa” di antaranya akan membahas materi peran kebangsaan dengan penekanan pada Aktualisasi Khitah Ujung Pandang 1971 dan Khitah Denpasar 2002.

Pemahaman terbalik (mafhum mukhalafah) dari diusungnya materi di atas dengan penekanan pada dua khitah–– meskipun sebenarnya masih ada Khitah Surabaya 1978 yang juga perlu diusung––seakan ingin mengamini bahwa selama ini Muhammadiyah memang belum atau tidak secara serius berjalan di atas rel khitahnya, yaitu sebagai ormas keagamaan. Selama ini, Muhammadiyah kerap membuat putusan yang secara sadar atau tidak telah menyeret Muhammadiyah pada kubangan politik praktis. Karena itu, tidak heran bila selama perjalanan sejarahnya Muhammadiyah lebih banyak bersinggungan dengan politik praktis.

Dua Khitah

Khitah Ujung Pandang dan Khitah Denpasar sama-sama menegaskan netralitas Muhammadiyah terhadap kekuatan politik mana pun. Hanya yang membedakan, sebagai ”khitah transisi”, Khitah Ujung Pandang masih belum bisa membebaskan diri dari kungkungan Khitah Ponorogo 1969 yang nuansa politiknya begitu kuat,sehingga masih menyebut kata Parmusi:

”Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam setelah Pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan amar makruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap Parmusi seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya” (poin 3). Bila dikaji dalam konteks zamannya, keluarnya rumusan khitah tersebut menarik untuk dikritik. Khitah Ujung Pandang misalnya, dikeluarkan selepas munculnya ”kebijakan politik” berupa Khitah Ponorogo yang begitu partisan.

Setelah menyadari bahwa selain Khitah Ponorogo tidak membawa maslahahdan bertentangan dengan jati diri Muhammadiyah, juga realitas politik saat itu yang mulai tidak kondusif lantaran negara (militer) mulai tampil serbadominan melalui Golkar dan juga pelaksanaan Pemilu 1971 yang sarat dengan kecurangan, keluarlah Khitah Ujung Pandang yang menegaskan netralitas politik Muhammadiyah.

Begitu juga Khitah Denpasar diputuskan selepas Muhammadiyah melalui Tanwir Semarang 1998, memberikan rekomendasi dukungan atas berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Ketika PAN dinilai juga tidak membawa maslahah––bahkan cenderung membebani, karena Muhammadiyah selalu saja diidentikkan dan dikaitkan dengan PAN––Muhammadiyah pun mengeluarkan rumusan Khitah Denpasar.

Varian Politik

Keluarnya rumusan Khitah Ponorogo, Khitah Ujung Pandang,Khitah Surabaya, Tanwir Semarang, Khitah Denpasar, dan Tanwir Mataram 2004, selain menunjukkan sikap politik Muhammadiyah yang ambigu, juga menegaskan adanya tarik menarik dan terfragmentasinya sikap politik warga Muhammadiyah. Dan bila berkaca pada doktrin mainstreamdi kalangan umat Islam bahwa Islam adalah agama dan negara (Islam al-dien wa al-dawlah), terfragmentasinya sikap politik warga Muhammadiyah cukup bisa dipahami.Apalagi, sejarah Muhammadiyah juga menunjukkan dominasi dalam relasinya dengan politik.

Dominasi relasi ini setidaknya tergambar dari kedekatan KH Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo dan PSII. Relasi ini boleh dikatakan sebagai titik awal Muhammadiyah bersinggungan dengan politik. Ketika dikomandoi KH Mas Mansyur,wajah politik Muhammadiyah bahkan begitu dominan. KH Mas Mansyur misalnya, menjadi penggagas berdirinya Partai Islam Indonesia (PII), penggagas lahirnya MIAI dan Masyumi. Pasca-Orde Lama, ketika upaya rehabilitasi Masyumi gagal, Muhammadiyah juga menjadi penggagas lahirnya Parmusi.

Sewaktu rezim Orde Baru menerapkan kebijakan depolitisasi partai politik, Muhammadiyah yang terepresentasikan lewat Parmusi (MI) memfusi ke dalam PPP.Melalui rekomendasi Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah juga ikut membidani lahirnya PAN. Tahun 2004 melalui Tanwir Mataram, Muhammadiyah mengeluarkan rumusan politik yang cenderung vis a vis Khitah Denpasar yang memberikan ”lampu hijau” kepada AMM untuk mengkaji kemungkinan berdirinya partai baru. Keputusan Tanwir ini kemudian disikapi dan ditafsiri secara kritis oleh eksponen AMM dengan mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Peneguhan Moral Politik

Paparan di atas menggambarkan bahwa kebijakan politik Muhammadiyah tampak sangat dipengaruhi situasi praksis-politik (low politics) yang melingkupinya ketimbang idealitas politik Muhammadiyah (high politics). Dengan begitu, mengesankan tidak konsistennya sikap dan posisi politik Muhammadiyah. Sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah tidak seharusnya terlibat pada wilayah politik praktis.

Meski begitu, sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar, Muhammadiyah juga tidak semestinya emoh pada politik. Hanya, politik yang dimaksud adalah sebagaimana diamanatkan Khitah Denpasar poin 5 yang berwajah high politics. Atau bila berangkat dari keempat varian di atas, semestinya Muhammadiyah memosisikan diri pada varian politis-organisatoris. Dengan mengambil posisi politisorganisatoris, ke depan sudah semestinya Muhammadiyah tidak lagi membuat putusan sejenis Khitah Ponorogo, Tanwir Semarang, dan Tanwir Makasar 2003 yang begitu partisan, termasuk Sidang Pleno 2004 yang mendukung ”kader terbaik” (Amien Rais) sebagai calon presiden atau juga surat keputusan seperti SK 149 tentang Kebijakan Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah, yang beberapa poinnya cenderung tidak proporsional.

Dalam SK tersebut misalnya, sampai menyebut nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski penulis cukup bisa memahami konteks keluarnya SK tersebut, penyebutan nama PKS cenderung bertentangan dengan semangat Khitah Ujung Pandang dan Khitah Denpasar. Dalam SK tersebut juga ditegaskan kembali Keputusan Muktamar Muhammadiyah Malang 2005 yang ”menolak upaya-upaya untuk mendirikan partai yang memakai atau menggunakan nama atau simbolsimbol Persyarikatan Muhammadiyah”, yang juga tidak semestinya dikeluarkan menjadi ketetapan forum seperti Muktamar.

Andaikan SK tersebut dibuat sebelum berdirinya PAN pada 1998 atau tidak di saat teman-teman PMB sedang menyosialisasikan partai barunya––dua partai ini sama-sama menggunakan simbol matahari––tentu tidak terlalu menjadi persoalan.Alih-alih mencoba mengambil posisi netral politik, dengan keluarnya SK tersebut, justru menunjukkan sikap keberpihakan Muhammadiyah dan cenderung tidak proporsional. Bila Muhammadiyah secara serius ingin melakukan ”pertaubatan politik” dengan tidak lagi menyeret Muhammadiyah pada wilayah politik praktis, segala sikap dan posisi politik Muhammadiyah harus sejalan dengan semangat Khitah Ujung Pandang dan Khitah Denpasar.

Muhammadiyah tidak boleh berafiliasi atau mendukung kekuatan politik tertentu.Sebaliknya,Muhammadiyah harus menjaga kedekatan yang sama kekuatan politik yang ada. Dua tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri bagi upaya aktualisasi Khitah Ujung Pandang dan Khitah Denpasar. Andaikan menjelang Pilpres 2009 Muhammadiyah kembali mengeluarkan rumusan politik yang berbau ”praktis-politis”, tidaklah salah untuk mengatakan bahwa Muhammadiyah memang tidak secara serius untuk berjalan di atas rel Khitah 1912. Atau hal itu memang telah menjadi karakter asli Muhammadiyah yang merupakan bagian dari mainstream Islam di dunia yang berwajah politis? Wallahu A’lam. (*)
MA’MUN MUROD AL-BARBASY
Direktur Laboratorium Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta Ketua PP Pemuda Muhammadiyah

Bandit Politik dan Politik Aanggaran

2008-12-02T09:29:00.000+07:00

By Nurcahyo Ibnu Yahya, on 08-08-2008 16:04

Favoured : 26

Published in : Artikel, Artikel

Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak

(Dosen FE. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten dan Wakil Ketua PW. Pemuda Muhammadiyah Banten)

Istilah bandit politik saya pinjam dari Mancur Olson melalui bukunya ”Power and Prosperity ”(2000) yang dikutib oleh Didik J. Rachbini dalam bukunya, ”Teori Bandit”. Rachbini mencoba mendeskripsikan tersumbatnya saluran aspirasi publik (rakyat) yang dipercayakan kepada legislatif baik pusat maupun daerah, dan mandulnya kinerja eksekutif melakukan maksimalisasi pelayanan publik.

Politik Anggaran

Tersumbat dan mandulnya aspirasi maupun kepentingan publik disebabkan oleh politik anggaran yang cenderung self and group oriented atau narrow self interest oleh para ”bandit politik”. Proses politik dalam kebijakan anggaran dapat dianalisis melalui sebuah teori yang disebut teori pilihan publik (public choice). Teori pilihan publik menggambarkan adanya kelembagaan dasar di dalam politik, yakni suatu pertukaran atau kontrak politik antara kedua belah pihak di dalam pasar politik (poltical market). Di dalam pasar politik tersebut, terdapat aktor-aktor politik yang terlibat dalam pertukaran yang terbuka, sah dan transparan sesuai aturan main kelembagaan politik yang ada. Pertukaran yang sah dan transparan ini dilakukan melalui pemilihan umum, dimana aktor-aktor politik menawarkan diri dan program melalui janji-janji agar dipilih oleh konsumen, dalam hal ini pemilih. Jadi, terdapat kontraktual antara politisi sebagai penjual dan pemilih sebagai konsumen. Konsumen atau pemilih bebas menentukan pilihan, dengan konsekuensinya, masing-masing. Salah pilih, rugi.

Pasar Politik

Pasar politik yang kompetitif (political competitiveness market) berkarakter simetris, akan melahirkan politisi yang berkualitas dan kecenderungan afiliasi terhadap publik yang tinggi. Namun, pasar politik yang oligopoli (political oligopoly market) yang asimetris seperti saat ini, hanya akan melahirkan para ”bandit politik”. Pasar politik yang kompetitif memiliki ciri transparan, setiap calon eksekutif yang akan berkuasa atau yang akan duduk di legislatif, akan bertarung di pasar politik dengan adil, mereka yang masuk dalam pasar politik ini adalah para politisi yang rekam jejaknya dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah sosial politik, politisi-politisi ini adalah manusia-manusia unggul yang dikenal masyarakat sebagai abdi publik (voluntary) yang mendedikasikan dirinya untuk melayani publik untuk kesejahteraan (prosperity). Sedangkan, pasar politik yang oligopoli hanya akan melahirkan politisi-politisi pemburu rente ekonomi (economic rent seeking) mereka masuk dalam pasar politik, karena kepentingan pribadi dan kelompok atau kartelnya serta akan membangun sindikasi yang terorganisir di dalam pemerintahan dan legislatif. Terjadilah distorsi , publik dipimpin oleh para ”bandit politik” sehingga ekonomi publik terabaikan.

Pemburu Rente

Sulit berharap anggaran dalam bentuk APBN atau APBD dijadikan alat untuk memaksimalkan pembangunan sosial dan ekonomi dan mampu menstimulan investasi swasta, apabila pasar politik kita, tidak menuju pada pasar politik kompetitif, bahkan cenderung makin terjerumus pada pasar politik yang oligopoli. Pasar politik makin terjerumus pada pasar politik oligopoli karena ”bandit politik” yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk perubahan, dan cenderung rakus. Sehingga praktek pemburu rente ekonomi (economic rent seeking) masih menjadi habit bagi para politisi yang masuk pada kategori ”bandit politik”. Para bandit politik selalu berusaha melakukan maksimalisasi anggaran (maximizing budget) dengan image untuk kepentingan pembangunan publik. namun, fakta menunjukkan berbeda, pembangunan publik nyaris tanpa maksimalisasi. Anggaran habis untuk kegiatan-kegiatan rutin dan terdistribusi diantara para bandit politik. Jadi, permasalahan politik anggaran bukan pada besar atau kecil anggaran publik dalam bentuk APBN atau APBD namun sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi publik.

Reduksir Bandit Politik

Eksitensi para bandit politik ini dapat dieliminir, dan politik anggaran dapat berpihak kepada publik, apabila masyarakat atau pemilih teredukasi secara politik, sehingga mampu menentukan pilihan politik yang terukur dan kualitatif. Pilihan politik bukan lagi didasari oleh argumentasi-argumentasi irasional seperti alasan primordialisme, rasisme, tampilan fisik dan materialisme, tetapi lebih karena argumentasi rasional seperti rekam jejak di ranah sosial dan politik, program pembangunan yang ditawarkan dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral seperti kejujuran dan pengabdian kepada publik. konstelasi masyarakat pemilih yang rasional ini secara alamiah akan membentuk pasar politik yang kompetitif. Pasar politik yang kompetitif (political competitiveness market), akan minim bandit politik. Selain karena proses seleksi yang ketat (thigh selection), juga dibarengi dengan proses partisipasi dan pengawasan yang tinggi dari civil society atau masyarakat sipil yang juga menjunjung nilai-nilai moral. Sehingga, politik anggaran menjadi proses kebijakan alokasi dana publik yang sepenuhnya dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan sosial ekonomi dan pelayanan publik (encompassing self interest). Namun kapan pasar politik kompetitif (political competitiveness market) ini terwujud?.

Politik Sabar

Saya sama sekali tidak menganjurkan menggunakan ”politik sabar” yang sering disarankan para pengamat, dimana secara alamiah melalui beberapa kali hajat demokrasi berupa pemilihan umum, publik dengan sendirinya akan teredukasi dan mulai sadar akan konsekuensi dari pilihan politiknya.

Saya tak mau sabar menunggu publik sadar akan kekeliruannya, dan para bandit politik terus merampok sumber daya ekonomi melalui politik anggarannya (APBN dan APBD). Sehingga nyaris tak tersisa untuk generasi yang akan datang, seperti yang dilakukan para bandit politik dimasa Orde Baru, dengan tumpukan hutang dan sisa-sisa eksploitasi sumber daya alam yang harus kita tanggung saat ini. Saya tidak mau ”bersabar”.

Demokrasi menuju kesejahteraan melalui politik anggaran yang pro-publik harus diakselerasikan. Seluruh komponen civil society yang sadar akan regenerasi pembangunan sosial ekonomi dan peradaban Indonesia dan daerah derivasinya, harus segera menyatukan persepsi dan gerak menuju masyarakat yang teredukasi sehingga terwujud pasar politik yang kompetitif (political competitiveness market). Tanpa gerakan kolektif, rasanya musykil pasar politik kompetitif (political competitiveness market) dan politik anggaran transparan, akuntabel serta partisipatif yang anti bandit politik dapat terwujud.

Data Pribadi

Nama Lengkap : Dahnil Anzar ,SE,ME

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Timur, 10 April 1982

Alamat Lengkap/Telp/HP : Perum Pondok Lestari C3 NO.2, Tangerang, Banten.

Telp. 021-70299266, 0816782153

No. Rek : Bank Syariah Mandiri, Cab. Ciputat. 00447003257

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah, 2 putra.

Pekerjaan : Dosen Tetap FE. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Latar Belakang Akademik & Karier

Pendidikan : 1. FE. Ahmad Dahlan Jakarta, Jurusan Akuntansi.

2. FE. Universitas Indonesia, Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Keuangan Negara dan Daerah.

Kegiatan Ilmiah : 1. Fellowship, International Economic Conference For

Local Governance, World Bank, Indonesia. (2006)

2. Membership, Training IndonesiaYoung Researcher in, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.(2006)

3. Anggota, Tim Peneliti Analisis Ekonomi Masyarakat Squater Kota Tangerang, Kerjasama Dinas Pemukiman Kota Tangerang. (2006)

4. Anggota, Tim Peneliti Sebaran Usaha Kecil di DKI Jakarta, Kerjasama Dinas Koperasi dan UKM DKI.Jakarta. (2005)

5. Fellowship, Input Output and Social Accountability Matrix (SAM). In Universitas Indonesia. (2005)

6. Anggota, Tim Peneliti Formulasi Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bagi Pedagang Informal, Kerjasama Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), DEPDIKNAS. (2005).

7. Anggota, Kajian dan Gerakan Perempuan Senjata Kartini (SEKAR), Jakarta. 2004.

8. Anggota Feminis Pria, Tim Advokasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kalyanamitra Jakarta. 2003.

Karya Ilmiah dan

Publikasi Artikel : 1. Pemimpin dan Perempuan, Jurnal Lensa, Vol.1. 2002

2. Indonesia dan Pilpres Langsung, Jurnal Lensa, Vol. 2. 2002.

3. Mengenal Akuntansi Islam, Jurnal Warta STIEAD Jakarta. Vol.23, 2002

4. Potensi Ekonomi Muhammadiyah, Jurnal Lensa, Vol. 4, 2002

5. Perut dan Kelamin, Majalah Mingguan, Musala Sumatra Utara. 2003

6. Perempuan dan Sang Pemimpian, Majalah Mingguan, Musala Sumatra Utara. 2003

7. Metode Pencatatan Akuntansi Zakat, Jurnal Warta, Vol. 34, 2004

8. Kajian Standar Akuntansi Keuangan Pada Lembaga ZIS Terhadap PSAK. 45, Skripsi, 2005.

9. Pengaruh Inflasi Terhadap Struktur Perekonomian Desa, Kajian Kebijakan Revitalisasi Pedesaan. Penelitian di FE.UI. 2005

10. Perumusan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Bagi Pedagang Informal. Penelitian yang dibiayai, DIKTI, DEPDINAS. 2006

11. Potensi Ekonomi Masyarakat Squater KotaTangerang Penelitian dibiayai, Dinas Pemukiman Kota Tangerang. 2006

12. Entreprenuership Solusi Pembangunan Bangsa, Jurnal Equilibrium, Vol 5. 2006.

13. Tajdid Ekonomi Muhammadiyah, Jurnal Equilibrium, Vol. 7. 2006

14. Islamic Accounting Versus Convensional Accounting, Jurnal Competitive. Vol 1, 2006

15. Meretas Potensi Ekonomi Danau Cipondoh, SatelitNews, 2006

16. Kanibalisme Retail Bermodal Besar, SatelitNews, 2006.

17. Investasi Versus Harmonisasi Ekonomi Rakyat Banten, Kolom, WWW. Bantenlink.com. dan Jurnal Immah, Vol.1, 2006.

18. Islam Transformatif-Kontekstual, M:Shoot, 2006

19. Antagonisme Versus Kearifan Politikus, Radar Banten, 2006.

20. Penulis Buku, ” Untaian Hikmah Kepemimpinan”, Musala Press, Sumatra Utara, 2005

21. Penulis Buku Biografi, ” Buety Nasir : Guru Kampung Berjuang Untuk Kesejahteraan ”, M:Shoot Press, 2006

22. Pembicara di Banyak Seminar Ekonomi dan Keagamaan.

Pengalaman Pekerjaan : 1. Direktur Lembaga Bimbingan Belajar Garis English Center Club (GECC). 2000-2005

2. Peneliti Tetap, Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi (P3SE) Jakarta.2003-2006

3. Dosen, di STIE Muhammadiyah Tangerang-Banten. 2005-2006

4. Analis Ekonomi, PT. Yudati Putra, Rekanan PTPN II Sumatra Utara. 2005-2006.

5. Peneliti Tetap, LP3M- STIE Muhammadiyah Tangerang. 2004-2006

6. Pemimpin Redaksi, Jurnal Competitive. 2005-2006.

7. Ketua Tim Audit Keuangan, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 2006.

Pengalaman Organisasi : 1. Ketua Umum PB.Gabungan Pelajar Islam (GARIS) 1999-2001.

2. Ketua Umum Komite Pelajar Muslim Untuk Ambon (KPMA). 1999.

3. Ketua PW. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Banten. 2001-2003.

4. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Ahmad Dahlan Jakarta. 2003-2004.

5. Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan, Ciputat.

6. Wakil Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah, Tangerang. 2002-2006

7. Anggota Bidang Pengkaderan dan Sumber daya Insani. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 2006-2010.

8. Direktur Eksekutif, Muhammadiyah: School Of Thought (M:SHOOT). 2005-2006.

9. Direktur Eksekutif, LSM Rakyat Indonesia Membangun (RIMBUN). 2006-Sekarang.

10. Bendahara Umum, Forum Komunikasi Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Perguruan Tinggi Se-Banten. 2006-2010.

Keahlian Khusus : 1. Dapat berbahasa Inggris aktif, tulisan dan lisan.

2. Memahami dengan baik, konsepsi dan teknis akuntansi publik/pemerintah dan komersil.

3. Memahami dengan baik, konsepsi dan teknis pengelolaan keuangan negara dan daerah.

4. Memahami dengan baik, konsepsi ekonomi pembangunan dan perencanaan ekonomi.

5. Memahami dengan baik, metode penelitian sosial ekonomi.

6. Memahami dengan baik, konsepsi ekonomi dan akuntansi Islam.

7. Memiliki kemampuan menulis baik artikel populer maupun artikel Ilmiah.

Hormat Saya;

Dahnil Anzar, SE,ME

Imperialisme di Negara-negara Muslim

2008-12-02T08:49:00.000+07:00

Imperialisme di Negara-negara Muslim

By Nurcahyo Ibnu Yahya, on 12-08-2008 11:52

Favoured : 19

Published in : Artikel, Artikel

Oleh : M Sholahuddin SE MSi,

Staf pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bagi negara-negara dunia ketiga yang notabene adalah negara-negara muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun.

PADA 29 Juli-1 Agustus 2008 digelar acara Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) III di Jakarta. Acara itu dihadiri para tokoh agama (ulama) dan cendikiawan muslim dunia.

Ada beberapa catatan penting dari konferensi itu, yakni pertama, pembentukan ulama sans frontieres atau ulama lintas batas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan ICIS di lima kawasan, yaitu Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Timur Tengah, Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa.

Ulama lintas batas adalah suatu upaya kerja sama antara ulama dan cendekiawan serta kelompok profesi lainnya di bidang pencegahan konflik di dunia Islam. Ulama lintas batas akan dilaksanakan dengan semangat komprehensif dan sensitivitas, dialog, keterbukaan dan kesabaran, solidaritas kemanusiaan, keadilan, dan kepemimpinan yang visioner.

Kedua, melahirkan Jakarta Message yang salah satu isinya adalah keprihatinan atas perbedaan Islam —sebagai agama perdamain dan kesatuan— dengan kenyataan bahwa dunia Islam masih tercoreng oleh konflik, kekerasan, dan kemiskinan (Republika.co.id, 1/8/2008).

Ketiga, adanya kesepahaman tentang akar konflik yang saat ini terjadi di dunia Islam. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (31/7), rangkuman berbagai diskusi pada konferensi tersebut menyimpulkan bahwa berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang internal di antara umat muslim di negara-negara tersebut.

Ulama terkemuka Suriah sekaligus pemikir Islam yang buku-bukunya menjadi bacaan wajib di berbagai negara, Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan, selama 14 abad negara-negara Arab dan Islam hidup dalam damai. Sejak Amerika Serikat (AS) datang dan menanamkan pengaruhnya, justru terjadi perpecahan di negara-negara Arab.

Syekh Umar Idris Hadrah ( Sudan) menuturkan hal yang sama. Sudan sempat guncang akibat konflik Darfur, tetapi saat ini kondisi keamanan dan politik negara itu mulai stabil. Meski demikian, Barat selalu berusaha mengganggu stabilitas karena ingin meraup kekayaan alam Sudan, terutama di Darfur.

Konflik antaretnis Darfur itu tidak benar. Hal tersebut hanya di-blow up (dibesar-besarkan) oleh media asing. Ada upaya memecah belah rakyat Sudan.
Konflik Irak

Sementara itu Kepala Kantor pemimpin Syiah Irak Moqtada al-Sadr, Majid Kadhim Shanyoor, menyatakan, jika AS masih ada di Irak, kondisi negara itu tidak akan pernah aman karena konflik antara kelompok Al-Sadr dengan Sunni dan Kurdi merupakan cara AS memecah belah bangsa Irak.

”Kami menolak segala macam keinginan pembagian wilayah dan kekayaan sumber alam. Kami menginginkan Irak yang bersatu dan penarikan pasukan AS. Kami tidak terlibat dalam pertikaian kelompok di Irak,” tandas Shanyoor.

Berdasarkan presentasi para ulama itu, penyebab utama keguncangan dan kerusakan di negeri-negeri tersebut adalah faktor eksternal, yakni penjajahan AS dan sekutunya. Sebagaimana diketahui, saat ini AS sedang melancarkan imperialismenya di negeri-negeri muslim melalui dua cara.

Pertama, melalui intervensi militer, seperti yang sedang dipertontonkannya saat ini di Irak dan Afghanistan. Baru-baru ini, Presiden AS, George W Bush, menandatangani tambahan anggaran perang di Irak dan Afganistan sebesar 162 miliar dolar AS.

Tambahan anggaran tersebut memungkinkan Pentagon menggelar operasi militer di Irak dan Afganistan hingga pertengahan 2009.
The House of Representative AS juga tidak menetapkan batas waktu penarikan tentara AS dari Irak. Alasan yang paling memungkinkan kenapa AS masih ingin bertahan di Irak adalah faktor minyak.

Dengan cadangan minyak Irak yang sangat besar, tentu akan menjadi darah segar bagi ekonomi AS yang sedang kolaps. Di Irak diperkirakan terdapat cadangan minyak sekitar 115 miliar barel, yang merupakan cadangan terbesar ketiga di dunia.

Kedua, intervensi nonmiliter berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti itulah, yang diterapkan AS dan sekutunya di negara-negara muslim lainnya, termasuk Indonesia.

Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Dengan demikian, bagi negara-negara dunia ketiga yang notabene adalah negeri-negeri muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun.

Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten, tanpa ragu menegaskan, kebijakan globalisasi ekonomi sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar (The International Forum on Globalization, 2004: 8).

Itu merupakan fakta bahwa penjajahan atau imperialisme merupakan metode baku (thariqah) negara kapitalis untuk menguasai negara lain; yang berbeda hanya terbatas pada bentuk dan pola penjajahannya. Bagaimana dengan Indonesia ?

Imperialisme Baru

Jika dihitung sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, negeri ini telah 63 tahun merdeka. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa penjajahan atas negeri ini sebetulnya tidak pernah berhenti. Yang berbeda hanyalah bentuknya saja.

Jika sebelum proklamasi kemerdekaan dijajah secara fisik; pascaproklamasi kemerdekaan negeri ini dijajah secara nonfisik, terutama melalui penjajahan politik dan ekonomi. Liberalisme menjadi alat efektif penjajahan baru tersebut. Itulah yang sebetulnya terjadi.

Yang amat menyedihkan, liberalisme yang sebetulnya menyimpan bahaya terselubung tidak banyak disadari oleh bangsa Indonesia. Buktinya, tak ada perlawanan sama sekali dari bangsa ini terhadap liberalisme yang notabene alat kaum penjajah.

Yang lebih menyedihkan, penjajahan melalui liberalisme justru dilegalkan oleh para pemimpin negeri ini melalui sejumlah undang-undang.

Atas nama pasar bebas (WTO, AFTA, APEC, Bank Dunia, IMF), kita dipaksa membuka keran privatisasi yang luar biasa, termasuk dengan menjual aset-aset publik mereka kepada swasta asing, baik dengan alasan untuk membayar utang maupun agar kompatibel dengan aturan-aturan internasional.

Lembaga-lembaga kreditur internasional tersebut melalui berbagai skema pinjaman luar negeri memainkan peran penting mendorong agenda privatisasi melalui berbagai produk regulasi seperti undang-undang sumber daya air (UU SDA), UU minyak dan gas bumi (migas), UU penanaman modal, hingga privatisasi BUMN.

Hasilnya, saat ini investasi sektor migas, misalnya, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas di Indonesia dimiliki oleh perusahaan asing. Ironisnya, kebanyakan draf UU itu justru dibuat oleh pihak asing melalui IMF atau Bank Dunia yang notabene lembaga kolonial mewakili kepentingan negara-negara penjajah seperti AS.

Liberalisme juga sedang mengacak-acak politik kita. Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah pilkada), terbukti hanya menghamburkan biaya dan memicu banyak konflik sosial ketimbang melahirkan pemimpin yang adil. Bahkan sejak era reformasi sudah tak terhitung wakil rakyat dan pejabat di pusat maupun derah yang terlibat kasus korupsi.

Yang lebih parah, liberalisme juga sudah masuk dan mengacak-acak dunia pendidikan, bahkan agama. Padahal pendidikan dan agama adalah dua pilar yang sangat urgen dan virtal bagi sebuah negara.

Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Membiarkan liberalisme merajalela di semua lini, sama saja dengan membiarkan kehidupan kita hancur. Karena itu, imperialisme gaya baru dalam bentuk liberalisme itu harus dilawan. Mulai sekarang!(68)

— M Sholahuddin SE MSi, staf pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Last update : 12-08-2008 11:52

Pimpinan MUH Harus Pegang Amanah

2008-11-30T14:40:00.001+07:00

Syafii Maarif

Salah satu kunci utama yang mendorong besarnya eksistensi persyarikatan Muhammadiyah hingga kurun waktu sekarang ini adalah, adanya keuletan, kerja keras, keikhlasan serta kemampuan para tokoh dan pimpinan Muhammadiyah dalam membangun dan memelihara trust atau kepercayaan dalam Muhammadiyah. Sehingga apa yang tidak mungkin digapai oleh Muhammadiyah tanpa kita sadari menjadi sebuah kenyataan. Sebab dengan modal kepercayaan yang dibangun oleh para pimpinan dan tokoh Muhammadiyah, pemerintah maupun masyarakat secara luas dengan begitu terbuka dan ringan tangan memberikan berbagai bantuan dalam berbagai aspek demi menunjang peran kemasyarakatan, keagamaan dan kebangsaan Muhammadiyah.
Tentu saja modal kepercayaan yang sudah dimiliki Muhammadiyah ini merupakan harga yang sangat mahal. Lalu bagaimanakah ini bisa terbentuk dalam Muhammadiyah, dan bagaimanakah kita bisa memelihara dan mempertahakannya, serta langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menyosialisasikan nilai-nilai trust tersebut kepada generasi Muhammadiyah ke depan? Berikut petikan wawancara Deni al Asy’ari dari SM dengan Prof. Dr. H Ahmad Syafii Maarif, MA, Penasehat PP Muhammadiyah, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2000-2005.

Kebesaran Muhammadiyah sangat terkait dengan keuletan, kerja keras, keikhlasan dan kemampuan para tokoh dan pimpinan Muhammadiyah dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat secara luas. Menurut Buya bagaimana kepercayaan ini bisa dibangun?
Menurut saya masalah keuletan, kerja keras, keikhlasan dan membangun kepercayaan yang Anda sebutkan tadi itu sudah menjadi tradisi dalam Muhammadiyah dalam waktu yang sudah cukup lama. Hanya saja sekarang ini perlu adanya peningkatan peran dan kualitasnya. Terutama sekali bagi Pimpinan Muhammadiyah. Mereka ini harus betul-betul pandai memegang amanah dari siapa saja datangnya amanah itu, baik itu dari kalangan Muslim maupun dari kalangan non Muslim. Karena Muhammadiyah itu belum sepenuhnya bisa berdiri sendiri, sebab dalam perkembangannya masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak yang kita anggap layak dan termasuk kepada pemerintah sendiri.
Bantuan dari pemerintah ini saya anggap sudah semestinya, sebab Muhammadiyah itu dari segi amal usahanya sangat banyak menolong pemerintah, karena pemerintah sendiri tidak mampu untuk menjalankan UUD 1945 dengan sendirian. Dalam aspek pendidikan dan kesehatan misalnya, pemerintah masih dibantu oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, semestinya Muhammadiyah itu harus menjadi partner bagi pemerintah dalam menjalankan UUD 1945. Maka, saya pernah katakan bahwa Muhammadiyah tidak perlu hina minta bantuan dengan pemerintah, karena kita juga ikut membantu peran pemerintah dalam negara ini. Jadi, di sini ada hubungan yang bersifat saling tergantung antara pemerintah dengan Muhammadiyah.
Hanya saja Muhammadiyah tentu perlu peningkatan kapasitasnya, bagaimana ke depannya Muhammadiyah bisa menciptakan sistem alternatif dalam bangsa ini, baik melalui pendidikannya maupun kesehatannya. Sebab selama ini kita akui, bahwa Muhammadiyah belum mampu menciptakan sistem alternatif dari pendidikan, kesehatan dan bangsa secara luas. Oleh karenanya, sering saya katakan, bahwa Muhammadiyah dalam sisi itu baru sebatas disebut sebagai gerakan pembantu pemerintah. Walaupun dibandingkan dengan yang lain kita sudah cukup maju, namun dengan itu saja belum cukup. Sebab kalau pemerintah gagal, seharusnya Muhammadiyah tidak gagal, nyatanya kalau pemerintah gagal, maka bangsa ini menjadi gagal, kenapa? Karena Muhammadiyah belum bisa menciptakan sistem alternatif tadi. Itu yang harus dipikirkan oleh Muhammadiyah ke depan. Jadi, harus ada pusat-pusat keunggulan dalam Muhammadiyah yang belum tentu ada bagi pihak lain maupun oleh pemerintah sendiri, sehingga dengan sendirinya tingkat kepercayaaan masyarakat akan bisa tumbuh lebih besar terhadap Muhammadiyah.

Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, baik pusat hingga cabang untuk mempraktikkan serta memelihara konsep kepercayaan ini pada Muhammadiyah ?
Untuk mempraktikkan dan memelihara sikap trust ini pimpinan Muhammadiyah harus kembali kepada pokok dasar dari ajaran agama Islam. Islam mengajarkan setiap Muslim untuk memiliki sikap yang bisa dipercaya ketika memegang amanah. Misalnya, dalam mengelola keuangan harus terbuka, transparan dan jelas serta tidak ada agenda tersembunyi di balik itu. Keterbukaan ini penting kita bangun dalam mewujudkan sikap trust tadi, sebab Al-Qur’an sendiri merupakan kitab suci yang terbuka, sedangkan Islam juga dikenal sebagai agama yang juga terbuka. Maka, dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah yang merupakan amanah dari masyarakat juga harus dilakukan secara terbuka. Misalnya, jika pimpinan Muhammadiyah mendapat bonus dari pelanggan atau bonus yang datang dari hasil usaha dan sebagainya, itu harus terbuka dan kita musyawarahkan secara bersama. Jadi, jangan kita main sendiri dan bersifat tertutup dalam menjalankan amanah dalam Muhammadiyah. Karena sifat ketertutupan inilah biasanya yang akan banyak menimbulkan fitnah, prasangka yang pada akhirnya dapat merusak citra Muhammadiyah.

Kemudian apa bentuk tantangan maupun godaan yang bisa merusak trust dalam Muhammadiyah?
Saya rasa keterbatasan ekonomi bagi pimpinan Muhammadiyah merupakan faktor yang bisa menjadi gangguan dalam memelihara trust dalam Muhammadiyah. Sebab keterbatasan itu kadang-kadang bisa membuat orang lupa, khilaf dan lalai dalam menjaga amanah itu. Jadi menurut saya bagi orang yang dipercaya untuk memegang amanah dalam Muhammadiyah, setidaknya dia sudah bisa untuk survive dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga mereka walaupun mereka tidak harus kaya, tapi jangan terlalu miskin. Karena kalau kita lihat filosofi zakat dalam Islam itu mendorong umat Islam untuk kaya, sebab dalam ayat Al-Qur’an tidak kita temui satu pun ayat yang memerintahkan untuk menerima zakat, melainkan yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan atau membayar zakat. Ini artinya, bahwa kita umat Islam harus kaya, karena dengan kaya kita bisa membantu orang lain.
Makanya, waktu tempo dulu yang memegang kendali dalam Muhammadiyah itu kebanyakan adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Kenapa? Karena pedagang itu adalah orang-orang yang merdeka, terbuka dan tidak tergantung dengan belas kasihan orang lain. Tapi, sekarang ini kalau kita cermati memang sedikit berubah, relatif banyak pegawai negeri yang memegang kendali Muhammadiyah. Tapi, yang itu sudahlah, sebab sekarang ini yang terpenting bagi kita adalah bisa memberikan nilai lebih bagi Muhammadiyah ke depan.

Iklim politik kebangsaan kita ke depan semakin menguat, menurut Buya apakah ini akan menjadi tantangan bagi warga Muhammadiyah dalam menjaga dan memelihara trust dalam Muhammadiyah?
Menurut saya memang betul, sebab politik itu memiliki godaan dan tantangan yang sangat menggiurkan bagi banyak orang. Waktu halal bil halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 1 Oktober 2008 kemarin saya ingatkan juga kepada pimpinan Muhammadiyah bahwa pemilu 2009 besok jangan ada lagi terjadi persoalan-persoalan seperti pemilu 2004 yang lalu, di mana pimpinan-pimpinan Muhammadiyah karena sebagian mereka yang terlibat dalam kampanye politik, sehingga terjadi perang ayat sesama warga Muhammadiyah yang berbeda haluan. Kalau itu masih terjadi lagi, maka saya katakan, perilaku yang demikian akan sama saja dengan melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan terhadap Muhammadiyah.
Jadi, kita harus betul-betul menjaga rumah tangga Muhammadiyah ini dengan baik. Karena rumah tangga kita yang asli itu adalah Muhammadiyah, maka ini harus kita jaga, dan partai politik serta yang lain-lain itu hanya sebagai perluasan lahan kegiatan Muhammadiyah saja. Oleh karena itu, rapat-rapat Muhammadiyah jangan bicara “politik”, bicaralah apa yang menjadi pusat perhatian Muhammadiyah, karena trade mark Muhammadiyah itu sudah sangat jelas, yaitu ke-Islaman, kebangsaan dan ke-manusiaan.
Di samping itu kita juga perlu meningkatkan wawasan dan kemampuan intelektualitas kita. Sebab saya lihat orang Muhammadiyah baik dari pusat hingga daerah sangat kurang yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai, jikalaupun ada, hanya terdapat beberapa saja, dan menurut saya itu masih kurang.

Apakah dengan melihat kondisi Muhammadiyah saat sekarang, Buya optimis akan terpeliharanya sikap trust tadi?
Ya itu jelas, saya masih optimis dan percaya. Hanya saja harus kita akui dalam menjaga amanah ini, harus kita tingkatkan out put-nya kepada publik. Sementara sekarang ini, kalau kita lihat lembaga pendidikan kita masih kalah dengan kelompok-kelompok swasta. Faktanya kelompok-kelompok swasta dalam pendidikannya jauh lebih maju dibanding Muhammadiyah, seperti pendidikan yang digagas oleh Ciputra, menurut saya itu sangat luar biasa. Kemudian kita juga perlu lebih jauh mengembangkan wawasan orang Muhammadiyah. Sebab kita sangat menyadari bahwa dalam konteks wawasan, orang-orang Muhammadiyah itu masih lemah terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global sekarang ini. Jadi, ini yang perlu kita tingkatkan dalam upaya membangun trust publik terhadap Muhammadiyah.

Apa upaya dan langkah yang dapat dilakukan untuk menyosialisasikan nilai-nilai trust atau kepercayaan kepada generasi muda Muhammadiyah ke depan ?
Menyosialisasikan nilai-nilai trust itu harus kita berikan dengan contoh, dialog yang terus-menerus antara kelompok orang tua dengan anak-anak muda, kemudian juga perlu diikuti dengan sikap tauladan. Karena sikap tauladan ini menurut saya sangat mahal sekali harganya. Sebab kalau kita memberikan contoh atau tauladan kepada generasi muda itu, maka ia akan bertahan lama, sebab mereka melihat dengan mata kepalanya secara langsung dan secara ‘ainul yakin. Maka, sikap teladan dan contoh harus diutamakan dalam mentransformasikan nilai-nilai trust itu.

Apa yang perlu dibenahi dalam menguatkan dan mentradisikan nilai-nilai trust tersebut dalam Muhammadiyah ?
Saya rasa kita perbaharui niat, untuk apa kita ber-Muhammadiyah. Kita harus betul-betul ber-Muhammadiyah dengan niat ibadah. Tapi, jangan pula niat ibadah ini menjadi klise saja, karena ibadah itu muncul dari hati. Dalam beberapa kesempatan pernah saya ingatkan, bahwa bekerja dalam Muhammadiyah itu memang sangat melelahkan, tapi kalau niat itu tulus dan ikhlas maka ia akan membahagiakan.l Den

Kepemimpinan Profetik Muhammadiyah

2008-11-19T07:05:00.000+07:00

Oleh Benni Setiawan

MUNCULNYA nama Dien Syamsuddin dalam bursa Calon Presiden (Capres) 2009-2014 mendapat tanggapan beragam dari warga Muhammadiyah. Ada yang menyatakan bahwa biarkan Bang Dien (begitu dia disapa) maju sebagai capres, itu hak politiknya. Ada juga yang menyayangkan pencalonan itu.

Mereka berpandangan bahwa amanat muktamar di Malang pada 2005 akan tercederai jika ada pimpinan Muhammadiyah maju sebagai presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Dien yang kini resmi diusung oleh Partai Matahari Bangsa (PMB), sebuah partai yang konon lahir dari rahim Muhammadiyah, akan semakin meramaikan perebutan suara warga Muhammadiyah di Pemilu 2009.

Cita-cita warga Muhammadiyah, bahwa kepemimpinan era Dien dapat menjaga jarak dengan partai politik (parpol) atau politik praktis berkesan tinggal gaungnya saja. Hal itu dikarenakan oleh karena —selaian PMB— sudah ada partai yang lebih dulu ada di hati warga Muhammadiyah, sebut saja PAN dan PKS.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kepemimpian Muhammadiyah ke depan cukup mampu menjaga jarak dengan parpol atau politik praktis? Memasuki usia yang semakin senja (96 tahun, 18 November 1912-18 November 2008) Muhammadiyah tampaknya tidak cukup memiliki pemimpinan yang mampu menjaga jarak dengan politik praktis. Pemimpin Muhammadiyah ke depan setidaknya mempunyai jiwa profetis.

Kepemimpinan profetik Muhammadiyah tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Kuntowijoyo (2001) dalam memahami Surat al- Imron: 110. Misi profetik pertama adalah ta’muruna bil ma’ruf, yang diartikan sebagai proses humanisasi. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, mengangkat harkat hidup manusia, dan menjadikan manusia bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya.

Dalam konteks kepemimpinan sekarang, seorang pemimpin dituntut untuk mampu mendayagunakan atau mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki oleh kader dengan baik. Potensi kader yang berbeda-beda seharusnya dapat dijadikan modal utama dalam setiap pengambilan program kerja selama lima tahun ke depan.

Humanisasi juga dapat diartikan sebagai proses peremajaan dalam tubuh Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sebagai pengayom pimpian daerah (PD), pimpinan cabang (PC), dan pimpinan ranting (PR), selayaknya memperhatikan (menempatkan) kader-kader muda dalam jajarannya.

Peremajaan itu diperlukan sebagai proses aktualisasi dan regenerasi dalam setiap kepemimpinan. Ketika kader-kader muda sudah tidak lagi mendapatkan penghargaan diri guna mengembangkan potensinya di PWM, maka akan terjadi stagnasi gerakan yang berakibat menghambat laju gerak persyarikatan.

Kedua, tanhauna ’anil munkar. Misi liberasi, yaitu membebaskan manusia dari belenggu keterpurukan dan ketertindasan tersistem. Artinya, kepemimpinan Muhammadiyah ke depan harus mampu menjadi garda depan pencerahan kehidupan bangsa dan bernegara.

Kembangkan Dakwah

Persoalan bangsa dan negara yang semakin rumit menjadi tantangan berarti bagi Muhammadiyah. Ambil contoh, persoalan korupsi yang semakin menggurita. Pemimpin Muhammadiyah mempunyai kewajiban turut serta mengembangkan dakwah nahi munkar dengan mengatakan tidak untuk korupsi.

Korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan orang banyak. Perilaku korupsi hanya akan membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan yang pada ujungnya membuka kembali strata sosial yang telah ditutup rapat.

Ketiga adalah tu’minuna billah. Misi transendensi, yaitu manifestasi dari misi humanisasi dan liberasi. Artinya, transendensi adalah kegiatan sadar bahwa manusia adalah hamba Tuhan yang harus beribadah secara vertikal maupun horizontal. Transendensi juga berarti sebagai kesadaran ilahiyah yang mampu menggerakkan hati bersikap ikhlas terhadap segala yang telah dilakukan. Semua hal yang kita lakukan adalah sebagai penghambaan diri kepada Tuhan, dan manusia hanya mengharap rido-Nya terhadap apa yang telah dilakukan.

Tiga misi profetik tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah. Pada akhirnya, kepemimpinan Muhammadiyah ke depan —meminjam bahasa Abdul Munir Mulkhan— bukan hanya inklusif atau ekslusif, liberal atau konserfatif, berpolitik atau kukuh kepada khitah sosial, melainkan juga yang berfungsi profetik.

Sosok pemimpin profetis itu memiliki kekayaan spiritual di dalam kesediaanya mendengar dan menghargai sesama, memiliki pergaulan luas sesama golongan, berempati kemanusiaan disertai kesadaran kritis kepada tradisinya sendiri, selalu bersifat terbuka, dan dinamis serta mampu membangkitkan partisipasi publik.

Semoga, dengan kemunculan banyak partai yang mengklaim lahir dari Muhammadiyah dan pencalonan Dien Syamsuddin sebagai Capres 2009-2014, Muhammadiyah tidak terjebak dalam politik praktis yang menyesatkan. Organisasi itu sudah saatnya memikirkan bagaimana dapat lepas dari belenggu parpol. Hal itu dikarenakan, sangat disayangkan jika organisasi besar tersebut hanya dijadikan batu loncatan untuk kepentingan politik praktis.

Meminjam istilah Mohammad Sobary, memisahkan Muhammadiyah dari kepentingan politik praktis tidak akan menjadikan Muhammadiyah kudisan. Artinya, Muhammadiyah akan tetap besar dan menjadi organisasi sosial kemasyarakat yang diperhitungkan oleh masyarakat dalam negeri maupun internasional.

Pada akhirnya, semoga dengan milad kali ini, Muhammadiyah benar-benar mendapatkan pemimpin yang memiliki jiwa profetis. Yaitu, seseorang yang tidak haus kekuasaan. Hal itu sangat diperlukan karena tantangan Muhammadiyah ke depan tidak hanya berkutat kepada tahayul, bidah dan churofat (TBC), demokratisasi bangsa, moralitas, dan pentingnya dialog antaragama, melainkan bagaimana dapat bertahan dan mempunyai spirit al-maun dalam usianya yang semakin senja. Wallahu aílam. (68)

–– Benni Setiawan, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM).

Muhammadiyah dan Godaan Politik Partisan

2008-11-13T11:35:00.000+07:00

Ahmad-Norma Permata
Pendiri Muhammadiyah Cabang Istimewa Jerman, Meraih Doktor Ilmu Politik dari Universitas Muenster

Mudah diramalkan jika setiap menjelang pemilihan umum (pemilu) Muhammadiyah selalu menjadi sasaran kampanye politik. Hal ini wajar karena Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di negeri ini, yang tidak hanya memiliki puluhan juta anggota dan simpatisan, melainkan juga sumber daya organisasi yang kaya.

Menariknya, eksploitasi potensi politik Muhammadiyah tidak hanya dilakukan oleh agen-agen dari luar, melainkan juga dari dalam organisasi ini sendiri. Langkah yang paling spektakuler sekaligus kontroversial barangkali keputusan Amien Rais yang kala itu adalah ketua umum PP Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998. Meski PAN secara oganisatoris adalah partai terbuka dan tidak memiliki hubungan formal dengan Muhammadiyah, realitasnya partai ini banyak bersandar pada Muhammadiyah dalam rekrutmen kader (leadership recruitment) maupun pemilih (electoral constituents).

Keputusan menarik Muhammadiyah ke lintasan politik telah menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan. Sebagian aktivis menolak karena politisasi akan sekadar menjadikan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik serta memasukkan benih-benih partisanisme ke dalam organisasi yang akan menghasilkan perpecahan.

Namun, tidak kurang juga yang mendukung langkah itu karena meyakini bahwa misi Muhammadiyah adalah dakwah dan politik merupakan salah satu medan dakwah. Karena itu Muhammadiyah tidak perlu alergi dengan politik.Lima tahun kemudian menjelang pemilu 2009 dorongan politisasi dari dalam organisasi kembali menguat. Tahun 2007 yang lalu sejumlah kader muda mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang tampaknya juga akan menjadikan Muhammadiyah sebagai ladang politik.

Lebih seru lagi, beberapa hari belakangan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berkali-kali muncul di media massa mengindikasikan keinginannya untuk dicalonkan di kancah pemilihan presiden. Tidak terhindarkan lagi, perkembangan ini akan memicu kembali pro-kontra lama yang belum sepenuhnya reda.

Kembali ke barak
Dalam perspektif yang lebih luas, pro-kontra terhadap politisasi Muhammadiyah bukan sekadar persoalan internal organisasi, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut masa depan demokratisasi di negeri ini. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil (ormas) yang fungsinya adalah menyediakan ruang publik yang melindungi masyarakat dari intervensi politik negara. Malahan Muhammadiyah juga berjasa menyediakan berbagai layanan publik, seperti sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit yang tidak terjangkau negara.

Memang bukan berarti ormas tidak memiliki peran politik. Terutama dalam masyarakat yang sedang menjalani proses demokratisasi, ormas memiliki peran politik strategis. Sebagaimana yang terjadi di banyak negara, ormas selalu memainkan peran vital dalam proses transisi politik dari authoritarian menuju demokrasi. Mereka menjadi agen utama dalam upaya meruntuhkan tembok otoritarian dan membangun fondasi demokrasi.

Namun, sejatinya politik praktis bukanlah habitat ormas. Secara teori, fungsi ormas menyuarakan (representing) kepentingan masyarakat. Ormas cenderung konsisten dengan visi dan misinya, tanpa banyak terpengaruh oleh aktivitas ormas lain maupun perubahan iklim politik. Muhammadiyah, misalnya, senantiasa fokus pada kegiatan mendakwahkan Islam modernis tanpa banyak terpengaruh oleh perubahan rezim politik.

Ini kontras dengan perilaku organisasi politik (orpol) yang selalu berubah orientasi seiring dengan perubahan tren dan situasi. Fungsi orpol adalah mengolah (aggregating) kepentingan. Orpol bertugas menyediakan pilihan kebijakan (policy packages) yang mampu merangkum berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Wajar apabila orpol meskipun memiliki bendera ideologi dan platform politik selalu mengusung diskursus yang silih berganti. Ini karena memang tuntutan kepentingan yang berubah. Seperti kata pepatah, bagi orpol tidak ada kawan atau lawan sejati karena yang sejati adalah kepentingan.

Dalam konteks perkembangan lebih lanjut dari proses demokratisasi inilah menjadi sangat penting bagi Muhammadiyah untuk menjauhkan diri dari politik partisan, kembali ke barak memainkan fungsi ormas sebagai penjaga ruang publik yang kalis dari partisan politik. Konsolidasi demokrasi tidak hanya memerlukan orpol yang efektif mengagregasi dinamika kepentingan, melainkan juga ormas yang teguh menjaga nilai-nilai ideal agar tidak larut dalam pusaran kepentingan.

Institusionalisasi aturan main
Dengan banyaknya jajaran kader dan pimpinan yang berlompatan ke perahu politik yang lebih megah dan mewah, tidak mudah bagi Muhammadiyah untuk berteguh diri memainkan fungsi ormas. Pertama, secara doktriner banyak warga Muhammadiyah yang meyakini bahwa dakwah adalah aktivitas multidimensi, termasuk mencakup politik. Mereka ini masih percaya bahwa politik adalah medan dakwah meski kenyataan selama ini menunjukkan agama sering dimainkan sebagai komoditas politik.

Kedua, secara sosial ekonomi di mana patronase politik merupakan jalan paling cepat meski mungkin tidak yang termudah untuk mendapatkan penghasilan finansial. Karena itu banyak yang tetap berpaling ke politik, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi.Sudah ada suara di kalangan Muhammadiyah untuk mencari figur pimpinan yang tahan godaan jabatan politik. Namun, dalam telaah yang lebih cermat fenomena lintas pagar dari ormas ke orpol ini bukan hanya karena faktor individual, melainkan juga karena ada insentif institusional.

Di Indonesia, orang masih sangat mudah membuat partai politik. Jika cadangan dana besar, para bandar politik dengan mudah membuat parpol baru dan merekrut kader-kader politik mereka dari berbagai ormas yang ada.Galibnya hal ini bukan semata problem internal organisasi Muhammadiyah, melainkan terkait dengan sistem politik yang lebih besar, yaitu upaya institusionalisasi system politik. Dalam sistem demokrasi yang stabil, parpol adalah aktor utama permainan politik, sedangkan ormas bertugas mengawasi perilaku politik dan kebijakan pemerintah yang tidak menyuarakan kepentingan rakyat.

Parpol yang mapan memiliki sistem rekrutmen dan pengaderan yang terstruktur dan berjenjang, dan bukan dengan main comot individu dari luar organisasi. Upaya untuk meningkatkan syarat pembentukan parpol, seperti menaikkan jumlah minimal cabang atau menambah electoral threshold menjadi sangat penting untuk menjadikan parpol organisasi yang stabil dengan orientasi jangka panjang. Sekaligus mencegah aktor politik dengan mudah membentuk parpol dan main comot dari ormas.

Ikhtisar:
- Politik praktis bukanlah habitat ormas.
- Ormas memainkan peran vital dalam proses transisi politik dari otoriter menuju demokrasi.

Pelayanan Sosial Muhammadiyah

2008-10-28T07:50:00.001+07:00

Oleh Abu Su’ud

PADA masa Orde Lama, ada semacam kecenderungan dalam susunan pemerintahan pusat, di mana kursi kementerian tertentu dipercayakan pada segmen tertentu dalam masyarakat. Kaum nasionalis, misalnya, hampir selalu menduduki kursi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Kesehatan dipercayakan kepada para dokter beragama Kristen, Kementerian Sosial dipercayakan kepada orang Muhammadiyah, dan Kementerian Agama nyaris selalu dipercayakan kepada para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU). Kecenderungan itu lantas membentuk semacam pencitraan sosial.

Untuk selanjutnya, nampaknya Muhammadiyah hampir selalu mendapat kepercayaan menduduki pos-pos di Departemen Sosial, Departemen Pndidikan, atau Departemen Agama ketika kebetulan tidak diduduk NU.

Citra NU sebagai ormas yang mengelola pendidikan agama memang sesuai namanya: Nahdlatul (Kebangkitan) Ulama. Sementara Muhammadiyah selalu dicitrakan sebagai ormas yang dekat sekali dengan kegiatan pelayanan sosial, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun dakwah Islam.

Citra seperti itu pernah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat Islam terhadap Muhammadiyah, sampai-sampai Muhammadiyah disebutkan sebagai Islam Kristen.

Di mana-mana, Muhammadiyah membuka PKO yang dahulu merupakan singkatan dari Penyelamat Kesengsaraan Oemat. PKO sepertinya menjadi ”merek dagang” Muhammadiyah, yang meliputi balai kesehatan, poliklinik, rumah bersalin (RB), rumah sakit, panti asuhan yatim piatu (PAY), maupun sekolah-sekolah.

Anggapan seperti itu sebenarnya tidak terlalu keliru. Sebab sejak masa penjajahan Belanda, pelayanan sosial semacam itu senantiasa ditangani misionaris Katolik maupun zending Protestan di mana pun di dunia, termasuk di Indonesia.

Apalagi ketika belum memiliki tenaga medis sendiri, PKO Muhammadiyah meminjam tenaga medis dari pusat pelayanan kesehatan dari lembaga misionaris atau zending.

KH Ahmad Dahlan memang sangat berani menentang arus dalam mengembangkan persyarikatan. Ketika hampir semua umat Islam terkesima dengan fatwa ”man tasyabaha bi kaumin, fahuwa minhum”, KH Ahmad Dahlan justru berani melakukannya.

Fatwa itu berarti ”barang siapa mirip-mirip dengan sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum itu”. Ya, itulah risiko yang ditanggung persyarikatan, sehingga kemudian dijuluki sebagai Islam Kristen.

Penyediaan SDM

Agaknya PKO sebagai merek dagang makin dikembangkan. Tak hanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun panyediaan fasilitas serta program, tetapi juga mencakup amal-amal usaha sebagai badan dalam persyarikatan. Tidak terkecuali dilakukan pembenahan dalam penyediaan SDM maupun tenaga penunjang pelaksanaan program.

Karena itu, dibukalah berbagai program pendidikan pendukung berupa lembaga pendidikan terkait sebagai penyediaan SDM. Almarhum Nurcholish Madjid pernah menyebut Muhammadiyah bagai konglomerat pendidikan, karena banyaknya lembaga pendidikan dari berbagai jenjang dan berbagai program pendidikan yang diselenggarakan di seantero Indonesia.

Berkaitan dengan merek dagang yang mencakup kegiatan di bidang kesehatan, Muhammadiyah mengutamakan program-program pendidikan keguruan, agama, dan umum.

Sekolah Keperawatan, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Statistika, dan sebagainya menjadi progran unggulan, dan nyaris menjadi program wajib bagi setiap pimpinan persyarikatan di daerah-daerah, di samping menyelenggarakan kegiatan dakwah dan pengajian.

Peranserta Muhammadiyah dalam ikut mencerdaskan bangsa makin banyak untuk memenuhi kebutuhan amal usaha persyarikatan, baik untuk kepentingan umum, maupun untuk penyediaan kebutuhan bagi amal usaha itu sendiri.

Gelora atau syahwat politik di kalangan warga Muhammadiyah nampaknya tidak mematikan semangat dakwah dan pelayanan sosial, sebagai dikobarkan KHA Dahlan sebagai pendiri persyarikatan ini.

Secara pribadi, masing-masing warga Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan aspirasi politiknya melalui berbagai parpol yang ada, termasuk yang difasilitasi mantan personil persyarikatan, seperti PPP, PAN, dan PMB (Partai Matahari Bangsa).

Namun secara resmi persyarikatan tetap istikomah, meneruskan semangat Surat Al-Ma’un, yaitu pengabdian kepada kaum sengsara atau dhuafa.

Pengabdian Strategis

Barangkali bukan sekadar kebetulan kalau dalam kabinet SBY-JK, Muhammadiyah mendapat kepercayaan memimpin pos Departemen Pendidikan Nasional serta Departemen Kesehatan. Kepercayaan ini harus diterima sebagai amanat dan kepercayaan profesional kepada persyarikatan sebagai ormas yang memiliki komitmen di kedua bidang itu.

Tetapi hanya sebagai kebetulan saja jika Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada tahun akademik 2008/2009 menerima SK peresmian untuk mengelola Fakultas Kedokteran.

Artinya tidak terkait dengan kenyataan bahwa Mendiknad dan Menteri Kesehatan dipegang orang Muhammadiyah. Sebab ini merupakan Fakultas Kedokteran kesekian yang dimiliki Universitas Muhammadiyah di Indonesia.

Tekat membuka Fakultas Kedokteran dalam rangka memaksimalkan pelayanan sosial persyarikatan telah lama menjadi kesepakatan dua orang ibu yang penuh dedikasi.

Pertama, Prof Dr Istiati Sutomo yang menjadi rektor pertama Unimus. Kedua, Dr Hj Mutmainah Prihadi SpOG yang kini menjabat direktur RS PKO Rumani Muhammadiyah.

Tekad keduanya itu kemudian ditindaklanjuti pimpinan Unimus periode kedua, dengan berbagai langkah strtategis dan pengajuan proposal. Kemudian persyarikatan mendapat kepercayaan mengelola Fakultas Kedokteran di tahun pertama periode kepemimpinan ketiga Unimus, pada usianya yang kesembilan.

Kepercayaan pemerintah itu merupakan pemantapan terhadap kepercayaan profesional yang diemban oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta beberapa tahun sebelumnya.

Pada kesempatan seperti ini, mau tak mau seluruh civitas akademika Unimus tidak bisa melupakan dedikasi almarhum Prof Dr Dr H Satoto SpAG, yang telah merintis mendirikan Perguruan Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Semarang (PTKMS), yang kemudian beralih fungsi menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keperawatan Semarang, untuk mempersiapkan tenaga paramedis di Unimus. Semoga Allah merahmati almarhum dan mengampuni semua amal baiknya. Dirgahayu Unimus! (32)

—Prof Dr Abu Su’ud, guru besar emiritus Unnes dan mantan rektor Unimus kedua.

Tanah Wakaf untuk Lahan Pertanian Abadi

2008-10-26T05:26:00.001+07:00

Abdullah Ubaid Mathraji
Asisten Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia.

Pertanian merupakan salah satu sektor penopang kehidupan yang strategis. Sayangnya bidang ini belakangan tampaknya sepi peminat. Apalagi, kini harga gabah cenderung tak bersahabat dengan petani.

Selain itu, profesi ini juga dianggap ketinggalan zaman dan tak menjanjikan. Hal ini berdampak pada banyaknya lahan pertanian di desa-desa yang kian tak terurus, bahkan dikonversi menjadi lahan nonpertanian.

Kondisi ini tentu saja tak boleh dibiarkan mengingat peran pertanian yang begitu sentral dalam pengembangan ekonomi bangsa. Di antaranya ang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan. Yang tak kalah pentingnya adalah peran pertanian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itulah yang sering kali disebut sebagai multifungsi pertanian.

Untuk melestarikan multifungsi tersebut, salah satu strateginya adalah membuka lahan pertanian abadi yang berasal dari tanah wakaf. Langkah ini merupakan jalan keluar yang sinergi dengan masalah di lapangan.

Pembukaan lahan baru adalah solusi sempitnya lahan pertanian. Lahan pertanian abadi dimaksudkan mencegah konversi lahan untuk kepentingan nonpertanian.

Mengapa tanah wakaf dijadikan sebagai salah satu jalan alternatif? Pertama, karena sifatnya yang abadi berguna untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Kedua, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan pertanian.

Berdasarkan data Departemen Agama RI, hingga Oktober 2007 tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, selama ini potensi tersebut belum digali dan dimanfaatkan secara optimal.

Tanah-tanah wakaf itu sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan, yang jumlahnya mencapai 23 persen. Sisa tanah wakaf yang 77 persen belum diapa-apakan atau masih diam. (Penelitian PBB UIN Jakarta, 2006). Apa pasal?

Terbengkalainya tanah wakaf ini tak lepas dari pemahaman pengelola wakaf (nazhir) dan masyarakat umum tentang pengelolaan harta benda wakaf. Selama ini mereka masih banyak yang beranggapan bahwa tanah wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Akibatnya, tanah wakaf masih dikelola secara konsumtif.

Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja di atas lahan wakaf dibangun pusat bisnis, ruko, hotel, atau dijadikan lahan pertanian. Kemudian, hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti beasiswa, pelayanan kesehatan, bantuan modal usaha, dan lain-lain.

Itulah yang disebut sebagai pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif. Adapun berbagai model pengelolaan tanah wakaf secara produktif ini masih belum banyak dikenal oleh khalayak. Salah satunya dengan mengelola tanah wakaf menjadi lahan pertanian.

Saat ini pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian bisa dibilang jarang. Padahal, kalau menilik sejarah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya wakaf adalah untuk tujuan produktif. Salah satunya berupa lahan pertanian.

Pekerjaan seperti itu dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap sebidang tanah yang terletak di Khaibar. Kemudian, hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat, disedekahkan kepada fakir miskin, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu. (Fiqh al-Sunnah, jilid III: 381; Subul al-salam: 87).

Memproduktifkan untuk kesejahteraan
Kesejahteraan sosial yang menjadi pesan perenial ajaran wakaf sesungguhnya berjalan linear dengan multifungsi pertanian seperti dituturkan di atas. Karena itu, tak hanya memperluas lahan pertanian dan mencegah konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian, tanah pertanian abadi yang berasal dari tanah wakaf juga mampu menjebol gap untuk menyinergikan produktivitas pertanaman dengan potensinya, serta memperkuat kelembagaan pertanian. Bagaimana bisa?

Tentu saja bisa. Optimisme ini setidaknya didukung oleh dua pilar. Pertama, dukungan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif. Salah satunya adalah sektor pertanian.

Dukungan ini diwujudkan dengan lahirnya UU No 41 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah yang berwenang adalah Departemen Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia (lembaga independen yang bertugas untuk memajukan perwakafan di Indonesia, yang berdiri berdasarkan amanat UU No 41/2004).

Kedua, adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang siap membantu dan bekerja sama dalam mengelola tanah wakaf ke arah produktif, salah satunya adalah sektor pertanian. Peran LKS ini sudah paten sebab sudah diamanahkan dalam UU No 21/2004, bahwa Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan BWI menunjuk nama-nama LKS untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Kini ada lima LKS yang sudah ditunjuk Menag dan siap bekerja sama, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. (Keputusan Menteri Agama RI, No. 92-26 Tahun 2008). Dengan adanya dua pilar penopang ini, jurang pemisah antara sinergi produktivitas dan potensi serta lemahnya kelembagaan pertanian di pedesaan, tak lagi jadi masalah. Ini karena Depag RI dan BWI punya kewajiban mendampingi pengelola lahan pertanian abadi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola dengan berbagai macam pelatihan dan keahlian untuk menunjang profesionalitas kerja. Juga menyediakan bantuan berbagai fasilitas untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Jika pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian abadi tersebut telah dikelola secara produktif, maka hasilnya harus dibagi, 10 persen untuk pengelola, sedangkan sisanya 90 persen digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketentuan ini sudah baku seperti tecermin dalam Pasal 12, UU No 21 tahun 2004.

Bentuk kesejahteraan masyarakat yang dananya dialokasikan dari hasil pengelolaan aset wakaf ini meliputi tiga ruang lingkup: sarana dan prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial-kemasyarakatan dan pendidikan, serta peningkatan peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah nilai plus dari pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian abadi. Selain melestarikan multifungsi pertanian, hasil pengelolaannya pun tidak mutlak milik pengelola, tapi ada porsi besar untuk kesejahteraan masyarakat.

(-)

Runtuhnya Gerakan Kultural Muhammadiyah

2008-10-26T05:21:00.000+07:00

Deni al Asy'ari
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Bayang-bayang keterlibatan Muhammadiyah secara praktis ke dalam ruang politik belakangan ini semakin kentara. Walaupun beberapa pimpinan di organisasi modernis ini menyangkal keterlibatan maupun keberpihakan Muhammadiyah dalam politik praktis, faktanya dengan berdirinya Partai Matahari Bangsa (PMB) yang didirikan oleh sebagian besar Angkatan Muda Muhammadiyah dan didukung penuh oleh Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah Prof Dr H Din Syamsudidin menunjukkan fakta sebaliknya.

Apalagi, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah yang merupakan simbol dan kunci bagi tegaknya gerakan kultural Muhammadiyah secara terang-terangan dan terus-menerus melibatkan dirinya dengan berbagai pernyataan yang menunjukkan kesiapannya untuk menjadi petinggi republik ini (presiden atau wakil presiden), sekaligus dengan memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran PMB. Memang fenomena yang demikian tidak semuanya didukung oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah, tetapi warga Muhammadiyah nyatanya tidak dapat mengelak akan adanya bayang-bayang pergeseran posisi dan peran Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang idealnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dengan mengayomi semua partai politik dengan posisi yang sama selama bertujuan untuk mendorong amar makruf nahi munkar ke arah gerakan politik.

Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, adanya upaya pemihakan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan Muhammadiyah, seperti Ketua Umum Pusat Muhammadiyah terhadap salah satu partai politik. Hal ini setidaknya bisa kita cermati melalui berbagai pernyataan yang diberikan oleh Ketua Umum Pusat Muhammadiyah terhadap PMB dalam berbagai kegiatan partai yang berlambang matahari merah ini yang secara terbuka ditafsirkan memberikan dukungan terhadap partai tersebut.

Langkah-langkah tersebut tentu saja tidak ada salahnya. Tetapi, berpijak pada khittah Muhammadiyah yang menjunjung tinggi etika berpolitik atau meminjam istilah Prof Dr HM Amien Rais yang menggunakan prinsip High Politic, tentu saja manuver maupun berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi Muhammadiyah tersebut akan dapat mencederai cita-cita dan idealisme Muhammadiyah karena dinilai menunjukkan keberpihakan terhadap parpol tertentu.

Muhammadiyah sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh HM Junus Anis, salah satu pimpinan Muhammadiyah, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Artinya, Muhammadiyah tidak akan pernah digadaikan atau terjual oleh kepentingan politik atau menjadi parpol.

Ungkapan ini muncul akibat kejengkelan HM Junus Anis yang begitu mudahnya pimpinan Muhammadiyah tergoda dengan kepentingan politik. Melalui khotbah iftitah pada muktamar ke-35 dan milad setengah abad Muhammadiyah, beliau menjawab dengan ketus: ''Silakan makan, kalau memang doyan, tapi awas kalau nanti keleleden: ditelan tidak masuk, dilepeh tidak keluar. Ingat, Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah: selalu kukuh untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar untuk kebaikan semua masyarakat sebagai bagian dari gerakan kultural.''

Begitu kokoh dan kuatnya pendirian HM Junus Anis untuk menjaga eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural. Bahkan, ketika Ahmad Syafii Maarif melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah sangat tampak komitmen beliau untuk meneruskan semangat dan cita-cita para pendahulu pimpinan Muhammadiyah yang ingin meletakkan Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa.

Dengan demikian, dengan kokoh beliau masuk ke dalam semua parpol tanpa menunjukkan sikap keberpihakannya terhadap salah satu parpol. Dengan adanya sikap yang demikian, Muhammadiyah akan selalu dipandang dan dilihat sebagai organisasi besar tempat banyak orang mengadu dan meminta petunjuk.

Akan tetapi, tentunya akan berbeda jika Muhammadiyah sudah menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu parpol atau masuk dalam ruang politik praktis. Hal ini tanpa kita sadari akan memperkecil keberadaan dan peran organisasi Muhammadiyah itu sendiri.

Muhammadiyah bagi masyarakat tidak lagi menjadi bagian atau kepemilikan dari masyarakat secara luas, melainkan sebagai bagian atau kepemilikan dari sebagian atau sekelompok orang atau partai politik tertentu. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak bisa menjadi tenda bangsa yang seharusnya mengayomi semua kepentingan demi menjalankan misi dakwah amar makruf nahi munkir.

Apalagi, kita menyadari dunia politik (praktis) bukanlah dunia yang sesederhana sebagaimana kita memandangnya. Meminjam pendapatnya Sukardi Rinakit, misalnya, bahwa dunia politik adalah dunia yang becek dan licin.

Jika tidak hati-hati dan teliti akan bisa menjemuruskan keberadaan kita sendiri. Oleh karenanya, Ahmad Syafii Maarif pernah berujar bahwa politik itu pada dasarnya menjaga jarak, sedangkan dakwah itu merangkul. Artinya, dunia politik akan bisa menjadikan orang yang satu barisan dengan kita untuk bermusuhan jika terjadi perbedaan kepentingan. Berbeda dengan jalur dakwah yang tidak akan melihat siapa kawan dan siapa lawan, semuanya bisa dirangkul demi tegaknya amar makruf nahi munkar.

Menyangkut hal ini, catatan sejarah akan keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis rasanya cukup memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bagaimana tergelincirnya Muhammadiyah dalam ruang politik yang akhirnya tidak membawa manfaat bagi Muhammadiyah dan bangsa ini secara luas. Mulai dari keterlibatan Muhammadiyah dalam Masyumi, Perti, dan Sekber Golkar.

Untuk itu, dalam menghadapi iklim politik 2009, sebagai warga Muhammadiyah kita tentunya tetap memiliki harapan agar Muhammadiyah tetap berada di garda terdepan dalam menuntun moralitas dan perilaku politik publik agar terwujud masyarakat baldatun tayyibatun warabbun ghafur sebagaimana tujuan dari Muhammadiyah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setidaknya warga Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu 2009 tidak mudah tergelincir dengan tampilan-tampilan kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang nyata-nyatanya bisa menjemuruskan cita-cita Muhammadiyah. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari pemilu tahun 2004 sebagai pelajaran bagi kita dalam menghadapi pemilu 2009.

Pertama, tetap istiqamah dengan perjuangan dakwah atau gerakan kultural Muhammadiyah tanpa menunjukkan keterlibatan atau keberpihakan Muhammadiyah, terutama sekali pucuk pimpinan Muhammadiyah terhadap salah satu parpol sebagaimana arahan PP Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu 2009. Kedua, menjauhkan warga Muhammadiyah dari berbagai rayuan politik uang maupun kepentingan politik berjangka pendek demi kepentingan satu kelompok atau parpol tertentu.

Ketiga, memilih kepemimpinan nasional baik untuk legislatif maupun eksekutif yang jujur, amanah, memiliki integritas moral dan intelektual yang tinggi, adil dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nasional secara luas. Keempat, menjaga aset dan segala bentuk amal usaha Muhammadiyah dari kepentingan politik praktis perseorangan maupun kelompok. Kelima, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, etika, kesopanan dan keadaban yang dapat menciptakan kondisi tenang, aman, dan tenteram bagi kehidupan kita berbangsa secara luas.

Ikhtisar:
- Manuver dan pernyataan petinggi Muhammadiyah dapat mencederai cita-cita dan idealisme organisasi tersebut.
- Politik pada dasarnya menjaga jarak, sedangkan dakwah merangkul.
- Muhammadiyah harus tetap berada di garda terdepan menuntun moralitas dan perilaku politik publik.

Zubair Watua PP Muhammadiyah Dukung Mega Hidayat

2008-10-22T15:41:00.001+07:00

JAKARTA, RABU - Keinginan untuk menduetkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, kini mulai dihembuskan. Wacana ini digagas oleh Direktur Pro Mega Center Mochtar Muhammad, Selasa (21/10) kemarin.

Rencana menduetkan dua tokoh karismatik dari kalangan nasionalis--religius ini, mendapat dukungan dari salah seorang ulama Muhammadiyah, yang tak lain Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Goodwil Zubair.

Zubair menyatakan bila Megawati dan Hidayat Nurwahid bisa disandingkan pada Pilpres 2009 nanti, diyakini bisa meraup suara signifikan. Keduanya sama-sama memiliki Partai Politik yang kuat.

"Sangat luar biasa bila mereka bersatu. Saya acungkan jempol wacana yang digagas ini Pak Mochtar. Saya yakin, Koalisi kebangsaan ini bisa pilih tanding di Pemilu 2009. Kita perlu sosok Ibu Mega dan Pak Hidayat. Keduanya sudah dikenal luas di akar rumput," kata Zubair kepada para wartawan kemarin.

Zubair juga meyakini, duet Mega-Hidayat bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan krisis berkepanjangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Zubair kemudian menyarankan agar PDIP dan PKS segera menjalin komitmen, membicarakan untuk melakukan koalisi sejak dini.

"Masyarakat di akar rumput respect terhadap keduanya. Apalagi, pak Hidayat itu orang Muhammadiyah juga. Jadi, kenapa kita tak memberikan restu," katanya.

Direkter Pro Mega Center, Mochtar Mohammad menjelaskan wacana Mega-Hidayat menguat di PDIP. Bisa saja, dikemudian hari duet ini bisa menjadi kenyataan.

"Siapa bilang kita tak bisa bersatu dengan PKS? Kami, di PDIP akan menggarap kalangan menengah bawah sementara PKS yang garap kalangan menengah ke atas. Bila duet ini menjadi kenyataan, koalisi PDIP--PKS saya yakin akan menang dalam Pemilu," kata Mochtar.

Berbagai survey yang dilakukan, jelasnya, Megawati-Hidayat Nurwahid menjadi kandidat capres dan cawapres layak jual. Kini, kata Mochtar, hanya tinggal menunggu keputusan DPP PDIP, dengan siapa Megawati akan disandingkan.

"Bagi saya, keduanya (Mega-Hidayat) juga sama-sama punya modal sosial serta politik yang besar. Dan saya yakin Mega- Hidayat bisa mengalahkan duet SBY-JK seandainya mereka kembali berduer," ujarnya.

Pro Mega Center, kini sedang mematangkan duet Mega-Hidayat. Termasuk, lobi-lobi dengan para petinggi DPP PDIP untuk bersama melakukan lobi politik agar duet itu biasa terealisasi dalam Pilpres 2009 mendatang.

Menurut sumber yang berhasil dihimpun, baik kalangan PDIP dan PKS sudah saling melakukan lobi politik. Kedua kubu itu intensif untuk melakukan pertemuan, terutama untuk menggolkan duet Mega Hidayat.

Ketua DPP PKS Zulkifliemansyah saat dikonfirmasi wartawan tidak membantah kemungkinan Mega berduet dengan Hidayat Nurwahid.

"Meski keputusan majelis syuro partai yang menyatakan PKS baru bicara soal capres usai legislatif, namun duet Mega-Hidayat sudah menjadi gagasan. Yang jelas, dalam membangun sebuah koalisi itu, dalam dunia politik itu bisa saja terjadi dan dengan siapapun. Apalagi PKS juga mengusung sebuah koalisi kebangsaan,” katanya.

Akankah rencana B, seperti yang diungkap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Taufik Kiemas, melakukan koalisi merah-putih ini akan terwujud?

Pelayanan Sosial Muhammadiyah

2008-10-16T20:09:00.000+07:00

Oleh Abu Su’ud

Muhammadiyah, "Raksasa" Pendidikan yang Gamang

2008-10-14T21:03:00.000+07:00



danu

MUHAMMAD Darwisy yang dilahirkan pada tahun 1868 dari keluarga KH Abu Bakar, ulama terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta, sesungguhnya bukan seorang guru. Latar belakang kehidupannya adalah seorang pendakwah. Namun, semangat pembaharuan yang bergelora dalam jiwanya, apalagi setelah melihat kemunduran umat Islam di Tanah Air kala itu, mendorongnya terus mengembangkan agama lewat pengajaran.

Darwisy menyadari pendidikan merupakan sarana menumbuhkan ide-ide pembaharuan untuk "menyelamatkan" umat dari kemunduran. Karena itu, ketika "modal"-nya sudah cukup ia mendirikan Madrasah Muallimin (sekolah agama untuk pria) maupun Madrasah Muallimat (sekolah agama untuk wanita). Diharapkan dari kedua sekolah itu dilahirkan puluhan pendakwah yang mampu semakin menguatkan pembaharuan Islam.

Ketika tahun 1912 dia mendirikan persyarikatan yang dinamai Muhammadiyah, Darwisy yang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan pun mengonsentrasikan bidang garapannya pada pendidikan dan pengajaran. Karena pemerintahan Hindia Belanda membatasi kegiatan Muhammadiyah, dia menyiasati dengan membuka lembaga pendidikan yang bernama lain, bukan Muhammadiyah.

Akan tetapi, apa pun namanya lembaga pendidikan yang diprakarsai KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah-nya terus berkembang. Apalagi, masyarakat Indonesia yang masih dijajah Hindia Belanda memang sangat merindukan adanya lembaga pendidikan bumi putera yang memperhatikan dan memperjuangan nasib mereka. Lembaga pendidikan Muhammadiyah kala itu tak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi mengembangkan semangat pembaharuan dan kemerdekaan.

Bahkan, setelah Ahmad Dahlan wafat, serta digantikan KH Ibrahim dan generasi penerus kepemimpinan Muhammadiyah lainnya, lembaga pendidikan "komunitas matahari"-sebutan bagi anggota Muhammadiyah yang berdasarkan lambang organisasi yang berbentuk matahari dengan sinarnya dan lagu "kebangsaan"nya yang berjudul "Sang Surya"-terus berkembang. Pendidikan menjadi core bussiness Muhammadiyah, selain bidang kesehatan dan pelayanan sosial.

Oleh masyarakat, Muhammadiyah sangat diidentikkan dengan lembaga pendidikan dan kesehatan. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar-nya sangat efektif dijalankan lewat pendidikan dan kesejahteraan sosial.

***

MUHAMMADIYAH kini berusia hampir 90 tahun. Mereka sudah 44 kali menggelar muktamar-pada periode awal pergerakan, kongres/muktamar dilakukan setiap tahun, lalu dua tahun sekali, tiga tahun sekali dan akhirnya lima tahun sekali-dengan menghasilkan kepemimpinan yang berkesinambungan. Lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah pun terus berkembang.

Bahkan, kini boleh dikatakan Muhammadiyah merupakan "raksasa" pendidikan. Jumlah lembaga pendidikan yang mereka miliki barangkali hanya dapat dikalahkan oleh negara. Lembaga pendidikan Muhammadiyah pun menyebar dari Sabang sampai Merauke dengan jenjang yang sangat beragam, mulai dari taman kanak-kanak (TK) yang dikelola oleh Aisyiah-organisasi istri Muhammadiyah-sampai perguruan tinggi yang menyelenggarakan program strata tiga (doktoral).

Dalam buku Muhammadiyah an Islamic Movement in Indonesia yang diterbitkan Pengurus Pusat Muhammadiyah, diungkapkan jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah di Indonesia dari TK sampai perguruan tinggi berjumlah tidak kurang dari 9.500 unit (lihat tabel). Selain seluruh jenjang pendidikan sudah dirambah, lembaga pendidikan Muhammadiyah pun amat beragam mulai dari sekolah umum, sekolah Al Quran, dan kejuruan yang amat spesifik.

Jumlah maupun ragam lembaga pendidikan Muhammadiyah kemungkinan besar terus akan bertambah, sebab seperti dilaporkan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dalam Muktamar Ke-44 Muhammadiyah yang berakhir hari Selasa lalu, hampir setiap daerah mengajukan pembentukan sekolah maupun perguruan tinggi baru. Dan, dengan aset yang sangat besar-sebagai gambaran aset Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) Muhammadiyah pada tahun 1996 tidak kurang dari Rp 149,61 milyar-persyarikatan tidak sulit memenuhi permintaan sejumlah daerah tersebut.

Apalagi, dari sisi sumber daya manusia (SDM) Muhammadiyah juga tidak berkekurangan. Jumlah kader dan simpatisannya sampai muktamar Ke-44 lalu tercatat tidak kurang dari 28 juta. Di antara mereka ada puluhan yang menyandang gelar guru besar bidang pendidikan, seperti Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafi'i Maarif dan Prof Dr Amin Abdullah, selain ribuan kader lain yang bergelar master dan sarjana atau diploma.

Tentu, ini potensi besar untuk mengembangkan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ketika membuka dan menutup Muktamar Ke-44 Muhammadiyah mengakui pula potensi besar persyarikatan ini yang tak "tertandingi" organisasi yang mengelola lembaga pendidikan swasta lain. Sebab itu, Presiden dan Wapres meminta Muhammadiyah tak berhenti berperan dalam pengembangan SDM di Indonesia.

Pemerhati sosial Umar Shibab yang pernah mengenyam pendidikan di lingkungan Muhammadiyah mengakui peran besar persyarikatan itu dalam mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan rasa kebangsaan. "Saya tidak pernah melupakan pelajaran kemuhammadiyahan yang selalu diajarkan di sekolah Muhammadiyah. Pelajaran itu memberikan pencerahan," paparnya dalam sebuah tablig akbar menjelang Muktamar Ke-44 Muhammadiyah di Jakarta, pekan lalu. Kemuhammadiyahan adalah mata pelajaran "muatan lokal" di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Sedang pemerhati pendidikan Mochtar Buchori, dalam buku Muhammadiyah dalam Sorotan (1993) mengakui, memperoleh dasar untuk memahami dunia modern dari sekolah Muhammadiyah yang dienyamnya lima tahun. "Landasan untuk mencintai demokrasi saya rasakan dari sekolah Muhammadiyah. Karena di sekolah inilah saya merasa "dibebaskan" dari suasana kultural politik yang bersifat kolonial feodalistik," ungkap mantan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah, Jakarta tersebut.

Walaupun demikian, Umar Shihab dan Mochtar Buchori mengakui terdapat sejumlah kekurangan dari penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Hanya saja, sejumlah kekurangan itu memang tak mengurangi arti pengabdian dan pengembangan umat yang telah dilakukan Muhammadiyah selama ini.

*******

DALAM bidang pendidikan, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi yang besar dan rimbun. Tidak hanya banyak orang yang menggantungkan pengembangan pribadi serta pengetahuan anak-anaknya kepada institusi pendidikan Muhammadiyah, tetapi ribuan kader Muhammadiyah hidup dari pengembangan pendidikan tersebut. Jika tidak memperhatikan etika dan moralitas, Muhammadiyah memang amat mungkin tergelincir dan terjebak dalam industrialisasi pendidikan.

Akan tetapi, untunglah sampai hari ini pendidikan Muhammadiyah masih amat memperhatikan moralitas tersebut. Sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah, secara nasional masih diakui sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi akhlak dan tidak mengabaikan pula kebutuhan pendidikan bagi kaum duafa (miskin). Karena itu, seperti dilaporkan Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Prof Dr HM Yunan Yusuf, majelisnya masih sering kekurangan pendanaan.

Kelemahan di bidang pendanaan ini, lanjut Yunan, mengakibatkan sulitnya pendidikan Muhammadiyah mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Keterbatasan ini pun membuat lemahnya kemampuan pendidikan Muhammadiyah menghadapi persaingan dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan.

Pada Muktamar Ke-44 Muhammadiyah lalu, selain melaporkan adanya peningkatan jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah, sejumlah PDM dan PWM juga mengungkapkan kegamangannya menghadapi tantangan pendidikan ke depan. "Sekolah Muhammadiyah memang banyak, tetapi sampai sekarang harus diakui, kualitas pendidikan Muhammadiyah masih kalah dibanding dengan sekolah nonmuslim. Padahal, sebenarnya Muhammadiyah mempunyai sumber daya yang tidak kalah dibanding mereka," tandas Burhanuddin, muktamirin dari Nusatenggara Timur (NTT).

Bukan hanya di tingkat sekolah-dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas-perguruan tinggi Muhammadiyah pun dinilai belum mampu "mengimbangi" perguruan tinggi swasta lain. "Ironis, perguruan tinggi Muhammadiyah ketinggalan. Padahal, Muhammadiyah mempunyai banyak ahli kependidikan. Ini tantangan Muhammadiyah," tegas Burhanuddin lagi.

Syafi'i Maarif mengakui pula, kualitas pendidikan Muhammadiyah secara keseluruhan memang masih relatif rendah. Itu karena jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat besar, sehingga memang tidak gampang untuk meratakan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan masyarakat. Namun, sebenarnya ada sejumlah sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah yang kualitasnya patut dibanggakan.

"Dibanding rata-rata sekolah negeri di luar Jawa misalnya, kita (sekolah Muhammadiyah -Red) sebenarnya mutunya tidak rendah. Tetapi harus diakui, bila dibandingkan sekolah yang excellent di Jawa memang sekolah Muhammadiyah mutunya masih kalah. Hanya ada satu-dua sekolah Muhammadiyah yang bisa diandalkan," ujar Guru Besar Sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)-dahulu IKIP Negeri Yogyakarta -tersebut.

Syafi'i mengakui, kurangnya kualitas pendidikan Muhammadiyah- terutama di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas-memang menimbulkan keprihatinan pada keluarga besar Muhammadiyah. Karenanya dibutuhkan komitmen yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas itu. Dan, itu merupakan tantangan kepengurusan baru Muhammadiyah periode 2000-2005 yang dipimpinnya.

"Saya belum tahu, siapa nanti yang memegang majelis Dikdasmen. Itu hal yang penting sekali. Saya berharap yang memegang itu tidak saja betul-betul punya komitmen, tetapi ia juga mengerti pendidikan secara baik," harap Ketua PP Muhammadiyah.

Dari pernyataannya, PP Muhammadiyah memang berniat meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan persyarikatan tersebut. Sekalipun ini diakui tidak mudah, karena sering paradigma kuantitas tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas. Jumlah besar pasti diikuti dengan sejumlah "produk" yang tercecer atau gagal yang akan membuat kualitas produk secara keseluruhan menurun.

Jika Muhammadiyah lebih menitikberatkan kualitas, mungkin saja sejumlah sekolah/perguruan tinggi yang dinilai tak berkembang harus "dirasionalisasi". Namun, misi mencerdaskan rakyat dan menyebarkan semangat pembaharuan-yang dapat dijalankan melalui pendidikan- seperti yang diamanatkan KH Ahmad Dahlan bisa terlupakan. Idealnya, memang lembaga pendidikannya banyak dan berkualitas tinggi. (Imam Prihadiyoko/Pepih Nugraha/Tri Agung Kristanto)

Komitmen-Komitmen Nilai Muhammadiyah

2008-10-14T20:59:00.000+07:00

Ditulis pada September 8, 2008 oleh f4ni

Tema ini (Komitmen dan Etika Gerakan Muhammadiyah) bukan hal baru bagi kita, sifatnya lebih kepada pemahaman dan penghayatan kembali tentang nilai-nilai ideologis. Dalam sa.mbutan MPK tadi dikatakan betapa pentingnya nilai-nilai/values yang mengkristal menjadi budaya bagi sebuah organisasi. Nilai dan budaya ini menjadi faktor determinan, penentu bagi perjalanan sebuah organisasi.
Di awal periode kepemimpinan pasca Muktamar ke-45 Malang (2005), ada pertanyaan, tema apa yang harus kita pilih. Ada tiga opsi: pertama redireksi, mengarahkan kembali Gerakan yang berusia hampir satu abad ini. Apakah sudah mengalami kesalahan arah, sehingga perlu diarahkan/ditarik kembali ke jalur yang benar. Pilihan kedua revitalisasi, menguatkan kembali, menemukan elan vital, apa yang menjadi kekuatan dari Persyarikatan ini untuk diungkapkan kembali dalam konteks jaman baru. Pilihan ketiga, retooling, yaitu mengganti spare part, tool, alat-alat, perangkat-perangkat yang mungkin sudah rusak, sudah aus, seperti sebuah mobil yang harus di-tune up, turun mesin tetapi bodinya tidak diubah.

Para pimpinan waktu itu memandang bahwa, alhamdulillah, Muhammadiyah tidak mengalami kesalahan arah sehingga tidak perlu redirection. Tetapi kalau sekedar mengganti spare part yang sudah usang sepertinya tidak cukup juga. Memarig ada yang sudah usang, ada yang harus diganti, tetapi ada keperluan untuk menemukan kembali elan vital kekuatan Muhammadiyah. Maka yang kita pilih adalah revitalisasi ..

Dalam konteks revitalisasi inilah maka tidak hanya program, kepemimpinan, dan organ-organ yang menjadi bagian dari Persyarikatan ini, tetapi juga nilai-nilai, organizational values/organizational culture yang perlu direvitalisasi, karena menjadi salah satu penentu dari proses perjalanan Persyarikatan.

Dalam konteks dinamika zaman yang baru, dinamika di luar kita baik dalam lingkaran umat Islam maupun dalam lingkaran negara, bangsa, apalagi lingkaran dunia, dimana yang terakhir ini bergerak sangat cepat karena proses globalisasi, modernisasi, termasuk dukungan teknolbgi informatika, sehingga peradaban manusia bergerak cepat sekali. Dalam konteks ini kita perlu mengukur diri dimana kita dan bagaimana kita. Mungkin terasa cukup aktif, dinamis, banyak kegiatan, banyak kemajuan yang kita rasakan, tetapi mungkin itu hanya perasaan kita. Kalau kita bandingkan dengan dinamika eksternal mungkin kita tertinggal. Maka muhasabah, introspeksi perlu kita lakukan. Inilah yang tidak bosan-bosannya dalam kesempatan beberapa tahun terakhir, melalui pengajian Ramadhan, juga pada Sidang Tanwir terakhir di Yogyakarta kita mengangkat tema ini sebagai upaya kita untuk bangkit kembali, apalagi menjelang abad kedua bagi Muhammadiyah.

Dalam kaitan tema ini, ada banyak kata kunci yaitu komitmen, etika, optimlisasi, peran keummatan kebangsaan. Yang boleh dibedakan, peran keummatan dan kebangsaan boleh dirangkaikan. Berbicara mengenai masalah bangsa saja sebenarnya kita sudah bicara tentang masalah umat Islam karena ummat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini. Visi kita tentang bangsa sesungguhnya adalah visi kita tentang ummat Islam.

Salah satu kekuatan. Muhammadiyah saat ini mungkin adalah satu-satunya atau salah satu organisasi yang paling siap dalam semua hal yang bersifat konsepsional. Muhammadiyah terkenal memiliki banyak jago konsep. Dalam bidang dakwah kita punya konsep dakwah jamaah, dakwah kultural.

Beberapa waktu lalu ·saya mengundang PDM-PWM DKI Jakarta untuk berbicara tentang dakwah metropolitan, bagaimana berdakwah di ibukota metropoli.tan bahkan mungkin kosmopolitan. Di Muktamar Malang kita tambah satu konsep: Pernyataan Pikiran Muhammadiyah (Dzawahir al-Afkar Muhammadiyah) Menjelang s

Mungkin, persoalan kita adalah kurangnya pemahaman warga Muhammadiyah tentang dokumendokumen dasar itu. Apakah karena konsep-konsep dasar itu terlalu canggih bahkan nyaris susah dipahami, atau mungkin karena sosialisasinya yang kurang.

Saya pernah mengusulkan agar dalan setiap pengajian tabligh selalu membahas masalah konsep-konsep dasar ini.

Mungkin, konsep-konsep semacam ini sering terbengkalai begitu spja, nyaris seperti mahar mushaf Al-Qur’an yang tidak pernah disentuh-sentuh bahkan disimpan sebagai monumen historis. Padahal idenya itu bagus, yaitu agar sang suami membina rumah tangganya itu atas dasar-dasar Islam.

.Dalam soal komitmen keummatan dan kebangsaan, mungkin pertama kali bisa kita temukan bahwa Muhammadiyah menekankan pembentukan masyarakat. Dari dulu kalau kita lihat perubahan anggaran dasar tidak pernah bergeser dari konteks masyarakat, tidak berbau negara dan tidak berbau politik.

Pernah ada perdebatan di kalangan pemikir politik Islam tentang konsep ummat (religious community) yang diikat oleh kesamaan keyakinan keagamaan. Pertanyaannya, apakah ummah itu sebagai sistem sosial ataukah sistem politik. Ini perdebatan yang sampai sekarang tidak selesai. Al-Ummah AHslamiyah wether it as a social religious community or political religious community. Komunitas keagamaan yang bersifat politis, berarti dalam satu sistem politik yang disebut negara, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai pemimpin politik/kepala negara. Tidak sedikit yang menganut paham ini. Tetapi ada juga yang memandangnya sebagai social religious community, yaitu masyarakat civil society yang tidak ada urusannya dengan negara. Kedua pandangan ini berpengaruh kepada pemahaman kita. Kalau saya boleh menyimpulkan, saya kira Muhammadiyah tetap konsisten dengan pembangunan masyarakat. Kebetulan sewaktu Muhammadiyah lahir belum ada negara yang disebut NKRI. Yang ada baru “negara I” Muhammadiyah.

Ketika ada yang namanya negara, lalu dimana kita meletakkan posisi masyarakat ini, apakah di luar negara, di dalam negara atau vis a vis berhadapan dengan negara. Atau kemudian malah kita alihkan menjadi negara. Di kalangan Muhammadiyah ada perbedaan dalam memandang masalah ini. .

Saya melihat langkah Ki Bagus Hadikusumo sangat cerdas, arif, bijaksana, menampilkan sikap kenegarawan ketika mengganti tujuh kata pada Piagam Jakarta dengan segala pertimbangannya. Saya memandang tokoh-tokoh Muhammadiyah masa itu seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Jendral Sudirman yang menjadi pendiri Tentara Nasional Indonesia adalah orang-orang yang sangat memiliki jiwa nasionalisme, memiliki wawasan kebangsaan yang sangat tinggi.

Kalau hal ini bisa kita simpulkan sebagai komitmen kebangsaan kita yang begitu kental, maka orangorang lain tidak perlu ragu-ragu terhadap komitmen kebangsaan Muhammadiyah yang sudah ditunjukkan oleh para pendiri Muhammadiyah.

Saya melihat ada juga sebagian tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berhimpit sebagai tokoh-tokoh Masyumi yang mengemukakan bahwa Indonesia sebagai baldatun thowibatun wa rabbun ghafur, yang ini menjadi visi Masyumi di tahun 45-50an disamping memang kalimat ini adalah bagian dari ayatAl-Quran.

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah saya pahami sesuai dengan cita-cita pengembangan masyarakat itu ada orientasi perbaikan, al-islah. Wamaa uridu illal-islah. Dalam bahasa Inggris al-Islah bisa bermakna koreksi (correction), reformasi (reformation). Sebuah perbaikan ke arah kebaikan. Ada dimensi korektif memperbaiki, ada dimensi bagaimana memperbaiki menuj u bagaimana munculnya as-sulhu al-maslahah. Istilah al-islah sekarang juga ngetop dipakai untuk mendamaikan pihak yang bertikai seperti dalam kasus-kasus pertikaian dipartai politik, dan seterusnya.

Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam memiliki dimensi al-islah, gerakan islah. Memang banyak difahami gerakan al-islah ini sebagai gerakan memperbaiki aqidah Islam yang sudah banyak yang rusak dengan tahayul, bid’ah dan khurofat. Tetapi pada Muhammadiyah gerakan islah ini pemaknaannya pada gerakan tajdid dan islah. Tajdid dan islah yang dirangkaikan.

Ada sebuah visi dan obsesi dalam Muhammadiyah untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan dan pada masa setelah kemerdekaan.

Konsep islah ini mungkin bisa kita kembangkan lagi dalam berbagai pilihan. Dalam perencanaan strategis ada istilah restorasi sebagaimana di Jepang ada Restorasi Meiji. Indonesia mengalami reformasi sekalipun dianggap kebablasan sehingga reformasi diplesetkan menjadi repot nasi (krisis, sulit pangan). Al-Islah bisa juga dimaknai sebagai transformasi bahkan ada juga yang mengkaitkan dengan revolusi, sebuah perubahan yang mendasar, memotong akar, perubahan secara radikal.

Ada komitmen Muhammadiyah untuk melakukan Islah, sehingga muncul sebuah orientasi ideologis yang sangat kuat sebagaimana dalam pertemuanpertemuan Muhammadiyah sering dibacakan surat Ali Imran ayat 104. Saya memahami bahwa ayat ini menarik sekali. Sebuah proses islah, apapun istilahnya dalam bahasa Indonesia maupun Inggrisnya,

reformasi, restorasi bahkan juga tranformasi, ini dilakukan dalam tahapan ad-dakwah ilal-khair, mengajak kepada keterbaikan. AI-khair sebagqi ism tafdhit, superlatif, bukan sekedar perbaikan tetapi keterbaikan. Tahap kemudian baru kepada amar ma’ruf nahi munkar. Menariknya ini adalah amar ma’ruf nahi munkar-kemudian dikaitkan dengan khairu ummah. Ada paralelisme amar makruf nahi munkar sebagai sebuah agenda penting yang dikaitkan dengan dakwah ital-khair. Kalau diotak-atik sedikit maka dakwah ital-khair itu harus mampu mernbawa ummat Islam, masyarakat yang kita cita-citakan itu ke arah khairu ummah, ummat yang terbaik.

Prosesnya adalah ad-dakwah ital khair untuk mewujudkan masyarakat terbaik, baru kemudian amar makruf nahi munkar. D2lam hal ini sering ada yang langsung melompat kepada amar makruf nahi mungkar tanpa melakukan ad-dakwah ital khair. Waltakun minkum (ayat 103) harus dikaitkan dengan ayat ke110, yad’una ital khair Ii ja’ii khaira ummah, untuk rnembentuk khairu ummat, ummat yang terbaik. Berhenti sampai di sini saja Muhammadiyah sudah sangat luar biasa dan jangan-jangan kita belum bisa setesai, karena memang tidak ada yang selesai.

Ada juga yang lain, tanpa ad-dakwah ital khair, tanpa amar makruf, tetapi langsung kepada nahi munkar bahkan nahi munkarnya dengan cara yang tidak makruf. Padahal saya baca dibeberapa kitab termasuk Imam Al Ghazali, al-amru bit ma’ruf wa naha anit munkar harus bi thoriqotil ma’ruf, dengan cara-cara yang makruf.

Komitmen kebangsaan untuk perbaikan dan kemaslahatan kemudian dimasukkan sebuah komitmen yang bersifat strategis instrumental, yaitu sebuah proses mengajakkepada keterbaikan dan khairu ummah.

Di sinilah kemudian Muhammadiyah tampil dengan komitmen yang kedua yaitu Islam yang berkemajuan. Ada istilah itu dalam Muhammadiyah y,mg dimunculkan oleh Kyai Ahmad Dahlan. Tidak hanya oleh Kyai Dahlan saja, Kyai Mas Mansur juga banyak mengangkat istilah ini. Sungguh menarik di tahun 1920an sudah ada istilah Islam yang berkemajuan. Sebuah tawaran yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada pembangunan sebuah masyarakat baru itu adalah dengan Islam yang berkemajuan. Saya menyimpulkan ini karena ada pemahaman bahwa al-Islam sebagaidinul khadharah, agama kemajuan.

Inilah antara lain komitmen-komitmen nilai Muhammadiyah. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Kita yang datang belakangan biasanya hanya menyimpul-nyimpulkan saja. Tugas kita dalam pengajian ini adalah disamping mengaji Al-Qur’an juga rnengkaji kembali dokumen-dokumen dasar Muhammadiyah untuk kita pahami kembali sesuai keinginan kita untuk revitalisasi.

Warga Muhammadiyah Cukup Cerdas Dalam Memilih Partai

2008-10-07T08:50:00.000+07:00

11 Juli 2008 | 17:21 WIB

Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, warga Muhammadiyah tidak akan mendukung partai politik yang hanya mengandalkan uang dalam berpolitik untuk meraih kekuasaan.

Din yang ditemui saat bersama delegasi parlemen Jepang menemui Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR Jakarta, Jumat [11/07] , mengatakan warga Muhammadiyah juga tidak akan mendukung partai-partai politik yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moralitas.

Meski begitu Din menambahkan tidak akan memberikan perintah resmi untuk melarang warga Muhammadiyah memilih parpol yang mengandalkan uang. “Saya tidak akan memberi instruksi khusus pada warga Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang menggunakan uang sebagai alat politik dan kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Din, warga Muhammadiyah sudah cukup cerdas dalam menilai partai-partai politik yang akan mereka dukung. Saat ini, katanya, banyak parpol yang mengaku mempunyai afiliasi dengan Muhammadiyah tetapi tidak berani tampil sebagai parpol yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, seperti yang dianut Muhammadiyah.

Saling klaim sebagai partainya Muhammadiyah tersebut, belakangan semakin gencar menjelang masa kampanye yang dimulai Sabtu (12/7) besok.

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam dengan jumlah massa terbesar di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU) dan telah berkiprah di berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. “Saya yakin warga Muhammadiyah tidak akan tertarik memilih parpol tanpa adanya bukti nyata dari parpol bersangkutan,” katanya.

Netral

Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memiliki prinsip netral terhadap semua parpol dan membuka kesempatan kepada semua parpol untuk bersilaturahmi.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ijjul Muslimin kepada pers seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di Jakarta, Jumat mengatakan, pihaknya memiliki hubungan dengan semua parpol dan menjaga hubungan itu.

“Kami akan membuka kesempatan dengan semua parpol, PAN (Partai Amanat Nasional), PMB (Partai Matahari Bangsa) termasuk Golkar, silakan bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah,” katanya. Menurut dia, siapa yang bersilaturahmi dengan baik itulah yang menarik perhatian para anggota dan kader PP Muhammadiyah. ” Silaturahmi memunculkan simpati. Kita merasa dekatlah,” katanya sambil mengklaim massa Pemuda Muhammadiyah mencapai 15 juta.

Soal kampanye partai politik yang bakal melibatkan para menteri di kabinet, Ijjul mengatakan, menurut Wapres, pemerintah telah menyampaikan harapan bahwa meskipun mewakili parpol ,pada prinsipnya para menteri harus tetap mengutamakan kepentingan pemerintahan. “Dalam hal ini, pemerintah tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Yang diutamakan dalam kampanye yang panjang sebenarnya adalah kampanye melalui media, baik media massa maupun media terbuka, dalam arti tak mengganggu kinerja kabinet,” katanya.

Ditanya pendapat Wapres kalla soal rencana angket yang dilakukan DPR dan bisa memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wapres, ia mengatakan, Wapres tidak menyampaikan secara eksplisit tapi kalau melihat sikapnya Wapres melihatnya dari sisi positif.

“Beliau menyampaikan dengan angket ini pemerintah bisa secara terbuka menyampaikan persoalannya. Artinya justru akan lebih baik jika bangsa ini mengetahui bagaimana sesungguhnya masalah ini,” katanya. ( ant )

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM MUHAMMADIYAH

2008-09-30T13:16:00.001+07:00

KASUS ISU PEMURNIAN ISLAM
DAN MANHAJIMETODOLOGI IJTIHAD*

M.A. Fattah Sutrisno

A. Pcndahuluan

Membahas perkembangan pemiltiran dalam Muhammadiyah bukanlah

pekerjaan yang mudah. Fial itu disebabltan oleh beberapa faktor: (1) Bahasan akan
bersifat historis, meniscayaltan lintas walttu yang terrentang dalam periode satu abad
dan berimplikasi pada lteterbatasan data terutama untuk pemiltiran-pemikiran di masa
lalu; (2) Pilihan cara penyajian 'oahasan: apakah dengan menggunakan kategorisasi
kasar berdasarkan periode waktu dan terhimpun dalam setiap kategori/periode isu-isu
pemikiran atau dengan menggunalcan pendekatan tematik, yaitu memilih isu-isu
penting beserta penjelasan perkembangan pemikirannya; (3) Isu-isu pemikiran itu
sendiri dalam Muhammadiyah-walau sempat ditengarai mundeg-sangat banyak,
sehingga menimbulkan pilihan: senlbarang isu, isu-isu yang aktual, atau isu-isu
mendasar yang dengan memahaminya dapat mengantarltan pada pemahaman lain,
seperti mengapa pergulatan pemiltiran dalam suatu isu dapat terjadi; dan (4)
Pemikiran dalam Muhammadiyah dapat dipilah berupa pemikiran intelektualnya dan
pemikiran formal organisasi, inanakah yang alcan dipilih.
Menyadari kesulitan-lcesulitan di atas, kajian ini masih bersifat pendahuluan
dengan melakukan pilihan-pilihan sebagailnana berikut. Kajian pendahuluan ini lebih
meinilih pendekatan tematik daripada pendekatan kategorisasi berdasarkan waktu.
Adapun isu-isu yang dipilih adalah isu-isu yang mendasar. Menurut hemat penulis,
isu-isu inendasar i tu adalah pemiltiran tentang 'pemurnian Islam' dan
'manhaj/metodologi ijtihad'. Disebul mendasar, karena pemahaman terhadap
pergulatan pemiltiran kedua isu tersebut altan memudahltan pemahaman terhadap
perltembangan pemiltiran dalam isu-isu yang lain. Icarena keterbatasan data, kajian
pendahuluan ini lebih banyak merujuk pada sumber seltunder. Ciri lain dari kajian
pendahuluan ini, walaupn menelcanltan pendekatan tematik, deskripsinya tidak
meninggalkan tahapan perkembangan. Sebagai ciri teralchirnya adalah bahwa
* Makalah disanipaikan dalam Knjian Tematik II Lenlbnga Pzistaka dun Irflormcisi PP
Mzlhan?n~adiyah dengar? terna "Mz~hanimadiynh dnri Masn ke Mnsa: Pergtllntnn nntor.
Yenlikiran dalain Mzrhanlmirdiyatz" yang diselenggarnknn di Az/ditoriztin Mzlhantnlad
Djaznlan Universitas Muhan~madiyahS urakarta, 26 April 2008.
perkembangan pemikiran yang disajikan melibatkan baik pemikiran formal organisasi
Muhammadiyah maupun pemikiran intelektualnya. Berikut ini deskripsi
perkembangan pemikiran Muhammadiyah: pertama, membahas isu pemurnian Islam;
kedua, mernbahas isu manhaj/metodologi ijtihad; ketiga, analisis; dan keempat,
penutup.
B. Pemikiran tentang Pemurnian Islam
Slogan amat populer yang terkait dengan isu 'pemurnian Islam' adalah
'kembali ke Qur'an dan Sunnah' (uls 31 t3+31). Dari penelusuran terhadap
kajian yang telah dilakukan, ternyata pemikiran tentang 'pemurnian Islam' di
Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai akhir abad ke-20 berkembang dalam tiga
fase: (1) fase spiritualisasi syariah babak satu (masa pendiri, Kiai Ahmad Dahlan); (2)
fase formalisasi syariah (masa dominasi ahli syariah); dan (3) spiritualisasi syariah
babak dua (masa ke~ernimpinan generasi berpendidikan tinggi modern) (Mulkhan,
2000).
Isu 'pemurnian Islam', yang merupaican pengaruh Wahabiall dan reformisme
Rasyid Ridha, pada inasa Kiai Ahmad I3/ahlan, lebih dipallarni olehnya sebagai
penyadaran peran umat dalain kehidupan sosial daripada dipahami sebagai
penlberantasan praktilt TBC (takhayul, bid'ah, dan ch[lth]urafat). Dari dokumen
Fachroddin (1921) yang dikutip Mullthan (2000), penyadaran peran umat tersebut
dila!tultan melalui pendidilcan di seltolah, bincang-bincang di majelis perkumpulan,
pendayagunaan sarana lteagamaan (waltaf, mesjid, langgar), dan pendayagunaan
media cetak dan massa. Spil.itualisasi syariahnya dapat dilihat dari peran hati yang
suci, di samping piltiran yang sehat, sehingga Kiai Ahmad Dahlan menolak fanatisme
keagamaan dalsm mcnerima Itebenaran. Baginya, tradisi TBC umat adalah karena
kebodol~any ang kunci sol~1.sinyaa dalah pendidikan. Lebil~ja uh, baginya, amal lal~ir
(syariah) adalah akibat daya ruh agama yang didasari hati dan pikiran suci, sementara
organisasi adalah instrumen pengembangan ltesalehan hati-suci itu. Hati suci (dan
pikiran sehat) bukan hanya pangkal memahami Islam, tetapi akar ibadah, dasar hidup
sosial dm keagamaan, sehingga terbebas dari kebodohan, dan, karena itu, bebas dari
iltatan tradisi (Mulkhan, 2000).
~erkcm6anganP cmieran dahm NuLammadtyali - %!.A.F attah Santoso
Kajian Temati(,II Lcm6aga Pustat&a d ~Info masi W%!uliammad?yah
Pada masanya, menurut pengamatan Xuntowijoyo (2000), Kiai Ahrnad Dahlan
dan Muhammadiyah menghadapi tiga tantangan: modernisme, tradisionalisme, dan
Jawaisme. Modernisme dijawab dengan pendirian seltolah-sekolah, kepanduan, dan
asosiasi sultarela lainnya. Tradisionalisme dijawab melalui tablig (penyampaian
pesan-pesan agama) dengan cara 'inengunjungi inurid' (salah satu karakteristik
sekolah) yang walttu itu merupakan aib sosial-budaya, karena lazi~nnyag uru adalah
'menunggu murid datang' (salah satu tradisilltarakteristik pesantren). Di balik 'aib
sosial-budaya' itu, terdapat perlawanan tidalt langsung terhadap dua ha1 yang dapat
diltategoriltan TBC, yaitu: penlujaan tokoldulama (yang sering dipandang keramat),
dan mistifikasi agama (menjadiltan aganla sesuatu yang misterius, tinggi, dan hanya
patut diajarkan ole11 orang-orang terpilih). Dengall tablig. penyiaran agama telah
dibuat manusiawi, tidal< lagi merupakan proses yang mengandung pengeramatan.
Dengan tablig, agama yang semula misterius menjadi agama yang sederhana, terbulta,
dan diakscs olch sctiap orang.
Bila diamati secara seksama, melalui tablig, Kiai Ahmad Dahlan telah
menggunakan metode aksi positif (mengedepanltan amar ma'ruf) dan tidak secara
frontal menyerang (nahi munltar) TBC. Dalam merespon Jawaisme, Kiai Ahmad
Dahlan menggunakan metode yang sama n~clalui demitologisasi (menghapuskan
nlitos-mitos). Salah satu mitos yang hidup saat it11 adalal~ bal?wa keberuntungan
disebabkan pesugihon (memelihara jimat, tuyul) atau minta-ininta di kuburan
keramat. Mitos tersebut dihapus dengan ajaran bahwa keberuntungan itu semata-mata
karena kehendak Tuhan, dail salah satu jalan untuk meraihnya adalah shalat sunat
(Kuntowijoyo, 2000).
Kesalehan spiritual (hati-suci) a la Kiai Ahmad Dahlan tersebut ternyata telah
membangkitkan partisipasi berbagai kalangan masyarakat, termasult kaum nasionalis
dan inereka yang digolungltan sebagai kaum abangan dan priyayi. Pada sisi lain,
kesalehan spiritual telah membangkitkan pula daya kreatif luar biasa dan sikap sangat
terbuka Kiai Ahmad Dahian. Dengan kesalehan spiritualnya, meminjam pisau analisis
Kuntowijoyo (1 997), Kiai Ahmad Dahlan telah memilih pendeltatan kultural daripada
pendeltatan strulttural dalam melakukan perubahan sosial. Pendekatan kultural adalah
perubahan sosial melalui perubahan perilaku dan cara berfikir individu. Sedangkan
pendekatan struktural adalah perubahan sosial melalui perubahan perilaku kolektif
dan struktur politik.
................................................................................................... 3
~erkem6anganP emi4ran dahm Nuhamrnadiyah - 544.3. (Fattali Santoso
Kajian lomati(.II Lem6aga Pustab dun Informasi w Muhammadiyali
Sepeninggal Kiai Ahmad Dahlan, berltembang fase formalisasi syariah.
Sebagai momentumilya adalah pendirian Majelis Tarjih, lenlbaga fatwa syariah. Isu
'pemurnian Islam' pada fase ini lebih dipahaini sebagai pemberantasan taqlid buta dan
praktik TBC, pencukupan kepada apa yang diajarltan Nabi pada bidang akidah dan
ibadah mahdhah, dan ideologisasi syariah menjadi doktrin perubahan sosial dan
hubungan dengan negara. Kata ltunci dari penlahaman ini adalall Islamisasi. Dalam
pralttilt, fase ini telah melahirltan kesalehan syariah yang lebih bersifat lahiriah
daripada spiritual a la Kiai Ahmad Dahlan, dan kebijakan ideologis organisasi yang
tertuang dalam "Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah" (1 95011 951),
"Kepribadian Mul~amnladiyah" (1962/1963), "Matan Keyakinan dan Cita-cita I-Iidup
Muhammadiyah" (1 96911 970), dnn "Khittah Perjuangan Mul~anln~adiyah"(1 978)
(Shobron [ed.], 2006). Walau begitu, formalisasi syariah bukan tanpa ekses.
Pemberantasan TBC menjadi bersifar berlebihan, meluas ke bentuk tradisi yang tidak
bisa disebut TBC, seperti membuka rapat dengan Al-Fatihah dan penyainpaian pujian
pada Nabi. Identifikasi 'Islam murni' berubah ~nenjadi asal bukan seperti NU
(Mullthan, 2000). Ekses dominonya adalah berupa 'ltetidak-berterimaan'
Muhammadiyah di kalangan petani dan umat yang melaksanaltan TBC, yang ballldapat diikuti disintegrasi sosial, sebagai efek dari penerapan metode aksi frontal
(mengedepankan nahi mucltar) daripada metode aksi positif (amar ma'ruf) dalam
pemberantasan TBC.
Ideologisasi syariah menjadi doktrin perubahan sosial dan hubungan dengan
negara sempat menjadikan Muhammadiyah terjebak dalam peildekatan struktural
(perubahan sosial mela!ui peruballan perilaltu kolektif dan struktur politilt). Pada awal
kemerdekaan RI, Muhammadiyah mendukung Islam sebagai dasar negara, kemudian
alttif sebagai anggota istirnewa Masyumi. Pada awal Orde Baru, Muhammadiyah
melnbidani lahirnya Parmusi, dan akhirnya pada 1998 n~erekomeidasika ketuanya
untuk mendirikan PAN (Mulkhan, 2000; Sezali, 200.5). Secara individual, pendekatan
struktural telsth mendorong sebagian aktivisnya terlibat dalam banyak partai (bahkan
belakangan aktivis mudanya mendirikan partai alternatif, PMB, Partai Matahari
Bangsa) danlatau menduduki berbagai posisi politilt strategis.
Bila pendekatan strulctural lebih menonjolkan syariah dan perubahan yang di
luar (karena itu menggunakan pendeltatan kekuasaan), maka pendekatan kultural
menonjolkan hikmah dan perubahan yang di dalam. Perubahan luar itu perlu
___---______-______..------------------------------------------------------------------------------- 4
Per(em6angnn Pemieran dahm Muhammadiyah - N.A. Fattali Santoso
mjian Temati(,IILembaga @uta(a dun Infomasi @PN uhammadiyah
(necessary), tetapi tidak mencukupi (suflcient) bila tidak dilengltapi dengan
perubahan dalam, padahal perubahan dalam itu lebih sulit.
Fase ketiga, rnelalui tampilnya kepemimpinan generasi berpendidikan tinggi
modern pada 1995 (era Amin Rais), pemahaman ide 'pemurnian Islam' memasuki
spiritualisasi syariah babalt dua. Momentumnya adalah perubahan Majelis Tarjih
menjadi 'Maj elis Tarj ih dan Pengembangan Pemikiran Islam' (MTPPI). Yang
melatarbelakangi perubahan nama tersebut adalah: (1) perubahan substansi TBC
(substansi TBC era berdirinya Muhammadiyah, era agraris, tidalt sama dengan
substansi TBC era industril pen~ba~igunan()2; ) n~unculnyap cndcltatan-pcndekatan
keilmuan sosial-budaya baru terhadap isu-isu sejenis TBC yang telah menggeser apa
yang dimaksud dengan TBC pada saat didefinisikan dahulu; dan (3) keduanya
(perubahan substansi TBC dan munculnya ragam pendekatan keilmuan sosial-budaya
baru) menuntut ijtihad baru dari Muhammadiyah yang tidak lagi harus bersifat fikih
dan/atau kalam klas~k-skolastik semata (Abdullah, 1996). Kalaupun pendekatan
kalam digunaltan, ia tidak dala~u maltna pendekatan yang didominasi ole11
pembahasan tentang T~;hand alam pengertian ltlasilc, namun dalam makna pendekatan
yang lebih lnengacu pada fungsionalisasi 'nilai-nilai spiritualitas' ke-Tuhanan dalam
aplikasi ltehidupan konkret di muka bumi.
Dalam rangka spiritualisasi syariah babalc dua, ide 'pemurnian Islam' dimulai
oleh MTPPI dengan nierekonstruksi manhajlmetodenya yang tidak lagi terbatas pada
tarjih atau pengambilan hultum, dan ken~~idiarne mperluas wilayah objek ijtihadnya
di luar persoalan-persoalai yang terlcait dengall akidah dan ibadah nmhdhnh.
C. Pemikiran tentang 'Manhaj/Metodologi Ijtihad'
Pemikiran tentang metodelmanhaj tidalt kalah pentingnya. Kritik yang sering
diungkapkan dail ditujukan pada geraltan atau organisasi yang inengusung bendera
'lcembali lte Qur'an dan Sunnal~' adalah bahwa gerakan atau organisasi tersebut
berhenti pada slogan, dan belum mengembangltan inetodologinya (Syamsuddin,
2008). Muhammadiyah dapat diltenai ltritilt tersebut karena sampai sekarang masih
dalaln proses pembeiltukannya. Setelah Icbih dari sctcngah abad memraktekkan tarjih
dan ijtihad, pada 1989 Muhammadiyah baru memulai fase pertama proses formasi
metodologinya dengan menyusun Poltolc-poltok Manhaj Tarjih. Secara garis besar
diri~muskan bcbcrapa prinsip, antara lain: ( I ) sumber dalam beristia'lbl; (2) ketidaktcrkaitan
pada satu mazliab tertentu; (3) penggunaan aka1 dalam menyelesaikan
masalah-masalah keduniaan; dan yalig terpenting terumuskannya (4) metode-metode
i.j tihael. yai 111: i.jtihad huycini ( j k ) , qiyCj~i( &4), dan istishld-hi (9-1). Ijtihad
hcrycini dipaltai da1an.i rangka mendapatkan hukum dari nash (4,te ks) dengan
menggunakan dasar-dasar tafsir. Ijtiliad qijd.~i digunakan dalam rangka untuk
menetnpknn lii~kuny~a ng belum adn dalam ncrsh, dengan memperliatikan kesamaan
'illotnya. Sementara itu. i-jtiliad i.s/i.sl~ld/7di igunakan untulc menetapkan hukum yang
salila sekali tidak diatur dalaln nnsh (Djamil, 2005).
Seiring dengall perubahan nama ~najelis menjadi Majelis Tarjih dan
Pengembangan Peniikiran Islam. pada 2000-sebagai fase kedua-telah dirumuskan
mnnhaj !rang lebih kompsehensif. dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kalau
pada ll~sc pcl.tnmu mctoclc i.jtil~ad cliwi~judkan clalam bentuk ij tihad buycjnf, q@h,si,
dan i.sfi.rl71cihi yang berorientasi pada nnsh (teks) Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka
pada Lase kcdua i ni dipcrl uas me~ljaclip endckalan buycini ( j k ) , btri-hdni (&b~+d)a,n
'irfi7t7i ( j u ~ )T.'e ndckntan hayci17i merupakan pendekatan yang menempatkan nash
(S)seb ugui sumbcr licbcnaran dan su~iibern orma untuk bertindak, sementara aka1
hunya mcncmpuli kucluclukan y:lng scl~i~~lddcarli berfi~ngsi mcnjelaskan dan
me~i.ji~stilikasni i~.rh yang ada. Pendekatan ini lebih didominasi oleh penafsiran
gramatikal dan semantik. Dalaln pandangan Muhamniadiyah, pendekatan ini masih
diperlukan dalam rangka menjaga Itomitmennya 'kembali ke Al-Qur'an dan As-
Sunnnli' (D-jamil. 3005).
Pendekatnn hrrr.li~ini merupakan pendekatan yang rne~igandalkan rasio dan
pengalaman empiris sebagai sumber kebenaran dan sumber norma bertindak. Dengan
demikian. pendekntan ini lebih difolcuskan pada pendekatan yang rasional dan
argumentatif. besdasarknn dalil logika, dan tidak llanya merujuk pada teks, namun
j ugn kr,ntcks. I'cndckatan hlll'l~hi~dii perlitkiun Muhammadiyah dalan~m emaliami dan
menyelesaikan masalah-masalah yang termasuk 01-urnfir al-dzrnyZwiyyah (%$Jl~pp.kl,
urusan dunia) untult tercapainya kcmaslahatan nianusia. Belajar dari khazanah skjarali
Islam, pemaduan antara pendekatan baydni dan burhdni tidak banyak menimbulkan
masalah. Sejak zanlan klasik upaya pemaduan telah dicoba dilakukan, misalnya oleh
al-Gazzali yang mengenalkan mantik (logika Aristoteles) ke dalam usul fikih untuk
menggantikan dasar-dasar episte~ilologi kalam yang biasa digunakan ahli-ahli usul
fikili, dan mengenalkan teori maslahat dan liletodc m~uiasaball dengan konsep pokok
tentang spesies illat (nau ' al-'illah, ty) clan genus illat uins ul- 'illah, ;ill.-ll &), .
serta spesies hukum (nau' 01-hzlkm, t3) dan genus hukunl oins ul-huknz,
@I) (Anwar, 2005).
Pendeltatan 'ir-ni adalah pendeltatan i~emal~aixany ang bertumpu pada
instrumen pengalaman batin: dzazlq (Gsi), qalb (+), wyddn (d1+-~), bashiruh ( 6 ~ ) ,
dan ilhdm (?Id!)P.e ngetahuan yang diperoleli melalui pendeltatan ini biasanya disebut
'pengetahuan dengan kehadiran (b~~~{hl?qili~-i,g rk)'s,u atu perlgetaliuan yang besupa
iiispirasi langsung yang dipancarltan Allah Ite dalam hati orang yang jiwanya selalu
bersih. Pendekatan 'itfdnf, walaupun ada kritiltan, karena antara lain melahisltan
tradisi sufi yang tidak diltenal dalam Muhammadiyah, bagainianapun ada gunanya.
Intuisi dapat menjadi sumber awal baki pengetahuan, setidaltnya menjadi sumber
inspirasi pencarian hipotesis. Dalaln pengamalan agalna dan dalam mengeinbangkan
sikap terhadap orang lain, hati nurani dan kalbu manusia dapat menjadi sumber bagi
kedalaman penghayatan keagamaan, lceltayaan ro!iani, dan Itepekaan batin. Sedangkan
bagi ijtihad hitkum, intuisi cl~ui Ihipotesis hukum, dan pembuktian alchir terletak pada bukti-bukti baydni dan burhbni
(Anwar, 2005).
Ketiga pendekatan di atas, h~rydni, hurhhnf, dan 'i~fci:nt, telah dijadikan
pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam berpiltir, terutama dalam memahami dan
menyelesailtan masalah-masalah muanialah duniawiah (lihat Iceputusan MulMuhan~madiyaliT ahun 2000, Pedonzan Hioltp Islmzi PVoi.ga Muhammadiynh).
Fase ketiga perkembangan pemikiran manhaj/metodoiogi ijtihad
Muhammadiyah menunjukkan upaya penyempurnaannya melalui penambahan
dimensi filsafat ilmunya. Syamsul Anwar, misalnya, menawarkan landasan
episte~nologi dalaln pengertian luasnya, yaitu praanggapan dasar dalam pemilciran
manusia tentang realitas. Landasan epistemologi manhajlmetodologi ijtihad
Muhammadiyah adalah inti pengalaman agama dalam Islam sendiri dan pandangan
hidup Islami (Islamic worldview, ;i;4%! W Gjj), yaitu tauhid. Secara metodologis
tauhid mengandung prinsip-prinsip: (1) kesatuan ltebenaran (wabdaniyyah al-
ha qfqah, -1 q b s ) , (2) optimisme (at-tqfd'z~l, &mi), (3) keraganlan manifestasi
(~U~UM'aQt-tVajUal liydt, AWIt S),d an (4) keterbulcaan (ul-inJit@, Z L YI) , dan
toleransi (at-tusimuh, pul) (Anwar, 2005).
Kesatuan kebenaran, yang bersumber dari keyakinan tauhid bahwa Allah
Maha Esa, berat-ti bahwa ltebenaran dari berbagai sumber, bailt dari al-bay& (wahyu
Ilahi), nl-burhbn (d~mia empiris), dan 01-'ir:fi?n (pnngalaman batin ~nanusia), adalah
satu dan tidak ada pertentangan di antaranya. Optimisnle maksudnya adalah
keyakinan bahwa tiada kontradiksi yang abadi dan bahwa n~anusiam anlpu mencapai
Itebenaran karena ia telah diperlengkapi ole11 Sang Pencjpta dengan berbagai
sarananya, sepei-ti altal, pengel-tian, indera, dan Italbu, dan kepadanya telah dikirim
para utusan (rasul) untuk menya~npaikan Itebenaran itu. Namun demiltian, harus
dialtui ada keterbatasan manusia sehingga ia hanya dapat lnenangltap beberapa sisi
dari kebenaran tersebut. Karena itu Itebenaran ada yang bersifat qnfh 'i (&, mutlalt)
dan ada yang bersifat zhanni (&, nisbi). Dengan demikian, nlanifestasi penrralan~an
agama dapat beragam, terutama dalam aspel< muamala~ du~iawiah, bahkan dala~n
wilayah ibadah (at-tana~lwz' j~i fill- 'ibidfilh, S J L ~ I,2 @I) sepanjang dimunglcinkan
oleh normanya (Anwar, 2005).
Toleransi bcrarti kelapangan (cr,~-~su'ctIu7, l)d an kc~nudal~a(n0 1-yzl,~d~.,l ),
yang berarti bahwa ltita dapat mempertal~ankana pa yang selalna ini Itita anggap benar
sampai ditemultan bultti baru yang menunjukltan ltebaliltannya, dan kita dapat
meneruskan sesuatu yang selanla ini Itita buktilsebaliknya. Toleransi akan melindungi seseorang dari ketertutupan terhadap dunia,
keragu-raguan dan kehati-hatian yang berlebihan yang menghambat kreativitas dan
pembaruan-pembaruan, Prinsip keterbukaan ini mendorong pencarian dan pencerapan
pengalaman baru yang konstruktif. Selaln itu, prinsip ini Serarti pula suatu keyaltinan
bahwa Tuhan tidak nlelnbiarkan hamba-harnbanya tanpa petunjult dan bahwa Tuhan
melengkapi manusia dengan senstts n~tnzinis yang lllenlungki~llmenangkap intisari kebenaran agama (Anwar, 2005; Cf. Al-Faruqi dan Al-Farucli,
1986).
Dalam rangka membangun sistem ijtihad, dengan demi!tian, yang tersisa
adalah landasan aksiologinya. Sebagai beltal awal, nampaknya prinsip maq6,shid nlsyari'ah
+$I( bL,tu juan-tujuan syariah) dan prinsip masl~hayt ang sudah dikenal
di kalangan ulama filcih dapat digunaltan.
Per@rn6angan Pcrni&ran dalhm Nuhammadiyah - N.A. Fattnti Santoso
Kajian Temati(,II Lcm6aga Pustaka dnn I~$ornznsi ~%?uhnrninahyah
D. Analisis
Perltembangan dua pemiltiran penting dalam Muhammadiyah, sebagaimana '
telah dijelaskan di atas, menunjukkan dua coralt perkembangan yang agak berbeda.
Perltembangan pemikiran tentang 'pemurnian Islam' memperlihatkan corak siklus:
spiritualisasi synriah, fosmalisnsi s)/ariah. spiri[ualisasi syariilh. Sementara itu,
perkembangan pemikiran tentang 'n~anhaj/metodoIogi ijtihad Muliammadiyah'
memperlihatkan corak linear-konstrulttif manhaj tarjih lnenjadi titilt tolak perumusan
pendekatan ijtihad sementara pendekatan tarjih menyempurnalcan manhaj tarjih, dan
pendekatan ijtihad menjadi titik tolalt perumusan sistem ijtihad sementara sistem
ijtil~adm enyempurnakan pendekatan ijtihad. 'Titik tolalc' menjadi indikator linearitas,
dan 'penyempurnaan' menjadi indilcator Iconstruksi. Manhaj tarj ill belum
memperlihatkan bangunan/lconstrulsementara sistem ijtihad (setelah dilengltapi landasan alcsiologinya) niemperlihatlcan
bangunan/ltonstrulcsi metodologi i.j tiliad Muliammadiynl~ yang 11 tuli.
Bila perkembangan pelniltiran tentang dua isu tersebut diperbandingltan, malca
pada fase spiritualisasi syarial~ babalc pertanla (masa Kiai Ahrriad Dahlan) beluln
terumuskan saina seltali manhaj/nletodologi ijtiilad Muhammadiyah. Walaupun
demikian, itu tidak berarti bahwa tidak ada praktik ijtihad pada fase spiritualisasi
syariah babak pertama. Respon-respon yang bernas Kiai Ahmad Dahlan terhadap
tantangan-tantangan yang dihadapinya (modernisme, tradisionalisme, dan Jawaisme),
berupa pendirian sekolah dan kepanduan, demitologisasi, dan tablig yang
menghapuskan ltramatisasi ulallla dan mistifilcasi agama, menuiljuk.kan praktik ijtihad
yang memadukan tiga pendeltatan seltaligus: baydni, burhdni, dan 'irfdni. Respon
beliau terhadap modernisme (pendirian seltolah dan Itepanduan) paling tidak didekati
dengan pendekatan baya^ni, dan btcrl7dni, sementara respon beliau terhadap Jawaisme
(berupa demitologisasi) dan respon be1i.a~ terhadap tradisionalisme (berupa tablig
yang secara tersamar mengl~apusltan ltramatisasi illanla dan mistifiltasi agama) paling
tidak didekati dengan pendekatan bctj~cir.~clia, n ' i r - n i .
Fase pertama perumusan manhaj/metodologi, yaitu fase manhaj tarjih, baru
terjadi pada fase kedua perltembangan pemiltiran Islam tentang pemurnian Islam
(yaitu fase formalisasi syariah). Di sini nampak keseja-iaran dan koherensi antara
kedua fase tersebut. Adalah wajar bila pada fase formalisasi syariah, yang baru bisa
dihasilkan adalah manhaj tarjih yang lebih menekanltan ijtihad di bidang hukum
9
Perbm6angan ~emierandn ihm Muhammadiyah - M.P, Fattah Santoso
~ j i a n F m a ~ ~ ~ e m @ ~ t r d n r t i + i @ ~ h ~ L - - - -
Islam. Koherensi dan kesejajaran nampalt juga antara fase kedua perumusan
n~anhaj/metodologi ijtihad (yaitu fase pendekatan ijtihad) dan fase ltetiga
perkeinbangan pemikirall tentang pemurnian Islam (fase spiritualisasi syariah babalt
kedua). Spiritrlalisasi syariah babak kedua memungltinltan perumusan pendekatan
ijtihad yang lebill luas, tidak terbatas pada ijtihad di bidang hukum Islam, nalnun
meramball ke bidang-bidang lain dari ltehidupan inanusia. Lebih jauh dari itu,
spiritualisasi syariah babak kedua memungltinltan perumusan yang lebih sistemilt
tentang i~~anl~aj/l~~etodijotilhoagd i Muhammadiyah.
E. Penutup
Kalau belakangan, sejalt menjelang Multtamar ke-45 di Malang, 2005, salnpai
pasca Muktamar, Itarena tantangan globalisasi, muncul fenomena adanya dialcktilta
pemikiran di Muhammadiyah antara ltonservatif dan liberal (penamaan datang dari
pengamat atau lawan dialclbahwa fenomena tersebut tengall memperlil~atltan dialelttika antara spiritualisasi
syariah dan formalisasi syariah. Spiritualisasi syariah memperoleh tantangan dari
forlnalisasi syariall.
Siltap dan harapan ltita, warga Muhammadiyal~t,e rhadap fenomena dialektilta
pemikiran tersebut, dapat diltembaliltan Ice 1andasal.1 espistcln~logi sistem i-jtihad
Muhammadiyah yang ditawarlian, pail11 siliap uptimis, yaliin bahbva tidali ucln
kontradiksi yang abadi, termasult dialektilta antara sayap konservatif dan sayap
liberal. Adapun harapan adalah harapan imtult teriis dialog sebagai pervvl~judan dari
prinsip keterbukaan dan toleransi, dan prinsip rnengakui keragaman manifestasi.
Dengan dialog terus nlenerus, siapa tahu altan lahir paham lteagalnaan (ideologi) baru
dalam Muhammadiyal~se bagai hasil sintesis. fil-LAhz~n 'Inn7 hi nl-shntclbh.Vs]
Abclullali, M, i\nlin (1 996), "l'crkcn~bilngu~I'~c ~~~iliiIrsalnl~nl clalunl Nl~~liam~iiacliyah:
Pcrspel/(e,sl.r/iM lr!~~m~rr~crtlijN~otr.h 0, 5/1005-2000, Apsil, 111111. 18-20.
Anwas, Syamsul (300.5). "hlanIi;!i lj~i1iad/fi~jdidd nlam Muhammadiyal~". dalam
Mifedwil Jandra darl M. Safar Nasir (ed.), lijdid Mzihanzmadiyah untzik
Penceruhnn Pel-adcrban. Yogyaltarta: MT-PPI PP hluharnmadiyah belteyja
sama dengan UAD Press, lilm. 63-8 I.
Djan~ilF, athurrahman (2005), "Tajdid Muham~nadiyahp ada Seratus Tahun Pertarna",
dalam Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (ed.), Tajdid Muhamnzadiyah
untuk Pencerahun Perndcrhun. Yogyaltarta: MT-I'PI I T Muhammadiyah
beltesja sanla dengall UAD Press, hlm. 83- 106.
al-Faruqi, Isma'il R. dan Lois La~nyaa l-F~r~lq(1i9 86). The CIIIILIIA-~t lIc ~of~ lslcin~.
New Yorlt: Macmillan Publisl~ingC ompany.
Kuntowijoyo (1997), Identitas Polifilc Ulna/ Islan7. Dandu~~gM: izan belterja sanla
dengan Majalah Urnmat.
(2000), "Pengantar: .Tala11 Baru Muham1l7ttdiyah", dalam Abdul Munir
Mulkhan, Islun7 ~MirnCi ~ C ~ ~ NII I~Z ~ C I S J IP~etcIrIn.i. Nl'o~g~yaIk~a rta: Bentang.
Mulkhan, Abdul Munir (2000), Isl~iriM~ tlrni dcilum Mc(.~yyaruk~Pret tani. Yogyakarta:
Bentang.
Sazali (2005), ~hl~lLmin~adi~&1 ah~d~7r .sj~al.uklrAl krtJarzi. Jaltasta: ?usat Studi Agalna
dan Peradahan (PSAP) Muhammadiyah.
Shobron, Sudarno (ed.) (2006), Suralcarta: Studi Kenzuhnmmadiyahan: Kajian
Historis, Ideologi dun Organisusi. Lembaga Penge~nbangan Ilmu-Ilmu Dasar
(LPID) Universitas Muhammadiyah Surakzrta.
Syamsuddin, Din (2008), "Stadi~un General Kololti~~mNa sional Pelniltiran Islam
PSIF UMM dan Al-Maun Institute".
http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?
optio~1=con~~cot1te~1t&tasl~=view&id=9OO&Iter11id=93.
.................................................................................................
Pert&embangan Pemifiran dal;zm Muhamrnadiyah - M.J, Futtah Santoso
Kajian Temati(II Lembaga m t a Q dun Infomrasi W %uhammadiyah

PMB Berpeluang Curi Suara

2008-09-26T11:15:00.001+07:00

Thursday, 11 September 2008

PENGAMAT politik dari The Akbar Tandjung Institute Alfan Alfian menilai Partai Matahari Bangsa (PMB) lebih berpeluang meraih suara Muhammadiyah karena secara simbolik lebih melekat di tubuh partai itu.

Menurut dia, secara politis, PMB diuntungkan karena ideologi PAN sudah berbeda dari awal berdirinya yang mengedepankan nilai kemuhammadiyahan berganti menjadi ideologi nasionalis. Sementara fungsi partai sebagai wadah aspirasi warga Muhammadiyah kini diperankan PMB.

”PMB akan lebih berpeluang ketimbang PAN. Suara untuk PAN dari Muhammadiyah akan turun dan mengalihkan dukungannya ke PMB,” kata Alfan kemarin. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.Dia mengatakan, partai pimpinan Soetrisno Bachir akan menghadapi rival yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Apalagi, secara terbuka,Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin sudah menyatakan dukungan pribadinya kepada partai yang berdiri pada 8 Januari 2006 itu. Menurut Qodari, PMB mendapat keuntungan secara psikologis atas deklarasi Din yang mendukung partainya. Jadi,PAN harus melirik basis massa lain dan tidak berharap banyak pada Muhammadiyah. ”Karena dukungan Din, suara untuk PAN dari Muhammadiyah akan menurun dan akan beralih mendukung PMB. Ini menjadi ancaman serius bagi PAN,” imbuh Qodari.

Menurut Alfan Alfian, partai Islam dan nasionalis yang berpotensi melirik kantong suara Muhammadiyah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB). ”Massa Muhammadiyah tersebar dari partai yang dianggap paling sekuler sampai partai Islam yang basis massanya kuat,”tandasnya.

PKS dinilai berpotensi karena tidak sedikit petinggi partai itu adalah para aktivis Muhammadiyah. Sebut saja mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang sekaligus menjabat sebagai Ketua MPR dan Sekjen DPP PKS Anis Matta. Keduanya adalah orang yang pernah duduk dalam kepengurusan pusat Muhammadiyah. Bahkan,Anis Matta mengklaim hingga kini masih memiliki jaringan komunikasi yang baik dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

”Ormas Islam akan sulit menyatakan dukungan secara struktural. Pemilih Muhammadiyah juga akan rasional. Jadi, partai mana yang dipilih, akan bergantung pada kinerja partai,” ungkap Anis Matta. Mantan Ketua PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi politikus Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari,mengatakan, di organisasi tersebut ada pembagian tugas.

”Ada yang mengurusi Muhammadiyah seperti Pak Din dan ada yang terjun ke dunia politik seperti saya ini,”katanya. Anggota Komisi I DPR ini menyatakan, tersebarnya kader Muhammadiyah di beberapa parpol merupakan sebuah keuntungan tersendiri. Sebab, nantinya organisasi tersebut bisa memanfaatkan mereka untuk kepentingan Muhammadiyah. (rd kandi/rahmat sahid/ahmad baidowi)

Dien Syamsuddin Siap Jadi Capres atau Cawapres

2008-09-26T11:10:00.000+07:00

Sabtu, 13 Sept 2008 17:02:18

Surabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Dien Syamsuddin menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2009 mendatang.

"Saya kira sudah sering saya katakan kalau sekedar menjawab siap, maka saya sebagai pemimpin ormas besar seperti Muhammadiyah harus menyatakan siap, insyallah," ujar Dien kepada wartawan usai memberikan pengajian Ramadan yang diselenggarakan PW Muhammadiyah Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Sabtu.

Tetapi soal bagaimana kelanjutannya apakah tampil sebagai Capres atau Cawapres, ujar Dien, pihaknya masih menunggu perkembangan dan menunggu kesepakatan warga Muhammadiyah, karena itu dirinya masih menunggu waktu.

"Muhammadiyah akan memutuskan secara formal kalau sudah ada yang melamar secara resmi," katanya.

Sementara itu saat tanya jawab pengajian Ramadan, sejumlah peserta juga menanyakan kesiapan Dien dalam mengikuti Pilpres 2009.

Pada kesempatan tersebut Dien mengatakan kalau hasil pooling saat menunjukkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri memperoleh dukungan terbanyak dengan perolehan pada kisaran 20 persen hingga 25 persen.

"Kombinasi yang bagus itu Islam - nasionalis, nggak mungkin Islam - Islam atau nasionalis - nasionalis. Ada juga tawaran saya diduetkan dengan Pak Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU). Saya selama dimasukkan sebagai representasi kelompok Islam," katanya.

Dien menegaskan pencalonan dirinya terserah kepada Muhammadiyah. "Saya terserah Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah bilang ndak boleh ndak apa-apa. Saya terlalu meremehkan Muhammadiyah kalau dikatakan tidak siap," ujar mantan pengurus IPNU Mataram ini.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Prof Dr Syafiq Mughni mengatakan keputusan pencalonan Dien sebagai Capres atau Cawapres masih menunggu keputusan muktamar atau tanwir Muhammadiyah.

"Pada prinsipnya kami senang saja kalau ada warga Muhammadiyah yang mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa, namun kami akan berpartisipasi pada sidang tanwir dulu, kemudia bagaiamana keputusannya tunggu perkembangan," katanya.

Syafiq mengatakan pencalonan Dien masih banyak prosesnya dan belum tentu serius.

"Secara organisatoris PWM Jatim juga belum memutuskan karena ini masalah besar dan strategis karena itu akan diputuskan pada tanwir tahun depan di Sumatra," katanya.

Syafiq mengatakan dirinya tidak akan mempersoalkan partai manapun yang nantinya akan mencalonkan Dien. "Tidak ada masalah secara ideologis dasarnya sama yakni Pancasila, platform politik partai kurang lebih sama, jadi soal selera saja," katanya.

KANDASNYA IJTIHAD POLITIK AMIEN RAIS ?

2008-09-26T11:05:00.000+07:00

Oleh : Imam Achmadi *)

Dengan modal Muhammadiyah sebagai basis dukungan, Mas Amien Rais sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu mendirikan PAN. Ijtihad politiknya: tinggalkan asas Islam , Persatuan ummat Islam untuk perjuangan politik tidak lagi relevan Selamat tinggal Masyumi dan PPP. Maka tawaran memimpin Partai Bulan Bintang yang mengaku sebagai pewaris perjuangan Masyumi pun ditolaknya. Demikian pula tawaran yang sama dari PPP yang sejarahnya merupakan fusi Partai Partai Islam yang dipaksakan rezim Orde Baru. juga ditolaknya. PAN adalah Partai Nasional yang mencerminkan kemajemukan keber-agama- an sebagai realitas kehidupan bangsa PAN sebagaimana Partai Partai lain berdasarkan Pancasila,. Yang membedakan dengan Partai lain adalah platform yang diperjuangkannya.

Dalam kenyataan politiknya, PAN selama dua kali Pemilu pada era Reformasi tidak bisa menunjukkan nilai lebih apa apa dari segi pemilihnya. Pemilihnya tak lain ya warga Muhammadiyah sendiri, dikurangi mereka yang sebelum reformasi telah memilih Partai lain terutama Golkar dan PPP, kemudian PBB dan PKS bahkan ada pula yang memilih PDI. Bahkan pada Pemilu kedua prosentase pemilih PAN menurun karena lebih banyak lagi generasi mudanya yang hijrah ke PKS, Tanya kenapa ?

Politisi PAN yang kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, Propinsi atau Daerah Kabupaten /kota bukan merupakan representasi dari pemilihnya. Mereka hanya mengandalkan warga Muhammadiyah yang umumnya hanya melihat PAN yang dipimpin bekas Ketua Pimpinan Pusatnya . Barangkali juga karena simbolnya yang juga matahari.. Dari PAN tak pernah ada usaha mencari anggota sebanyak-banyaknya apalagi mengadakan kaderisasi Partai. Numpang sajalah, kalau nomor urut diatas ‘kan terpilih juga. Untuk apa cari anggota, menciptakan kader ? Salah salah malah bisa menggusur mereka sendiri nanti.

Maka ijtihad Mas Amien Rais pun kandaslah. PAN tidak merambah kemana mana, Kalau Pemilu datang dan mau kampanye, mudah saja, toh ada struktur dan jajaran Muhammadiyah yang bisa ditumpangi. Ada sekolah, ada universitas ada rumah sakit ada Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting Muhammadiyah Dimana ada Muhammadiyah disitu tentu ada pemilih PAN. Para pimpinan PAN boleh majemuk, tapi masalah konstituen ya hanya orang Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah biasanya ‘kan orang-orang ikhlas, tidak macam-macam keinginannya, apalagi kedudukan di bidang politik yang banyak godaannya ( sama dengan banyak duitnya).Siapa mau, silahkan. Pimpinan Muhammadiyah tidak pernah merekomendasi siapa-siapa untuk dicalonkan PAN. Mereka yang berambisi banyak kesempatan.

Entah bekal konsep pemikiran apa, apa yang harus diperjuangkan di bidang politik tak tahulah. Yang jelas kalau bisa berhasil jadi anggota Dewan. Perwakilan Rakyat di tingkat apapun, nasib pun berubahlah.Ah, masa iya ? Hal ini bukan berarti bahwa pimpinan PAN tidak berkualitas, apalagi DPP nya Mereka banyak yang berkualitas tetapi tidak punya garis ke massa. Maka tidak ada niatan ingin membesarkan Partai atau memandirikan Partai.

Mereka tak mau susah susah membuka ladang sendiri,merasa cukup saja dengan Ladang Muhammadiyah. Yang tinggal memanen saja. Lalu bagaimana mewujudkan ijtihad politik Amien Rais untuk merambah ke segenap daerah, agama dan lapisan masyarakat ? Itu urusan Pak Amien sendiri saja lah.

Maka ketika muncul Partai Matahari Bangsa yang diprakarsai angkatan Muda Muhammadiyah atau kongkritnya para mantan pimpinan dan aktivis organisasi otonom Muhammadiyah seperti Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar / Remaja Muhammadiyah, Nassyiatul ‘Aissyiah ( NA ) ,Tapak Suci Putra Muhammadiyah, pimpinan PAN nampak gelagapan sampai ramai ramai “mendemo” Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kongkritnya, mereka meminta agar Pak Din Syamsuddin dalam setiap Da’wahnya jangan mengisyaratkan kedekatannya dengan Partai Matahari Bangsa ( PMB ). Ketua PAN Sutrisno Bachir meminta komitmen Muhammadiyah agar tidak memberi restu politik kepada PMB.

Nampaknya Din Syamsuddin pasca PAN dipimpin Amien Rais, merasa kurang dekat dengan PAN. Bahkan ulang tahun PAN yang notabene lahir dari rahim PP Muhammadiyah, tetapi PP Muhammadiyah sebagai ibu yang melahirkan kok tidak diundang. Malah malah Din sering menerima keluh kesah kader kader Muhammadiyah yang di terlantarkan di PAN.

Tetapi salah seorang kader Muhammadiyah di Jawa Timur yang pro dan menyambut antusias PMB berkata lantang.” Ijtihad politik Pak Amien telah kandas. Kami ingin kembali ke khittah Muhammadiyah tahun l97l yang diputuskan Mu’tamar Muhammadiyah di Ujung Pandang . Disitu dinyatakan bahwa Muhammadiyah berjuang dibidang da’wah kemasyarakatan, sedang di bidang politik perlu dibentuk satu partai politik.Dan satu partai politik itu sekarang telah terbentuk yaitu PMB, Partai Matahari Bangsa yang sepenuhnya digerakkan oleh kader-kader Muhammadiyah”

“ Dengan kepribadian yang utuh 100 % Muhammadiyah kami akan bekerjasama dengan segenap anak bangsa menegakkan kebenaran keadilan dan kejujuran berkhitmad untuk Indonesia Raya . Partai bagi kami bukan biro jasa urusan karir pribadi bagi yang berambisi kekuasaan. PMB adalah Partai bermisi da;wah, amar ma’ruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Muhammadiyah dan PMB adalah dua sisi mata uang yang sama “ Katanya bersemangat..

Wah, Pak Sutrisno Bachir dan kawan kawan bisa tambah sewot. Tetapi apa semudah itu PMB meiwujudkan konsep dan citranya tersebut kedalam kenyataan.? Di daerah daerah banyak orang Muhammadiyah yang merasa mapan karena duduk sebagai anggota DPRD mewakili PAN. Dengan kedudukannya itu tak mungkin mereka dengan mudah menerima PMB . Begitu pula yang di PBB, PPP dan PKS. Mungkinkah PAN yang paling besar menggaet pemilih dari Muhammadiyah akan terbelah , atau malah pemilih PAN bedol desa bergabung ke PMB ?

Hasil Pemilu 2009 yang akan menjawabnya..

*) Mantan Sekum dan Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar
Muhammadiyah periode l966-l969 dan periode 1969- 1972
Tim Ahli Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2005- 2010

BIODATA PENULIS
Nama : Drs. H. Imam Achmadi
Alamat : Jl. Rajawali 20 Rewin-Sidoarjo
Pekerjaan : Pensiunan Kakanwil Depsos Jawa Timur
Hoby : Menulis, Khotbah
Aktivitas : Koordinator Inisiator Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur
Diposting oleh SYAFRUDIN BUDIMAN, SIP di 09:10

BAGIAN KEDUA TULISAN

2008-09-15T22:23:00.000+07:00

BAGIAN KEDUA TULISAN

Kini, muncul gejala dan fakta dari akar-rumput yang mulai memprihatinkan. Masjid Muhammadiyah tidak terkelola dengan baik, cari imam dan khatib pun kesulitan. Terdapat pula masjid milik Persyarikatan yang pelaku dan isi kegiatannya justru dilakukan kalangan lain. Bahkan ada masjid Muhammadiyah yang kemudian pindah kelola ke tangan pihak lain, baik karena terlantar atau karena kelalaian. Gejala tersebut menurut sementara pendapat, menunjukan bahwa orang-orang Muhammadiyah kurang/tidak tekun, gigih, dan sungguh-sungguh mengelola masjid di lingkungannya.

Berita lain tak kalah mencemaskan atau bahkan memprihatinkan. Bahwa amal usaha Muhammadiyah di tingkat bawah mulai kalah saing oleh lembaga-lembaga sejenis baru milik organisasi lain. Ironisnya, terdapat pula orang-orang Muhammadiyah termasuk pimpinan atau yang berada di amal usaha, malah ikut mendirikan dan membesarkan amal usaha milik organisasi lain. Lebih ironis lagi apa yang disampaikan oleh dua bersaudara, K.H. Muhammad Muqoddas, M.Ag. yang juga Ketua PP Muhammadiyah dan Muhammad Busyro Muqoddas, SH. yang juga Ketua Komisi Yudisial, terdapat gejala orang-orang di amal usaha yang bersikap, ”amal usaha yes, Muhammadiyah no!”, lebih khusus lagi ”maisah di amal usaha yes, membesarkan Muhammadiyah no!”. Atau sikap yang mendua lainnya, baik dalam berorganisasi maupun sikap ideologis dan keagamaannya.

Baaimana menyikapi masalah tersebut. Secara internal atau ke dalam tentu saja merupakan bahan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Dari segi ini, semua itu terjadi karena kelemahan dan kelengahan internal Muhammadiyah sendiri. Kelemahan tersebut berkisar antara lain: (1) terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik; (2) abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri; (3) tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan; (4) kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah; (5) lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah; (6) kurang solid dan konsolidasi gerakan; (7) kurang/lemah komitmen, pemahaman, dan pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan Persyarikatan.

Karena itu diperlukan langkah-langkah peneguhan dan konsolidasi internal yang kokoh dan terprogram dari Muhammadiyah sendiri. Langkah internal tersebut antara lain: (a) menanamkan kembali kepada anggota mengenai hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam agar seluruh anggota Persyarikatan yakin dan paham betul akan kebenaran Islam yang menjadi misi utama Muhammadiyah, sehingga tidak ragu-ragu dan tidak memilih gerakan lain; (b) memahami dan menghayati secara mendalam mengenai hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid, sehingga mereka berada dalam posisi untuk menampilkan Islam yang bersifat pemurnian sekaligus pembaruann, tidak semata-mata pemurnian ala Wahabiyah atau Salafy yang rigid, juga sebaliknya tidak terjebak pada sekularisasi pemikiran Islam yang lepas dari sumbu dasar Islam; (c) Menggerakkan Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui usaha-usahanya secara ikhlas, sungguh-sungguh, gigih, dan berkelanjutan; sehingga secara istiqamah dan militan menjadi kekuatan umat yang berjuang menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; (d) Menggalang ukhuwah dan soliditas internal gerakan sehingga menjadi kekuatan yang kokoh; tidak tercerai-berai, dan tidak berpaling ke gerakan lain apapun bentuknya apalagi gerakan politik kendati bersayap dakwah sebab Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang sudah teruji dan tidak ada kepentingan politik kekuasaan; (e) Mengembangkan sistem gerakan melalui penguatan jama‘ah, jam‘iyah, dan imamah sehingga gerak Muhammadiyah berjalan secara terorganisasi dan kuat; memiliki disiplin organisasi yang tinggi, dan semuanya hanya bernaung dalam sistem Muhammadiyah secara utuh; (f) Menyiapkan sumberdaya manusia dan kader yang unggul, militan, cerdas, dan siap membela organisasi dengan istiqamah dan rasa memiliki dan berkomitmen yang tinggi; (g) Menata dan mengkonsolidasi kembali seluruh amal usaha sebagai alat/kepanjangan misi Persyarikatan sekaligus ajang kaderisasi Muhammadiyah, termasuk menyeleksi dan membina seluruh orang yang berkiprah di dalamnya, sehingga amal usaha itu benar-benar mengikatkan, memposisikan, dan memfungsikan diri sebagai milik Muhammadiyah, dan bukan milik mereka yang berada di amal usaha apalagi nilik organisasi lain; yang harus dikelola dengan sistem dan disiplin organisasi Muhammadiyah; (h) bersikap tegas terhadap organisasi manapun yang masuk dan dapat mengganggu tatanan serta kelangsungan Muhammadiyah, lebih-lebih terhadap partai politik apapun termasuk partai politik yang mengemban misi dakwah sebagai mereka adalah organisasi lain yang berada di luar; bahwa semuanya harus dibingkai ukhuwah tentu saja tetapi harus bersikap timbal-balik dan saling mengormati; (i) Melakukan langkah-langkah pembinaan anggota secara intensif dan sistematik dengan pendekatan-pendekatan klasik dan baru agar tumbuh sebagai anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyahh yang istiqamah dan membela sepenuh hati misi serta kepentingan Muhammadiyah, lebih-lebih di saat kritis dan harus memilih; (j) Mengembangkan usaha dan kemampuan-kemampuan kompetitif serta jaringan-jaringan kerjasama secara independen dengan pihak manapun sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan yang unggul dan dirasakan kehadirannya sebagaimana layaknya gerakan Islam yang terbesar di negeri ini.

Segenap anggota Muhammadiyah, lebih-lebih pimpinannya harus sungguh-sungguh meyakini dan memahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan selalu berada dalam garis atau relnya yang benar. Jika kebetulan ada anggota Muhammadiyah termasuk yang berada di amal usaha diberi kelebihan harta, pikiran, tenaga, relasi, dan anugerah lainnya, kenapa tidak disalurkan dan dimanfaatkan untuk membesarkan dan mengembangkan amal usaha dan dakwah Muhammadiyah? Sikap seperti itu sungguh mulia dan menunjukkan komitmen yang tinggi erhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah juga bekerja tiada lain lil-‘izzat al-Islam wa al-muslimin. Bukan untuk Muhammadiyah, tetapi untuk umat dan bangsa, untuk menjadi rahmat bagi semesta kehidupan.

Setiap anggota Muhammadiyah dituntut untuk berhajat dan berkiprah sepenuh hati melalui Muhammadiyah. Bahwa merawat dan sadar akan miliki sendiri, baik dari penyakit internal maupun dari luar, sesungguhnya merupakan sikap menjaga ”marwah” (kehormatan) dan ”muru‘ah” (rasa malu) sebagaimana layaknya orang yang memiliki independensi dalam berorganisasi. Menjaga ghirah gerakan. Sikap yang demikian bukanlah sikap ekstrem atau keras, apalagi mengobarkan konflik. Kalau mau dikatakan fanatik, boleh juga, karena apalah arti berorganisasi manakala tak ada fanatisme. Soal fanatisme-buta, yang salah bukan fanatiknya, tetapi buta-nya. Setiap anggota Muhammadiyah berhak membela misi dan kepentingan Muhammadiyah, sebagaimana anggota gerakan Islam lainnya membela misi dan kepentingannya.

Dengan meminjam logika ”maqasid al-syari‘at” dalam tradisi Islam klasik, bahkan kita diajari untuk bersikap ”syaja‘ah” (berani karena benar) untuk melakukan proteksi diri berupa ”hifdl al-din” (memelihara agama), ”hifdl al-nafs” (memelihara jiwa), ”hifdl al-nasl” (memelihara keturunan), ”hifd al-mal” (memelihara harta), ”hifd al-‘aql” (memelihara akal pikiran), bahkan memelihara kehormatan (hifdl al-ardl). Orang Islam memang tidak boleh bersikap nekad (tahawwur, jangankan benar, salah pun berani). Namun juga dilarang bersikap ”jubun” (pengecut), jangankan salah, benar pun takut. Lalu, munculah sikap selalu mencari aman, mencari mudah, dan apapun yang terjadi dianggap baik. Bersikap tegas dianggap keras dan suka konflik, kendati untuk menjaga kehormatan dan keberadaan organisasi. Tenang-tenang saja, tapi juga tidak bertindak. Jangan gaduh dan harus cantik menyikapi, namun tidak pula muncul sikap yang tegas, sebatas retorika. Akhirnya, tidak terasa lama kelamaan Muhammadiyah melemah, amal usahanya pun satu persatu susut atau bahkan lepas.

Soal kita memiliki kelemahan? Introspeksi? Muhasabah diri. Pasti, itu memang dirasakan dan diakui, yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan tak kenal henti. Bahkan organisasi yang besar seperti Muhammadiyah kata Pak AR Fakhruddin (Allahu yarham), laksana gajah bengkak. Namun, sadar akan kelemahan diri kita, bukan berarti harus membutakan diri dari penyakit yang datang dari luar. Bukan berarti membiarkan pengeroposan organisasi berlangsung tanpa antisipasi dan penyikapan. Apalagi kemudian membiarkan organisasi Muhammadiyah menjadi kian rentan. Jika tahu ada kelemahan, kenapa tidak bergerak? Kenapa tidak segera berbuat? Jangan sampai, sikap mengakui kelemahan itu, pada saat yang sama karena tidak mau sungguh-sungguh berbuat memperbaikiki kelemahan sekaligus mau bersikap tegas dalam bebnetngi organisasi dari gangguan yang datang dari luar. Paling repot, sudak tidak berbuat dan bersikap, melemah-lemahkan diri sendiri sambil tidak melakukan penguatan, karena hati bimbang dan sulit bersikap tegas. Padahal, salah satu sikap kader dan pimpinan organisasi ialah bersikap tegas, dengan tetap cerdas dan arif.

Mari kita jadikan semua peristiwa yang kurang bagus di tubuh Muhammadiyah itu sebagai ujian, cobaan, hikmah, dan tempaan untuk bangkit dan berbuat. Tapi, sebelum bangkit dan berbuat, mulailah dari kesadaran adanya masalah. Jangan membutakan diri dari masalah, sebab nanti lama kelamaan masalah kecil kian membesar, lalu setelah segala sesuatunya terlanjur kita tak mampu mengendalikan dan mencari pemecahan. Kata pepatah, sesal kemudian tak ada gunanya. Lagi pula, memang mana ada sesal yang datang di waktu awal, itu namanya sesal yang salah kaprah. Memecahkan masalah pun tentu tak harus ekstrem, tetapi juga harus jelas dan sistematik. Setahap demi setahap pun tak masalah, yang penting ada kesadaran, itikad, dan tindakan. Bukan helah, menghindar dari masalah. Sabda Nabi, ”khair al-’amal adwamu-ha wa in qala”. Amal yang baik ialah yang berkelanjutan, kendati sedikit. Apalagi jika amal itu besar dan sistematik, maka akan menjadi lebih baik lagi.

Dari mana memulai? Setelah sadar adanya masalah, lantas bangkitlah melakukan ikhtiar atau tindakan-tindakan tersistem secara terorganisasai, selain melalui jalur-jalur individu sebagai penguat dan pendukung. Bangkitkan etos gerakan dari dalam secara serius dan memiliki vitalitas tinggi. Gerakkan seluruh lini Persyarikatan, termasuk amal usahanya secara bersama-sama dan tersistem. Langkah organisasi, lebih-lebih yang bersifat penting dan strategis, sungguh memerlukan kesungguhan (jihad) dan sikap kolektif yang menyatu/bersinergi, tidak bercerai-berai, laksana sebuah barisan yang kokoh sebagaimana firman Allah SWT.:

”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (QS. Ash-Shaff/61: 4). Semoga Allah melimpahkan ridla dan karunia-Nya kepada kita. Nashrun min Allah wa fathun qarib.

Membangkitkan Dinamika Internal Muhammadiyah

2008-09-15T22:22:00.000+07:00

Oleh: Dr. Haedar Nashir

Muhammadiyah lahir dan mekar karena sebuah keyakinan, paham, dan tekad perjuangan yang fundamental dari pendirinya. Kyai Haji Ahmad Dahlan melahirkan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai hasil dari suatu proses pergumulan yang penuh pertaruhan, baik dari segi pemikiran maupun perjuangannya. Jadi tidak sembarang lahir, tumbuh, dan berkembang secara kebetulan atau apa adanya. Menurut Nurcholish Madjid (1983: 310), Kyai Dahlan adalah sosok pencari kebenaran sejati, yang melahirkan pembaruan Islam, dan pembaruannya luar biasa karena tidak mengalami prakondisi sebelumnya (break-throught).
Dari rahim pergumulan yang mendasar itu lahirlah gerakan Muhammadiyah yang berjuang ”menyebarluaskan” dan ”memajukan” ajaran Islam, mula-mula di wilayah residensi Yogyakarta, kemudian meluas ke seluruh Indonesia. Dengan ruh dan pemahaman Islam yang demikian, maka berdirinya Muhammadiyah memiliki konteks ketika umat dalam keadaan jumud dan terbelakang, yang memerlukan sebuah gerakan Islam, yang menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama sebagaimana dipraktikkan oleh umat Islam selama ini, yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai ”a Way of Life in all Aspects”, suatu sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya (Djarnawi Hadikusuma, t.t: 68).
Muhammadiyah juga lahir dalam bentuk sebuah gerakan Islam, bukan sekadar pemikiran atau wacana. Menurut H. Djarnawi Hadikusuma, Kyai Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena dalam sanubarinya tertanam dorongan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang belakangan sering disebut ”ayat Muhammadiyah”, yakni:

Artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung”.
Ayat Al-Quran tersebut, yang sering dikaitkan dengan ayat ke-110 pada Surat yang sama, merupakan ayat pergerakan. Belakangan, ayat tersebut juga sering dipakai dan menjadi ikon bagi gerakan-gerakan Islam di dunia Muslim kontemporer. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang ”hidup berorganisasi”. Maka tidak berlebihan jika dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, ”melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi”, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.
Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kyai Dahlan, secara praktis-organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikannya pada 1 Desember 1911 (Adaby Darban, 2000: 13). Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari ”sekolah” (kegiatan Kyai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam) yang dikembangkan Kyai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Di sini, organisasi pun diperlukan untuk memayungi dan mengendalikan lembaga-lembaga gerakan dalam Muhammadiyah. Lembaga-lembaga yang berada dalam Muhammadiyah pun, termasuk amal usahanya, harus menyatukan diri (berada dalam syarikat) Muhammadiyah, bukan sebagai ”kerajaan-kerajaan sendiri”.
Kyai Dahlan, dengan paham agamanya yang bersifat tajdid, juga melahirkan teologi ”praksisme” Al-Ma‘un, sebuah terobosan tipikal dan cerdas, mirip ”teologi pembebasan” dalam pemikiran dan gerakan kontemporer, yang kemudian dilembagakan menjadi PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) yang kini menjadi PKU (Pembina Kesejahteraan Umat). Kesimpulannya apa? Bahwa selain produk pemikiran, kelahiran amal usaha Muhammadiyah terikat dengan misi dan ikatan organisasi Muhammadiyah. Jadi, bukan sembarang amal usaha, dan dilepaskan tergantung siapa yang mengelolanya, tetapi milik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Muhammadiyah. Karena itu, mempertahankan, membesarkan, dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah pun harus menjadi komitmen seluruh yang ada di dalam Persyarikatan. Lebih-lebih bagi mereka yang berada dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah.
Kyai Dahlan, yang diikuti para murid dan pelanjutnya, juga membesarkan Muhammadiyah dengan perjuangan yang gigih. Ketika dokter dan para sahabatnya, bahkan istri tercintanya meminta beliau untuk beristirahat karena sakit, Kyai bahkan menganggap anjuran itu sebagai ”bisikan syaitan”. Ketika diancam untuk tidak hadir ke Banyuwangi dan bila tetap memaksakan diri akan dibunuh, Kyai Dahlan bahkan mendatangi kota di ujung Jawa Timur itu, yang ternyata tak apa-apa bahkan akhirnya di sana berdiri Cabang Muhammadiyah. Kyai Dahlan tidak ingin menghentikan langkahnya, karena merupakan tonggak penentu keberadaan Muhammadiyah yang akan lebih memudahkan bagi generasi pelanjutnya. Di belakang hari, para penerus Muhammadiyah pun membesarkan gerakan Islam tercinta ini dengan semangat yang ikhlas, gigih, cerdas, dan penuh pengorbanan. Hingga Muhammadiyah mampu meretas usia jelang satu abad saat ini.
Muhammadiyah dalam praktik gerakannya juga tumbuh dari bawah. Ranting bahkan menjadi basis gerakan Muhammadiyah. Ranting berfungsi sebagai pembina jama‘ah. Keberadaan Ranting bahkan harus mensyaratkan adanya kegiatan, seperti pengajian, dan sebagainya. Jadi mendirikan Ranting bukanlah simbolik dan formalistik, tetapi harus menjadi bagian dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah gerakan. Karena itu, Muhammadiyah menjadi gerakan yang terus bergerak. Menurut K.H. AR. Fakhruddin, jika Muhammadiyah tidak bergerak, maka bukan Gerakan Islam. Orang Muhammadiyah harus gigih, kreatif, dinamis, tidak ”mutungan” (mudah patah arang) dan ”wegahan” (malas), dan gerakannya harus dirasakan oleh semua orang (AR Fakhruddin, dalam Sujarwanto dan Haedar Nashir, 1900: 318-319). Jadi Muhammadiyah dan seluruh anggota Persyarikatan, tidak boleh diam dan statis, tetapi harus bergerak secara dinamis. Itulah etos gerakan Muhammadiyah yang harus dibangkitkan, yakni dinamika internal atau dinamika inti gerakan Muhammadiyah.

Peneguhan dan Pencerahan untuk Kemajuan Bangsa

2008-09-15T22:20:00.000+07:00

Oleh : Din Samsudin,

Iftitah Tanwir Muhammadiyah 2007, Hotel Garuda Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim

Hadirin Yang Terhormat,

Terlebih dahulu saya mengajak hadirin semua khususnya keluarga besar Muhammadiyah untuk mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatNya bagi Bangsa Indonesia, khususnya bagi Parsyarikatan Muhammadiyah yang kini menjenjang usia satu abad. Sepanjang perjalanan hamper seabad itu Muhammadiyah mengalami pasang-surut, naik-turun dan suka-duka perjuangan dalam “menegakkan dan menjujung tingggi Agama Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” di Bumi Nusantara yang kita cintai ini.

Suatu hal yang patut disyukuri bahwa Muhammadiyah masih tetap tegar bertahan menghadapi gelombang sejarah dan arus peradaban serta semaki menampilkan kiprahnya dalam ikut memajukan kehidapan bangsa menuju keunggulan dan kejayaan. Seiring dengan itu patut juga disyukuri bahwa Muhammadiyah kini tidak hanya menjadi fenomena Nasional Indonesia tapi telah mampu go International, yaitu dengan terbentuknya sejumlah cabang Istimewa di Kairo, Damaskus, Khourtu, Teheran, Riyadh, Kuala Lumpur, Belanda, Jerman, dan Inggri; selain juga berdirinya “organisasi sadara” (sister organization), yang walaupun tida memiliki hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah Indonesia, tetapi mengembangkan nilai-nilai, khittah perjuangan dan lambing yang sama dengan Muhammadiyah Indonesia, di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Laos.

Alhamdulillah, sepanjang perjalanan sejarahnya, cukup banyak yang telah disumbangkan Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia, melalui gerakan pencerdasan, peningkatan kualitas kesehatan, dan kehidupan social, pemberdayaan tarap kehidupan ekonomi masyarakat, selain tentu pencerahan kehidupan keberagamaan umat Islam. Semua usaha itu dilakukan Muhammadiyah dengan semangat dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keterbaikan (al-da`wah ila al-khyar). Dengan semangat al-da`wah ila al-khyar inilah Muhammadiyah berjuang mengusung Islam yang berkemajuan melakukan pencerahan kebudayaan dan peradaban. Tiadalah berlebihan kiranya untuk dikatakan bahwa Muhammadiyah, sebagai kekuatan masyarakat madani, telah ikut tampil sebagai problem solver atau penyelesai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Namun, disamping kesyukuran tadi, segenap warga Persyarikatan Muhammadiyah perlu juga melakukan muhasabah, yaitu evaluasi dan introspeksi, terhadap segala kekuarangan, kelalaian dan kealpaan, sehingga umat Islam di Indonesia belum dapat menjadi factor efektif atau determinan dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan Indonesia., spereti ditunjukkan oleh masih adanya fenomena kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, yang beriringan dengan masih merebaknya fenomena kemusrikan, kemungkaran dan kemaksiatan di tengah masyarakat. Dalam konteks muhasabah, perlu diakui secara jujur bahwa keterpurukan yang dialami bangsa selama ini dan kebelummampuannya untuk bangkit menuju kemajuan dan keunggulan adalah indicator nyata bahwa umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini belum mampu menampilkan kebesaran kualitatif sebagai penggerak kemajuan dan keunggulan bangsa.

Dengan semangat bermuhasabah itu, warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya perlu menyadari bahwa perjuangan dakwah masih pannjang, masih banyak bengkalai yang belum usai, sementara itu banyak tantangan yang menghadang, namun kita tidak boleh berpantang, karena sekali layer terkembang kita harus sampai ke seberang.

Hadirin Yang Terhormat,

Sebagai bagian terbesar dari bangsa, umat Islam harus merasa memiliki tanggung jawab terbesar pula, sebagai gerakan Islam tertua di Indonesia, Muhammadiyah harus merasa untuk menunaikan tanggung jawab itu paling pertama. Bagi Muhammadiyah, penunaian tanggung jawab ini adalah refleksi keimanan dan sekaligus komitmen kebangsaan. Bertolak dari komeitmen kebangsaan inilah maka Tanwir kali ini mengangkat tema “Peneguhan dan pencerahan Untuk Kemajuan Bangsa”. Dengan tema ini Muhammadiyah melalui peneguhan jatidirinya, ingin meneguhkan jatidiri bagsa; melalui pencerahan dirinya ingin mencerahkan kehidupan bangsa; dan dengan peneguhan dan pencerahan itu Muhammadiyah ingin ikut mendorong kemajuan bangsa. Pemajuan kehidupan bangsa ini adalah aktualisasi dari “Islam yang berkemajuan” yang sejak dulu menjadi orientasi gerakan Muhammadiyah.

Dalam pandangan Muhammadiyah, Islam adalah agama kemajuan (din al-hadarah), maka berkeislaman sejati adalah keberagaman yang mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban. Kemunduran dan apalagi keterpurukan peradaban adalah bertentangan dengan watak Islam dan tidak mencerminkan keberIslaman sejati itu. Makan oleh karena itu, Muhammadiyah merasa terpanggil untuk mencerahkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang harus diakui belum mencerminkan kemajuan yang dignifikan.

Memang sejak era reformasi tidak dapat dipungkiri cukup banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Reformasi itu sendiri menunjukkan kebangkitan bangsa dari otoriterianisme politik dan budaya yang membelenggu lebih dari tiga dasawarsa. Namun, momentum perubahan yang disediakan era reformasi telah tidak termanfaatkan dengan baik selama beberapa tahun hingga 2004 dengan terbentuiknya pemerintahan baru yang memperoleh amanat langsung dari rakyat dan legitimasi dan aksepbilitas yang tinggi. Sungguh besar harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan tarap kehidupan. Sungguh besar dan mulia tanggung jawab para pemegang amanat kepemimpinan. Bangsa ini patut bersyukur akan kerja keras pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan. Cukup banyak capaian yang layak mendapat pujian dan penghargaan, seperti terciptanya perdamaian di tubuh keluarga besar bangsa, meningkatnya citra dan pesona bangsa di mancanegara, tersedianya ruang kebebasan beragama dan berekspresi, terbangunnya ifrastruktur dan system demokrasi yang menjadikan Indonesia buah bibir akan lahirnya negeri mayoritas Muslim demokratis pertama dan utama di dinia, untuk sekedar menyebut beberapa bukti.

Sayang harapan-harapan baru itu terhalangi oleh bencana demi bencana alam yang menimpa bangsa, yang tentu menguras segala daya, pikiran dan perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Dan lebih penting kita semua tidak kehilangan asa dan tetap pada keyakinan bahwa dengan kebersamaan kita akan bisa mengatasi keadaan. Memang, kita harus menyadari bencana-bencana alam yang yang menimpa bangsa ini adalah musibah yang mengandung ujian dan cobaan dari Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Bukanlah Rosul ada mengatakan bahwa “jika Allah menyayangi suatu bangsa, maka Dia datangkan kepada bangsa itu ujian dan cobaanNya”. Maka oleh karena itu, dibalik semua musibah pasti ada hikma; seperto pernyataan al-Quran: “Sesungguhnya bersamaan dan kesusahan itu ada kemudahan, dan, sekali lagi, beriringan dengan kesukaran itu ada kelapangan”.

Hadirin Yang Terhormat

Kemampuan untuk mengambil hikmah dari balik musibah dan kemampuan untuk emnciptakan kemudahan di tengah kesusahan adalah apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia saat ini. Kemampuan itu menuntut kesediaan, yaitu kesediaan untuk berikhtiar sungguh-sungguh secara kolektif untuk membangun diri dan mengembalikan jatidiri. Jatidiri bangsa adalah permata yang nyaris hilang sekarang ini. Sebagai akibatnya, citra diri kita sebagai bangsa yang ramah-tamah tergantikan oleh kecenderungan baru sebagian anak bangsa yang sering marah-marah; kegotongroyongan yang dulu menjadi watak bangsa telah berubah menjadi kegontok-gontokan; kejuangan yang dulu menjadi nafas bangsa kini terengah-engah dalam daya saing yang rendah; kepercayaan diri sebagai bangsa dengan modal social dan budaya kaya hilang bersamaan dengan munculnya kemiskinan harga diri; dan lebih parah lagi, kepercayaan diri akan Sang Maha Pencipta tertimbun oleh kepercayaan terhadap makhluk ciptaanNya.

Koni, bangsa nyaris kehilangan jatidiri dan kepercayaan diri. Sebagai bangsa, kita acapkali terpesona oleh apa yang datang dari luar negeri. Maka, Indonesia menjadi lahan subur bagi arus liberalisasi, baik ekonomi, politik maupun budaya yang dewasa ini melanda kehidupan bangsa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan kita. Liberalisasi ekonomi telah menciptakan berbagai sindrom kapitalisme global tidak hanya di kota-kota tapi juga di desa-desa. Sebagai akibatnya, sentra-sentra ekonomi rakyat, termasuk di kalangan umat Islam, hancur lebur tidak kuasa menghalangi arus deras ekonomi kalpitalistik yang digdaya. Para petani banyak yag terjerembab dalam ketidak berdayaan terhadap kaum kapitalis lokal yaitu para rentenir yang menjerat mereka dengan hutang, sehingga mereka menjerit sebagai buruh tani. Para buruh belum cukup beruntung karena sempitnya lapangan kerja di negeri sendiri, sementara di negeri orang para TKI?TKW masih kurang memdapat perhatian sebagai pahlawan devisa.

Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah yang bertekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat. Khususnya mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Datu hal yang patut dihargai adalah kebijakan pemerintah untuk menciptakan akses memperoleh pengobatan gratis melalui program askes bagi rakyat miskin. Penerapan system ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil adalah solusi terhadap keadaan bangsa. Karenanya, pemberdayaan pengusaha kecil menengah serta koperasi perlu ditingkatkan sebagai factor indtrumental bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. System ekonomi berbasis prisip-prinsip Islam mungkin bisa menjadi alternative bagi pemecahan masalah perekonomian nasional. System yang mulai diterapkan di beberapa Negara berpenduduk mayoritas bukan Islam tentu cukup relevan untuk diterapkan di negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini. Untuk itu diperlukan keinginan politik pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan system ini, khususnya perkembangan lembaga keuangan syariah.

Reformasi politik adalah keniscayaan dalam kehidupanbangsa untuk mencapai cita-citanya. System demokrasi memang diyakini sebagai bentu ideal dari pengaturan diri manusia, tetapi demokrasi bukanlah segala-galanya dan bukan tanpa sisi buruk. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dewasa ini memang patut dipuji, terutama pada pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Namun, proses demokrasi yang berlangsung, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, barulah bersifat procedural dan belum cukup bersifat subtantif. Subtansi demokrasi yang antara lain terletak pada perluasan ruang partisipasi rakyat untuk secara bersama-sama mewujudkan kebaikan bersama sering terkendala oleh bias buruk demokrasi itu snediri, terutama jika paradigma demokrasi liberal yang menjadi pilihan.

Dan inilah yang dapat dicermati terjadi selama ini. Demi demokrasi dan hak-hak asasi manusia rakyat memiliki hak-hak social dan politik untuk bebas berserikat dalam partai politik yang bebas pula bersaing di pentas nasional. Maka tak pelak politik sering sering tampil dan ditampilkan sebagai sarana merebut kekuasaan dan wahana mempertahankan kekuasaan. Terjadilah distorsi makna politik. Politik yang seharusnya dijalankan sebagai factor instrumental untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kini terjebak ke dalam pragmatisme dan bahkan oportunisme kekuasaan. Cita-cita politik untuk kesejahteraan bergeser menjadi politik untuk kekuasaan.

Sebagai akibatnya, kekuasaan politik sering tidak efektif menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang-bidang nonpolitik, seperti ekonomi, social maupun budaya. Masalah-masalah seperti iyu sering hanya mendapat tanggapan politis, bukan penyelesaian kategoris, sehingga bukan solusi yang terjadi tapi tragedy dan ironi. Itulah yang harus dikataka telah terjadi. Sebagai missal, masalah persebaran pornografi dan pornoaksi, baik di mesia maupun di masyarakat yang jelas-jelas merupakan kendala besar dalam proses pembentukan watak dan akhlak bangsa, telah tidak memperoleh bahkan penanggulangan politik itu sendiri, yaitu terkatung-katungnya pembahasan RUU tentang Antipornografi dan Pornoaksi di DPR dan lemahnya penegakkan hokum terhadap pelanggaran yang terjadi. Apa yang terjadi adalah tragedy dan ironi, yakni kita membangun pada satu sisi tapi dari sisi lain kita merubuhkan bangunan itu sendiri.

Demokrasi yang memutlakkan kebebasan tela mendorong euphoria politik kebablasan. Kita memang tidak perlu memutar arah jarum jam sejarah, tetapi arus kebebasan yang kebablasan harus dikendalikan, karena kalau tidak dimensi waktu justeru mempercepat peluncuran bangsa ke titik nadir keberadaannya. Bangsa Indonesia memerlukan keseimbangan baru dalam gerak peradaban dan ketersediaan landasan budaya jitu bagi proses perubahan. Politik sebagai menejemen nasional dalam mengendalikan perubahan perlu diarahkan kepada pencapaian cita-cita kolektif bangsa. Oleh karena itudip[erlukan adanya strategi kebudayaan yang disepakati bersama oleh berbagai elemen bangsa, yang kemudian dijalankan dengan menggalang segala potensi yang ada dalam masyarakat. Pemerintah tentu tidak berpretensi dapat mengatasi semua permasalahan dan tantangan yang kian berat dengan sendirinya tanpa dukungan kekuatan-kekuata masyarakat madani. Saatnya bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan strategis dengan organiosasi masyarakat, tidak hanya dnegan partai politik, terutama organisasi masyarakat yang merupakan kelompok aspiran riil dan yang telah berperan empiris berperan bagi negara bahkan sejak negara itu belum ada.

Hadirin yang terhormat,

Dalam perspektif demikianlah ingin meneguhkan hati dan jatidiri untuk dapat ikut mengambil bagian bersama pemerintah dan kelompok-kelompok lain mencerahkan kehidupoan bangsa menuju kemajuan dan keunggulan. Sebagai unsur masyarakat madani yang mengalami hiruk pikuk perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah memandang bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung awab untuk dipertahankan. Bagi Muhammadiyah NKRI adalah bentuk ideal dari kehidupan bernegara Bangsa Indonesia yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa dan buidaya. Sebagai kelompok yang pada awal kemerdekaan lewat ketuanya Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan perumusan sila pertama pancasila seperti yang ada sekarang ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi Muhammadiyah Negara Pancasila adalah final sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai ajaran tauhid, merupakan nafas dari kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Komitmen terhadap Pancasila ini menolak segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan kepada sikap dan pandangan yang anti Tuhan dan Agama.

Sebagai wujud dari komimen kebangsaan itu, maka menjelang masuk ke abad kedua dari kelahirannya, Muhammadiyah ingin meningkatkan peran pencerahannya terhadap kehidupan bangsa. Karenanya, Muhammadiyahmerasa perlu untuk melakukan konsolidasi, baik wawasan (fikrah), maupun organisasi (jama’ah) dan usaha (`amaliah). Ketiga faktor ini merupakan kekuatan gerakan Muhammadiyah sejak awak kelahirannya. Konsolidasi wawasan atau paham kegamaan tersebut mengambil bentuk peneguhan identitas Muhammadiyah sebagai kekuatan arus tengah Islam yang senantiasa memelihara keseimbangan (tawazun) antara pemurnian akidah dan pembaruan muamalat, atau antara reformasi dan modernisasi kehidupan beragama. Pengamalan teologi tengahan (al-`aqidah al-wasithiyah) ini tidak menghalangi Muhammadiyah untuk menjadi tenda besar bagi berbagai kelompok di tubuh umat Islam dan Bangsa Indonesia. Konsolidasi organisasi perlu dilakukan dengan memperkuat jamaah sebagai komunitas basis yang selama ini menjadi ujung tombak gerakan dakwah Muhammadiyah. Revitalisasi cabang dan ranting haruis segera dimulai, karena ranting itu penting dan capang itu terpandang. Dan konsolidasi usaha/program dilakukan dengan mulai berorientasi pada pengembangan kualitas amal usaha milik Muhammadiyah untuk menjadi pusat keunggulan publik, disamping berusaha untuk meningkatkan kuantitas amal usaha. Sesuai tema Muktamar Malang tahun 2005, ”Tajdid Gerakan Untuk Pencerahan Peradaban” maka gerakan Muhammadiyah pada periode ini harus menapilkan nuansa inovatif dan kreatif, serta efek positif dan kontruktif terhadap kehidupan bangsa. Sesuai amanat Muktamar untuk revitalisasi gerakan maka perlu mendapat prioritas upaya menemukan vitalitas Persyarikatan untuk diaktualisasikan kedalam dinamika zaman. Dengan melakukan konsolidasi pada ketiga gatra gerakan, maka Muhammadiyah akan dapat mempertahankan keberadaan dan kesiapannya untuk menjadi kekuatan efektif bangsa merebut kemajuan dan keunggulan.

Penguatan masyarakat madani adalah tuntunan dalam kehidupan modern rakyat warga negara sebagai stakehoders negara memiliki tanggung jawab dan pera menentukan. Muhammadiyah mengajak kepada seluruh unsur masyarakat madani di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, untuk bergandengan tangan, bahu membahu menjadi penyelasi masalah bangsa (problem solver), bukan menjadi bagian dari masalah (part of the problem) dan apalagi menjadi pencipta masalah (problrm maker).

Sebagai bangsa yang majemuk Bangsa Indonesia perlu menghargai pluralitas (kemajemukan) dan pluralisme (paham tentang kemajemukan). Islam sangat mengakui dan menghargai pluralitas dan pluralisme, baik atas dasar keyakinan agama, maupun kebangsaan dan kesukuan. Menurut al-Quran, perbedaan warna kulit dan bahasa adalah manifestasi huum alam kehidupan, yang kesemuanya perlu dijalin dalam hubungan toleransi (ta’aruf maupuan tasamuh). Namun, toleransi bukanlah menyamakan perbedaan baik dalam bentuk sistesisme (pensenyawaan) maupun sinkretidme (pencampuran), tetapi toleransi adalah menghargai perbedaan disertai sikap siap hidup berdampingan secara damai membangun mozaik yang indah dalam konfigurasi kemajemukan dan keragaman.

Semangat toleransi seperti itu diperlukan Bangsa Indonesia sekarang ini. Karena harus diakui kemajemukan dan keragaman bangsa ini, baik dalam agama, suku, budaya, bahasa dan orientasi politik, masih sering tampil sebagai faktor kelemahan tinimbang faktor kekuatan. Egoisme dan fanatisme kelompok adalah pemicu utama pertentangan bdan konflik dalam masyarakat. Saatnya energi konflik di tubuh bangsa ditransformasikan menjadi energi solidaritas . maka bangsa ini mendambakan hadirnya para negarawan yang bertindak sebagai pencipta solidaritas (solidarity maker), yang dengan kearifan den kebijaksanaan mereka menghimpun kebersamaan dan kekuatan bangsa, saatnya kearifan dan kebijaksanaan membimbing bangsa ini. Saatnya kaum arif-bijaksana bersekutu untuk menjadi Pelita Bangsa. Dengan pelita-pelita itulah mata hati bangsa akan tersinari dan menyinari perjalanan bangsa. Sang Surya Muhammadiyah ingin tetap bersinar dan menyinari kemajuan bangsa di masa depa

Strategi Dakwah Muhammadiyah

2008-09-15T22:13:00.000+07:00

(Masa Lalu, Kini dan Masa Depan dalam Prespektif Kebudayaan)

Oleh : Ahmad Syafi’i Ma’arif

Pendahuluan
Muhammadiyah lahir di tengah tengah kebudayaan sinkretik Jawa yang kental pada permulaan decade kedua abad ini. Mungkin karena wataknya yang non-politis, baik Belanda maupun kesultanan Yogyakarta, tampakny atidak terlalu curiga terhadap gerakan Islam puritan ini. Dengan kata lain, Muhammadiyah bukanlah gerakan “OSlam Fanatik” yang telah diracuni oleh Pan-Islam yang ditakuti itu. Musuh Belanda seperti yang dirumuskan oleh C. Snouk Hurgronje bukanlah Islam sebagai Agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik . Dengan sedikit pendahuyluan ini seterusny aakan kita tengok strategi dakwah Muhammadiyah dalam prespektuif sejarah dan cultural.

Muhammadiyah : Antara cetakan Jawa dan cetakan sabrang

Di mata Belanda kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 tidaklah akan menggoyahkan rust en orde, suatu ungkapan yang strategis demi menjaga kelangsungan kekuasaan colonial di Hindia Belanda. Menurut penelitian Dr. Alfian, dalam arsip arsip kolonial, seperti dalam Inlandsche Zaken, tidak ditemukan catatan yang serius tentang K.H.A. Dahlan, baik tentang pribadinya maupun tentang doktrin agama yang diajarkan. KEadaannya akan berlainan samasekali dengan Tjokroaminoto, Salim, dan tokoh tokoh SI lainnya . Tapi murid Kyai Dahlan, H. Fahrudin adalah tokoh Muhammadiyah yang diawasi Belanda. Mereka ini semua adalah insane –insan politik yang militan.

Fokus perhatian Dahlan tampaknya memang lebih tertuju kepada usaha pencerahan dan pencerdasan ummat, suatu strategi sosio-budaya yang berdampak sangat jauh dalam arti yang sangat positif. Karena tukik perhatian dipusatkan pada transformasi mental, sosial dan budaya, perlawanan justru datang dari kalangan ulama dan ummat Islam sendiri. Dahlan menghadapi ini semua dengan sikap tegar dan tidak pernah goyah. Djarnawi Hadikusumo menulis tentang pola perjuangan Dahlan yang non-politis : “Menilik segala tindakan dan amal yang telah dikerjakan oleh K.H.A. Dahlan dengan Muhammadiyahnya ternyata bahwa pendiri Muhammadiyah itu telah memilih jalan yang ditempuh oleh Muhammad ‘Abduh.” Sedangkan pola SI bisa dikaitkan dengan Pan Isalam. Daerah pengaruh Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Dahlan (1912-1923) baru terbatas di karisidenan Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan , dan Pekajangan. Cabang cabang Muhammadiyah berdiri di kota kota tersebut (selain Yogyakarta) pada tahun 1922, yaitu di akhir periode kepemimpinan Dahlan. Menjelang tahun 1938 barulah Muhammadiyah tersebar di seluruh Nusantara Dengan demikian sekitar 14 tahun sepeninggal Dahlan, Muhammadiyah sudah mengindonesia.

Dilihat dari sudut pandang budaya, karakteristik da’wah Muhammadiyah sampai batas batas tertentu juga diwarnai oleh warna cetakan local, khususnya cetakan sabrang. Kita ambil contoh kasus Aceh dan Minangkabau. Di Aceh misalnya Muhammadiyah gagal memasuki lingkaran budaya para teungku, sebuah lingkaran yang dipandang punya kesadaran politik yang cukup tinggi,. Kegagalan ini, menurut Alfian, sebagian disebabkan oleh kenyataan karena Muhammadiyah telah lebih dahulu dimasuki oleh elit tradisional para teuku, saingan berat para teungku.Lantaran keduluan para teuku, golongan teungku punya alasan kuat untuk tidak memasuki Muhammadiyah, kalau bukan telah larut menghalangi gerak lajunya di daerah Aceh. Alasan lain ialah seperti kita ketahui para elit tradisional punya hubungan yang dekat dengan pihak Belanda. Jadi bila gerak Muhammadiyh dirasakan kurang militant di Aceh, salah satu faktor pentingnya adalah karena budaya para teuku ini lebih dominant mempengaruhi Muhammadiyah. Barangkali setelah kemerdekaan mungkin teleh mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi yang jelas, Muhammadiyah belumberhasil menciptakan benteng cultural yang kokoh di Aceh, bahkan sampai hari ini. Apakah nanti setelah muktamar tahun 1995, lingkaran teungku di Aceh akan lebih bersikap apresiatif terhadap Muhammadiyah, belum dapat kita katakana sekarang. Warga Muhammadiyah Aceh diharapkan agar memahami betul peta-bumi sosio-budaya masyarakat Aceh ini untuk keberhasilan da’wah Islam yang digerakkan Muhammadiyah.

Sub sub budaya lain di Indonesia yang tidak mudah ditembus Muhammadiyah selain Aceh, juga budaya Sunda, budaya Melayu Medan dan Jambi, budaya Betawi, dan sub –sub budaya suku bangsa lainnya di berbagai bagian nusantara. Fenomena yang hamper serupa kita jumpai di kalangan budaya Melayu Malaysia dan Brunei. Orang Brunei kabarnya malah menganggap Muhammadiyah bukan merupakan gerakan Islam yang patut dihormati, kalaulah bukan dinilai sebagai sudah berada diluar bingkau Islam. Fenomena semacam ini mengingatkan kita kepada situasi Islam di Indonesia pada waktu Muhammadiyah baru mulai mengorak bumi Mataram, sekitar 80 tahun yang lalu. Akan halnya di Malaysia, keadaannya lebih memberi harapan, sekalipun memerlukan waktu dan perjuangan yang panjang. Seperti kita kenal dari catatan sejarah, gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan di semenanjung Tanah Melayu dan Singapura sama sama mulai menapak awal abad ini. Bedanya bila di Indonesia gerakan pembaruan itu relatif berjaya, sementara di Semenanjung mengalami kegagalan. Barangkali salah satu sebab kegagalan ini adalah karena di sana Islam sudah terlalu lama dipasung dalam bingkai feodalisme Melayu yang cukup kental plus mazhab al –Syafi’i yang secara formal menjadi mahzab persekutuan. Maka adalah logis bila kedatangan arus pembaruan Islam harus ditolak karena ia membawa pesan liberal dan egaliter, sesuatu yang dapat menjadi ancaman dalam jangka panjang bagi struktur feodalisme Melayu yang tampaknya kini sudah semakin lapuk. Gebrakan Mahatir-Anwar Ibrahim terhadap kedudukan raja –raja akan membawa perubahan kea rah yang lebih positif bagi hari depan arus faham pembaruan Islam di negeri jiran itu. Anwar Ibrahim sudah lama punya hubungan spiritual yang lekat dengan gerakan pembarua Islam di Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian mungkin sedikit menggoda adalah : mengapa Keraton Yogya tidak terasa terancam oleh Muhammadiyah sementara aliran serupa cukup ditakuti oleh di Malaysia ? Dilihat dari sudut proses Islamisasi kualitatif, kraton Yogya baru permukaan formalnya saja yang sudah disentuh Islam. Raja raja Mataram tampaknya rtidak mencurigai gerakan pembaruan Islam yang justru dipelopori oleh abdi dalem kesultanan. Setidak-tidaknya ada dua sebab mengapa kecurigaan itu tidak muncul. Pertama, pengetahuan kraton tentag Islam itu sangat terbatas. Para elitenya tidak pernah berfikir bahwa gerakan seperti Muhammadiyah akan menjadi ancaman bagi feodalisme Jawa. Kedua, ini berkaitan erat dengan yang pertama, Muhammadiyah sendiri memang tidak pernah membidikkan pelornya ke kraton, pusat budaya Jawa yang baru terislamkan secara superfisial. Yang lebih unik lagi adalah bahwa ulama Muhammadiyah bahkan punya kedudukan tinggi di lingkungan kraton. Sebuah panorama yang cukup menarik dikaji. Salah satu indikasi superfisialitas keislaman di lingkungan kraton dapat dilihat misalnya pada fenomena masih kentalnya dipertahankan kepercayaan kepercayaan dan adat adapt lama dengan muatan Hindu bercampuyr unsure Jawa Kuno yang sudah ada sebelum kedatangan pengaruh India itu.

Situasi Malaysia jauh berbeda. Sekalipun Islam disana masih dibungkus dalam feodalisme Melayu, kultur Melayu relatif bercorak Islam dibandinghkan kultur Jawa Mataram. Bekar bekas pengaruh Hindu yang kental hamper hamper tidak dikenal lagi dalam kultur Melayu Malaysia. Oleh sebab itu bila orang Melayu Malaysia melihat bayak sekali patung Hindu dan Budha di Jawa, mereka heran setengah mati. Pertanyaan yang muncul biasanya berbunyi : mengapapatung patung ini masih ”mencongok” di berbagai tempat di lingkungan masyarakat masyarakat Muslim Jawa ? Mereka yang paham sejarah Islam di Jawa, pertanyaan yang serupa itu tidak akan muncul karena mereka tahu betul bahwa proses islamisasi kualitatif masih akan berlangsung, mungkin lebih hebat lagi, pada masa –masa yang akan datang. Tetapi sampai sekarang, hubungan Muhammadiyah dengan pihak kraton tampaknya cukup aman aman saja. Bukankah strategi dakwah Muhammadiyah di Jawa, khususnya Yogyakarta, belum pernah diarahkan secara serisu untuk mengislamkan kraton, pusat kejawen yang masih berwibawa ? Dakwah Muhammadiyah untuk memberantas syirik, bid’ah, khurofat dan yang sejenis lebih ditujukan kepada rakyat yang berada di luar kraton. Mungkin diharapkan pada suatu hari nanti, entah kapan, bilamana rakyat diluar kraton sudah terislamkan menurut versi Muhammadiyah , dengan sendirinya nanti demi eksistensi kraton, para bangsawan akan turut dalam arus itu. Sebuah teori yang agak mirip dengan teori ”penguasaan desa untuk menguasai kota”. Tapi mohon dicatat bahwa Muhammadiyah belum pernah menciptakan teori yang macam macam itu. Untuk sebagian orang, cukuplah kiranya bila kita berjalan menurut gaya alam saja.

Kita bicarakan selanjutnya Muhammadiyah di Sumatera Barat. Mungkin tidak ada kawasan budaya di nusantara yang sangat reseptif dan responsif terhadap paham dan gerakan Muhammadiyah melebihi budaya Minang. Gejala ini sebenarnya tidaklah terlalu mengherankan, karena pada abad ke -19 gerakana Padri telah berhasil ”mengobrak abrik” adat minang ”yang tak lekang deh paneh, tak lapuak dak hujan” itu. Sekalipun secara politik gerakan Padri pada akhirnya dilumpuhkan Belanda bersama kaum adat., secara sosio-kultural paham wahabi yang dibawaPadri itu sudah tertancap kuat dalam budaya Minang. Oleh sebab itu pada waktu Haji Rasul, sahabat Dahlan, membawa paham Muhammadiyah ke sana pada 1925, yaitu dengan terbentuknya cabang Muhammadiyah yang pertama di Sungai Batang Tanjung Sani, Maninjau. Dr. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dapat disebut sebagai Bapak Spiritual Muhammadiyah Minangkabau, tapi uniknya adalah bahwa beliau sendiri tidak pernah menjadi anggota gerakan ini. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menggenangi hampir seluruh Minangkabau, dan dari daerah inilah kemudian radius Muhammadiyah itu bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Berbeda dengan di Yogyakarta, di mana Muhammadiyah dirasakan ”jinak” secara politik, di Minangkabau karena tuntutan situasi, keadaan sedikit lain. Naluri politik jelas terlihat di kalangan tokoh tokoh Muhammadiyah Minangkabau. Sarjana Belanda C.C. Berg jug amencatat bahwa Muhammadiyah di Minangkabau tidak semata mata sebagai gerakan sosial, tapi juga terlibat dalam kegiatan politik Dalam peta sosiologis Minangkabau, sebuah negari (semacam republik kecil) dipayungi oleh empat golongan yang dominan : ninik –mamak, alim –ulama, cerdik –pandai, dan manti-dubalang. Hamka mencatat bahwa manakala cabang Muhammadiyah berdiri di suatu negari, keempat unsur itu pasti terlibat di dalamnya. Pada masa awal terlihat bahwa ” …. di seluruh Minangkabau ketika Muhammadiyah mulai berdiri tidak seorang juapun pegawai negeri yang masuk” Denga kata lain, pada periode formatif itu Muhammadiyah dipimpin oleh ”orang orang merdeka.” Keadaan sesudah kemerdekaan sudah sangat berubah. Budaya pegawai negeri lebih dirasakan pengaruhnya dalam gerak Muhammadiyah ketimbang budaya ”orang merdeka” dengan segala sisi yang positif dan negatif. Sebelum [ergolakan daerah tahun 1950-an, Muhammadiyah di Minangkabau bukan saja didukung oleh pegfawai negeri, bahkan perpolitikan propinsi Sumatera Barat tealh berada di bawah pengaruh kuat dari Muhammadiyah. Masyumi dan Muhammadiyah sukar sekali dibedakan disana. Maka tidaklah mengherankan pada saat Masyumi kalah secara politik, Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi babak belur selama hampir dua dekade. Proses pemulihannya belum sepenuhnya berjaya sampai sekarang. Inilah sebuah beaya yang harus dibayar oleh Muhammadiyah cetakan sabrang. Dakwah dengan kendaraan politik praktis dalam pengalaman Muhammadiyah lebih banyak merugikan, sekalipun hal itu bukan sesuatu yang mutlak harus demikian. Pada masa orde baru , terutama tahun 1980 –an, peran politik Muhammadiyah lebih banyak dilakukan oleh lobi lobi perorangan seperti yang ditunjukkan oleh kegiatan Lukman Harun, Ismail Sunny dll, pada saat menghadapi proses pembicaraan RUU Pendidikan Nasional dan RUU Pengadilan Agama. Lobi lobi semacam ini tidak jarang memberikan hasil positif menguntungkan.

Dakwah di masa depan : perlunya strategi budaya yang mantap
Baik Muhammadiyah cetakan Jawa maupun Muhammadiyah cetakan sabrang sama sama dihadapkan kepada tantangan dakwah yang dahsyat. Proses industrialisasi yang akan dimulai secara besar besaran mulai april 1993 ini akan memberikan pekerjaan rumah (PR) yang sangat berat kepada semua gerakan Islam, khususnya Muhammadiyah, yang menyatakan dirinya sebagai gerakan modern Islam. Kita belum mempunyai contoh kira kira bagaimana nasib Islam di suatu negara Industri. Pada suatu kesempatan pernah saya katakan : apakah pada saat ini kita masih punya peluang untuk beriman ? Beriman dengan segala atribut dan implikasinya bukan beriman semata mata percaya kepada Tuhan. Iman dalam Islam adalah Iman yang dapat memberikan suatu keamanan ontologis kepada manusia, dan diatas dasar itu ditegakkan sebuah peradaban yang berwajah ramah.

Mari kita tengok sebentar keadaan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan. Bila pengamatan Kuntowijoyo dapat disetujui, maka gambaran tentang Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

Sesungguhnya dewasa ini Muhammadiyah sudah harus merumuskan kembali konsep gerakan sosialnya. Saya beranggapan bahwa selama ini Muhammadiyah belum mendasarkan program dan strategi kegiatan sosialnya atas dasar elaboratif. Akibatnya adalah bahwa Muhammadiyah tidak pernah siap merespon tantangan-tantangan perubahan sosial yang empiris yangterjadi di masyarakat atas dasar konsep, teori dan strategi yang jelas. Selama ini umpamanya Muhammadiyah masih belum dapat menerjemahkan siapa yang secara sosial-objektif dapat dikelompokkan sebagai kaum duafa, masakin, fuqoro dan mustadh’afin. Pertanyaan tentang siapakah yang dimaksud dengan kelompok kelompok itu dalam konteks sosialnya yang objektif, belum pernah diaktualisasikan secara jelas

Proses industrialisasi bukan saja akan mengubah kawasan agraris menjadi kawasan industri, tapi pada waktu yang sama akan menciptakan sosok manusia “liar” kompetitif yang jarang punya kesempatan untuk tersenyum. Ini jika kita melihat fenomena sosial di beberapa negara Industri :barat dan Jepang. Kita belum dapat memperkirakan secar apasti tentang bagaimana situasinya sekarang sebuah negeri Muslim menjadi negeri Industri. Jika keadaaanya tidak berbeda negeri negeri industri diatas, maka sejak dini kita katakan bahwa Islam pada waktu itu sudah tergusur mejadi kekuatan marginal yang tidak bermakna. Muhammadiyah sampai hari ini belum siap secar amantap dengan strategi budaya untuk menghadapi serba kemungkinan itu. Kendalanya adalah sumberdaya manusia yang ada sedikit sekali punya peluang untuk merenung dan merumuskan strategi itu. Komitmen Islam mereka tidak diragukan lagi. Yang sulit adalah menari peluang yang cukup untuk berfikir serius dan mendalam mengenai maslah Islam dan ummatnya. Sebagian besar kita berada dalam pasungan kesibukan yang non-kontemplatif itu .Saya pribadi tidak tahu bagaimana caranya keluar dari himpitan kesibukan yang amat melelahkan ini.

Apakah Muhammadiyah pernah keluar dari kultur kampung sepanjang sejarahnya ? menurut Kuntowijoyo, jawabannya adalah negatif. Dia menulis :

Secara Historis Muhammadiyah sesugguhnya terbentuk dari kultur kampung. Kalau dulu saya pernah mengatakan bahwa kelahiran Muhammadiyah mempunyai hubungan erat dengan lingkungan sosio ekonomi dan kultural masyarakat kiota., pernyataan ini benar dalam hal perbedaanya dengan latar belakang NU yang berbasis pada kultur agraris –desa. Tapi pernyataan itu harus direvisi, karena ternyata pada awal abad ke -20, saat ketika Muhammadiyah didirkian di Yogyakarta, kehidupan kota sesungguhnya lebih dikuasai oleh kaum priyayi, komunitas Belanda, dan komunitas Cina. Di Malioboro ada tempat peribadatan Cina, juga tempat peribadatan Free Mansory dari ‘Societeit’ Belanda, tapi tidak ada Masjid. Masjid Besar yang ada di keraton, sementara itu cenderung berada di bawah pengawasan kultural kejawen. Kita melihat bahwa Islam ketika itu merupakan fenomena pinggiran, berada di kampung-kampung

Dengan demikian sebenarnya basis sosial Muhammadiyah dan NU tidak banyak berbeda yaitu sam sama basis sosial wong cilik. Keadaan ini secara substansial menurut pengamatan saya belum banyak mengalami perubahan, bukan saja di Yogyakarta dan di Jombang, tempat kelahiran kedua gerakan Islam yang dipandang mewakili arus besar Islam di Indeonesia, tapi juga di seluruh nusantara. Kita masih belum beranjak jauh dari kawasan wong cilik. Bagaimana keadaannya 25 tahun mendatang, saya tidak tahu.

Penutup
Kalau strategi dakwah Muhammadiyah bertujuan hendak menggarami kehidupan budaya bangsa dengan nilai nilai Islam yang handal dan berkualitas tinggi, maka saatnya sudah teramat tinggi bagi kita sekarang untuk melakukan kaji ulang terhadap keberadaan, kiprah dan car apandang dubi dari gerakan yang didirikan oleh KHA Dahlan ini. Posisi sebagai wong cilik tidak pernah efektif menentukan nasibmasa depang suatu bangsa. Bagaimana mengubah posisi demikian itu agar menjadi posisi yang berwibawa dalam sejarah merupakan kerja dakwah dalam makna yang benar dan komprehensif.

Muhammadiyah Akan Merekonsiliasi Budaya Lokal

2008-09-14T12:17:00.000+07:00

Solo, Kompas

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dengan basis massa yang luas akan membuat langkah "revolusioner", yakni melakukan semacam rekonsiliasi terhadap kebudayaan, terutama budaya lokal seperti kesenian tradisional. Langkah ini akan menjawab anggapan adanya ''friksi'' antara Islam dan budaya lokal, atau persepsi bahwa Muhammadiyah "menolak" hal-hal yang berbau kesenian.

"Sebenarnya bukan langkah 'revolusioner'. Sebab, pergeseran pemikiran dan otokritik terhadap keringnya kehidupan berkesenian di kalangan Muhammadiyah sudah lama berlangsung. Ini dipertegas pada muktamar ke-43 tahun 1995 di Aceh. Otokritik ini diperkuat lewat Musyawarah Nasional Tarjih 2000 di Jakarta yang mengakui keragaman metodologi pemikiran keagamaan Muhammadiyah, termasuk interaksinya dengan kebudayaan lokal," kata Dra Yayah Khisbiyah MA, Ketua Panitia Semiloka Nasional "Dialektika Agama dan Budaya Lokal: Apresiasi terhadap Pluralitas Kesenian Tradisional" yang akan diselenggarakan di Kota Solo, 2-4 November 2001.

Langkah rekonsiliasi ini, kata Yayah di Solo hari Rabu (31/10), dilakukan atas dua alasan. Pertama sebagai upaya mencairkan sikap resisten Islam (Muhammadiyah) terhadap budaya lokal. Dan kedua, menjawab "kering"-nya apresiasi di kalangan Muhammadiyah terhadap dunia kesenian. Langkah ini dilakukan seiring pula dengan perubahan pemikiran yang berlangsung di kalangan Muhammadiyah sendiri.

"Sikap resisten itu tidak menguntungkan bagi Muhammadiyah, terutama ketika kita menghadapi proses membangun masyarakat madani dan menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang heterogen," ujarnya.

Kalangan Muhammadiyah, termasuk Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dikabarkan menyambut baik gagasan itu. Selain semiloka, sejumlah program aksi juga telah dipersiapkan, di antaranya festival seni pertunjukan, festival seni rakyat, apresiasi kesenian di kalangan siswa sekolah serta workshop di kalangan pendidik dan pendakwah.

Program ini dirancang oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadi-yah Surakarta (UMS). Sejumlah pembicara akan tampil dalam "Halaqah Tarjih" pertama di Solo, di antaranya Prof Dr Kuntowijoyo, Prof Dr Amin Abdullah, Dr Abdul Hadi WM, Budhi Munawar MA, Drs Syamsul Anwar, Prof Dr Muda Asya'arie, dan Dr Munir Mulkhan SU. Semiloka kedua dijadwalkan akan diadakan di Yogyakarta, Maret 2002.

Mubah

Syamsul Hidayat, panitia semiloka, menambahkan bahwa pada muktamar di Aceh (1995) terjadi perubahan paradigma berpikir tentang kesenian. Saat ini terjadi pemaknaan ulang terhadap kesenian, selain pemaknaan ulang terhadap teks, tentang yang disebut haram dan yang tidak.

Ia mengakui, dalam konteks inilah Muhammadiyah menghadapi dilema; di satu pihak berlangsung proses pemurnian ajaran agama, sedang di pihak lain menghadapi realitas serta modernisasi. Dalam muktamar di Aceh, katanya, telah terjadi pendekatan filsafat, "Bahwa seni sebagai ekspresi keindahan, dan hakikat itu bisa diterima."

Yayah menambahkan bahwa dalam ketetapan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah seni itu termasuk mubah (boleh), sedangkan Muhammadiyah sendiri pada dasarnya tidak homogen, sehingga kebutuhan terhadap kesenian itu pun bersifat heterogen. Dikatakan, pelibatan kalangan yang duduk di Majelis Tarjih-baik dari tingkat pusat maupun daerah-dalam semiloka ini diharapkan akan bisa mengubah hukum-hukum agama, sehingga akan terbangun rekonsiliasi dengan budaya lokal/tradisi.

Panitia semiloka lain, M Thoyibi, menambahkan bahwa wacana tentang perlunya apresiasi kesenian sudah lama menjadi kerinduan yang terpendam di kalangan Muhammadiyah. Mereka prihatin terhadap miskinnya apresiasi Muhammadiyah terhadap dunia kesenian. Pihaknya optimis bahwa usaha Muhammadiyah "membuka diri" ini akan mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, mengingat kegelisahan di kalangan Muhammadiyah itu telah merata. (asa)

Suara Politik Muhammadiyah Tergantung Amien?

2008-09-11T05:33:00.001+07:00

Kamis, 11 September 2008 - 01:06 wib

JAKARTA - Sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, suara warga Muhammadiyah masih menjadi rebutan bagi banyak partai politik, terutama parpol yang secara emosional punya kedekatan dengan Muhammadiyah seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Namun partai mana yang akan mendapat suara mayoritas, figur pendiri PAN Amien Rais dinilai masih menjadi faktor utama akan kemana mayoritas warga Muhammadiyah memberikan pilihan politiknya.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, kecenderungan warga Muhammadiyah akan kemana masih susah diprediksi karena mereka merupakan pemilih rasional. Hanya saja, jika melihat perolehan suara PAN pada Pemilu 2004, maka bisa dilihat bahwa mayoritas warga Muhammadiyah waktu itu memberikan pilihannya kepada PAN.

Banyaknya dukungan itu, kata dia, karena PAN waktu itu dipimpin Amien Rais yang merupakan figure paling kuat di kalangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, wajar saja jika mayoritas warga muhammadiyah memberikan suaranya kepada PAN.

"Memang banyaknya ke PAN waktu itu karena pendirinya adalah tokoh dan mantan Ketua PP Muhammadiyah sehingga secara emosional punya ikatan kuat. Tapi bukan ke PAN semua karena ada juga yang ke Golkar, PDIP, PKS dan PPP," kata Yunahar Ilyas, Selasa, (10/9/2008)

Dia mengatakan, untuk Pemilu 2009, mayoritas suara Muhammadiyah susah diprediksi karena selain PAN ada juga partai yang didirikan oleh tokoh muda Muhammadiyah yakni PMB. Bahkan, kata dia, melihat kedekatannya kemana juga sangat sulit karena masing-masing pengurusnya punya kedekatan yang sama.

Oleh karena itu, Yunahar berpendapat sebagai pemilih rasional warga Muhammadiyah akan menentukan pilihan berdasarkan nilai yang diperjuangkan masing-masing parpol tersebut.

"Jadi tidak mudah untuk mengarahkan warga Muhammadiyah untuk ke partai mana," tegasnya.

(Rahmat Sahid/Sindo/teb)

PAN Klaim Didukung Muhammadiyah

2008-09-11T05:30:00.000+07:00

JAKARTA - Meski terdapat beberapa elitenya kecewa dan mendirikan partai politik baru, Partai Amanat Nasional masih yakin pada Pemilu 2009 warga Muhammadiyah masih menjadi basis utama pendukungnya. Sebab, warga Muhammadiyah adalah pemilih rasional yang tidak gampang berpaling dalam menentukan pilihan.

Ketua DPP PAN Bidang Kaderisasi Muhammad Najib mengatakan, mayoritas warga Muhammadiyah tetap masih akan memberikan dukungannya terhadap PAN.

Sebab, kata dia, dari sekian banyak tokoh Muhammadiyah yang ikut berperan mendirikan dan membesarkan PAN hingga saat ini masih komit untuk berjuang bersama PAN.

"Saya terus berkomunikasi ke daerah-daerah, mereka para tokoh Muhammadiyah di daerah masih komit bersama kita untuk membesarkan PAN. Karena itu, saya yakin pemilu nanti mayoritas warga Muhammadiyah masih di PAN," kata Najib, Selasa (10/9/2008).

Menurut dia, sebagai pemilih yang rasional warga Muhammadiyah juga tentunya melihat bagaimana PAN memperjuangkan nilai-nilai kemandirian yang selama ini juga diperjuangkan Muhammadiyah.

Karena itu, ujar dia, mereka pasti bisa membedakan apakah yang sekarang ini mengklaim sebagai partainya warga Muhammadiyah tersebut benar-benar memperjuangkan nilai-nilai Muhammadiyah atau sekedar meluapkan rasa kekecewaannya terhadap PAN karena tidak terakomodir kepentingan politiknya.

"Jadi masalahnya adalah karena kekecewaan dalam berpolitik. Misalkan dalam pencalegan, ketika tidak terakomodir di PAN maka lompat ke partai lain lalu mengklaim sebagai partai Muhammadiyah," ujarnya. (Rahmat Sahid/Sindo/teb)

Muhammadiyah dan Pemilu

2008-09-09T14:11:00.000+07:00

Pemilihan Umum Bisa Mengancam Persatuan
Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik bisa memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, warga Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik berpotensi menyeret Muhammadiyah dalam konflik kepentingan partai politik.

Peringatan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di depan pengurus Muhammadiyah dari berbagai provinsi yang hadir dalam Pengkajian Ramadhan 1429 Hijriah di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (8/9). ”Sikap dasar akhlak politik Muhammadiyah tetap pada politik dakwah, politik kebudayaan, dan peradaban,” ujarnya.

Menurut Din, yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah dalam pemilu mendatang adalah memilih orang yang bisa memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah, yakni aspirasi untuk menyejahterakan masyarakat secara umum.

”Kita tidak perlu melihat partainya, dan jangan mau diadu domba partai politik. Terlalu mahal kalau Muhammadiyah dikorbankan hanya untuk kepentingan partai politik,” ujarnya.

Sebelumnya Din mengungkapkan, dalam percaturan politik nasional, Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar meskipun Muhammadiyah bukanlah partai politik.

”Keunggulan ini justru diperoleh karena gerakan dakwah dan kultural yang menyentuh masyarakat secara langsung. Strategi kultural yang berorientasi penguatan budaya dalam kehidupan bangsa ini merupakan dasar penting dalam meletakan landasan berbangsa,” ujarnya.

Sayangnya, menurut Din, dalam lintasan zaman yang panjang, ketika terwujud negara, dan semakin banyak gerakan Islam lain yang melakukan hal yang hampir sama dengan yang dilakukan Muhammadiyah, kewibawaan politik Muhammadiyah kian berkurang.

”Ini harus menjadi introspeksi diri bagi kita, yang pada masa lalu tokoh Muhammadiyah selalu tampil dalam setiap episode sejarah bangsa ini,” ujarnya.

Slamet Afandi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal, Jawa Tengah, mengingatkan perlunya Muhammadiyah bergerak dan jangan hanya menjadi penonton dalam politik. Ia berharap Muhammadiyah tidak mengabaikan politik praktis, tetapi tidak tercebur dalam politik uang yang merugikan rakyat.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengkajian Ramadhan Lukman Ali Husin mengingatkan agar pemimpin bangsa ini bisa memegang amanah untuk menyejahterakan rakyat.

”Inilah yang hilang dari dunia politik kita saat ini. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Apalagi, di depan kita ada penduduk miskin dalam jumlah besar, dan sebagian besar di antara mereka Muslim,” ujarnya. (MAM)

Silaturahim Pemanasan Capres Din Syamsuddin

2008-09-08T09:28:00.001+07:00

Hari sudah pukul 10 malam, tetapi satu per satu tokoh terus datang ke sebuah rumah di gang buntu di Pejaten Elok, Warung Buncit, Jakarta Selatan. Di halaman rumah itu berdiri tenda putih yang terbentang hingga ke seberang jalan. Tuan rumahnya adalah Din Syamsuddin, orang kuat dan nomor satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Di bawah tenda disusun sejumlah kursi. Sejumlah wartawan, elektronik dan cetak, melepas lelah dan berbincang sesamanya. Di dalam rumah, jamaah duduk beralaskan karpet. Di dekat pintu masuk dan melebar hingga memenuhi separuh dari ruang utama duduk jamaah pria.

Pada separuh lainnya duduk jamaah wanita, sebagian besar di antara mereka adalah para artis Pengajian Orbit. Hari itu, 31 Agustus 2008, Din berulang tahun ke-50.Dalam undangan yang disebarkan melalui surat menyurat singkat (SMS), Din mengundang koleganya untuk meringankan langkah ke rumahnya. Undangan disampaikan secara terbatas dan diingatkan untuk tidak membawa apa pun, termasuk karangan bunga.

Di dalam ruangan, tampak Akbar Tanjung, Harun Alrasyid (mantan pejabat Pemda DKI lalu menjadi gubernur NTB), pengamat politik dan aktivis Muhammadiyah, Bachtiar Effendi; Ketua Partai Matahari Bangsa (PMB), Imam Addaruqutni; lengkap dengan Sekjennya, Ahmad Rofiq. Sejumlah tokoh seperti Fuad Bawazier, Yuddy Chrisnandi, Rizal Sukma, Ketua MUI Amidhan, AM Fatwa, Ketua DPD Irman Gusman, dan Fachry Ali ikut pula hadir.

Anggota DPR Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, bertindak sebagai pembawa acara. Dengan gayanya yang lepas dia membawa suasana ringan penuh canda. Dia kemudian meminta sejumlah tamu untuk memberi pesan dan kesan. Bahkan, jika perlu mengingatkan tuan rumah.Kesempatan pertama diberikan kepada politisi senior Akbar Tanjung. Akbar dengan pembawaannya yang khas, kalem, berbicara dengan pelan dari tempatnya bersila, tepat di samping Din.

Dia memulai dengan menyoroti masalah usia. Menurut dia, usia 50 tahun tidak muda lagi, jika dibandingkan dengan Barack Obama yang usianya 47 tahun, tetapi akan kelihatan jauh lebih muda jika dibandingkan dengan calon Presiden AS dari Partai Republik, John McCain, yang sudah 72 tahun.Terlepas dari itu, Akbar berharap Din terus memimpin Muhammadiyah untuk menjaga pluralisme. ''Kita butuh tokoh Islam yang mayoritas, tetapi mampu menjaga keharmonisan.''

Akbar juga tak lupa menyinggung bahwa Din pernah menjadi Ketua Litbang Golkar. ''Dulu dia di Golkar. Saya memperkirakan jika terus di Golkar akan menjadi salah seorang pemimpin. Tetapi, jabatan yang dipegangnya sekarang tidak kalah,'' kata Akbar. Menimbang kondisi itu, menurut Akbar, menjadi orang nomor dua di Indonesia bagi Din hanyalah masalah waktu.

Pandangan Akbar itu mempengaruhi pembicara berikutnya. Aroma politik terasa kental di dalam ruang yang penuh diisi jamaah. Artis Cici Tegal misalnya menyebut Din sebagai sosok pemimpin mumpuni. ''Jika Pak Din maju (menjadi capres) maka kami akan membantu, tetapi jika tidak maka kami juga akan ikhlas menerimanya.''Dukungan senada disampaikan pengamat politik Bachtiar Efendi. ''Apalagi, karena saya mau maju juga menjadi Ketum Muhammadiyah (menggantikan Din),'' seloroh Bachtiar menggoda Din. ant/uba

Syafii Maarif Terima Magsaysay Award 2008

2008-09-01T14:46:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mendapat anugerah Ramon Magsaysay Award 2008 untuk kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional. Syafii dinilai memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan persaudaraan, perdamaian, dan solidaritas sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dan lintas negara.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas Magsaysay Award Foundation Jaime Augusto Zobel de Ayala II di Teater Utama Pusat Kebudayaan Filipina di Manila, Minggu (31/8) sore.

Syafii Maarif dianggap mampu membimbing umat Islam Indonesia untuk menerima pluralisme dan toleransi sebagai basis kehidupan yang adil dan harmonis di Indonesia. Upaya Syafii ini juga memiliki pengaruh global.

Dialog antariman yang dikembangkan Syafii di tengah meningkatnya ketegangan antarumat beragama di Indonesia mampu mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Syafii berhasil mengembangkan citra Islam yang damai, antikekerasan, dan menolak keras anggapan terorisme sebagai bagian dari Islam.

Magsaysay Award 2008 juga diberikan kepada Grace Padaca dari Filipina untuk kategori Pelayanan Pemerintahan. Kategori Pelayanan Publik diberikan kepada Center for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institutions (CRD MRI) dari Filipina dan Therdchai Jivacate dari Thailand.

Sementara itu, kategori Kepemimpinan Komunitas diraih Prakash Amte dan Mandakini Amte dari India. Kategori Kepemimpinan Baru yang Cemerlang diraih Ananda Galappatti dari Sri Lanka.

Penghargaan untuk kategori Jurnalisme, Sastra, dan Seni Komunikasi Kreatif diberikan kepada Akio Ishii dari Jepang.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Raja Juli Antoni, yang menghadiri acara penganugerahan tersebut, Syafii dalam pidato singkatnya mengatakan, penghargaan yang diterimanya tidak lepas dari peranan Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah membesarkannya. (MZW)

Membebaskan Pikiran Bukan Membebaskan Kelakuan

2008-07-28T13:19:00.000+07:00

Oleh arifnur

Ada perdebatan dalam khasanah pemikiran Islam. Seakan sejarah terus berulang, perdebatan antara fihak-fihak yang mengaku liberal dengan yang mengklaim sebagai penjaga syari’at, fihak-fihak yang mengaku modern dengan orang-orang yang menjaga tradisi dan sebagainya.

Namun apa sebenarnya yang terjadi. Benarkah pergulatan pemikiran itu murni sebagai sebuah pergulatan pemikiran semata ? Tidak ! Dalam realita sejarah pergulatan pemikiran itu sering disertai oleh banyak hal yang kemudian menimbulkan konflik. Sebut saja ketika sekelompok orang menyebut saudaranya sesama muslim sebagai kaum jumud, terbelakang atau ‘ndeso. Tentu saja yang disebut akan menjadi marah, paling tidak tersinggung. Jadi kalau yang terjadi seperti itu siapa yang salah ? Bisa jadi pemikiran kaum yang mengaku modern tersebut memang benar, tetapi ketika menyampaikan kepada saudaranya dengan cara yang ‘kasar’ seperti tersebut di atas bisa-bisa pesan yang ingin disampaikan tidak tersampai.

Konflik di atas ternyata bukan konflik pemikiran semata, tetapi konflik akhlaq. Ada kekurangtepatan memandang saudaranya, bila memang ada gap dalam pendidikan tentu saja tidak mungkin kita menggunakan bahasa lugas seperti kehidupan di kampus.

Ketika ada konflik antara mu’tazilah, sunni dan syi’ah ternyata banyak dibumbui masalah politik. Akhirnya terjadi saling bantai dan saling mengkafirkan yang berimbas pada perebutan kekuasaan. Memang, penyakit manusia sepanjang zaman itu sama. Gengsi, berebut Kekuasaan dan Harta ternyata sering menumpang pada perdebatan pemikiran.

Ketegasan membela kebenaran adalah sebuah keharusan. Namun bila ada seseorang yang memiliki perbedaan pemahaman tentang kebenaran tersebut haruskan kita hina, kita kafirkan, atau kita telikung melalui konflik politk bahkan kekerasan ? Sejarah membuktikan, model di atas tidak ada dalam kamus Rasulullah SAW. Nabi Muhammad berperang dengan orang kafir ketika orang kafir tersebut memulai permusuhan. Nabi Muhammad mengusir kaum Yahudi di Madinah setelah mereka berkhianat. Bahkan kepada kaum kafir seperti di Tha’if pun Beliau tidak meminta azab, namun meminta agar mereka di sadarkan.

Model perdebatan memang harus hati-hati. Perdebatan di depan khalayak di negeri seperti di Indonesia tentunya berbeda dengan model perdebatan di Damaskus model Ibnu Taimiyah. Di Indonesia, tidak perlu memilih kata-kata lugas dan cukup dengan sindiran-sindiran tajam untuk menyampaikan pesan. Para pendakwah tidak perlu mengatakan kepada pengikutnya dengan memilih kata “ Si A itu Sesat, jangan baca bukunya “ Cukup katakan “Si A itu menurut saya salah, bila mau membaca bukunya hati-hati”. Karena pada prinsipnya membaca buku apapun, termasuk buku sang pendakwah tadi, seseorang harus hati-hati (baca: kritis).

Mungkin masyarakat kita perlu didik tentang hakekat ilmu dan pemikiran manusia. Pada hakekatnya setiap yang ada di otak manusia, itu adalah hasil olah fikir manusia. Yang mutlak benar adalah Kalam Allah baik dalam bentuk Alam dan tatanan sosial maupun Teks dalam Al Qur’an. Selanjutnya semuanya adalah tafsir. Sunnah Rasulullah SAW oleh Al Qur’an memang menjadi sumber hukum juga. Namun hadist-hadist yang dikumpulkan oleh para ilmuan hadist tetaplah merupakan produk ilmiah yang cara pengumpulan serta pengklasifikasiannya menggunakan pendekatan ilmiah.

Metode ilmiah memang akan menjadi penengah yang cukup obyektif bila kita sedang berada dalam arena perbedaan pendapat. Setiap orang berhak (bahkan wajib) mendakwahkan apa yang dia yakini benar. Namun tidak perlu melakukan pemaksaan-pemaksaan, karena kewajiban kita tentang kebenaran adalah menyampaikan dengan baik, mendialogkan dengan santun dan mencontohkan aplikasinya dengan baik.

Seharusnya Kerahmatan Menjadi Ukuran Ke- Islaman Gerakan

2008-07-28T13:16:00.000+07:00

Arif Nur Kholis

Yogyakarta- Dr. Hamim Ilyas dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menyatakan bahwa saat ini perlu dikembangkan pemahaman bahwa seharusnya tingkat kerahmatan dan kemanfaatan sebuah gerakan atau organisasi Islam yang menjadi ukuran ke-Islaman gerakan Islam tersebut, karena menurutnya, adalah sebuah keanehan bila khalayak mengganggap derajat kesalehan seorang pengebom yang membunuh banyak orang sama dengan dengan mereka yang bekerja untuk kemanfaatan masyarakat. Menurut Hamim yang juga pengajar UIN Sunan Kalijaga dalam Seminar Nasional Pemeranan Majelis Taklim/ Pengajian dalam Menanamkan nilai-nilai multikulturalisme 12 Juli 2008 di gedung Muhammadiyah Cik ditiro tersebut, sayangnya hingga saat ini tidak banyak yang mengeksplorasi konsep wamaa arsalnaka illa rahmatan lil alamin sebagai parameter ke-Islaman sebuah gerakan. Menurut Hamim, dengan menjadi menjadi rahmat sebesar besarnya kepada alam, berarti Islam mengakui nilai-nilia Multikultural dalam ajarannya.

Hamim lebih lanjut menyatakan dalam Seminar yang diselenggarakan PP Aisyiyah dan DEPAG RI tersebut, bahwa saat ini kesadaran multikultural tidak seharusnya berhenti pada pengakuan adanya perbedaan semata, namun sudah harus menjadi sebuah kesadaran yang saling memberdayakan diantara perbedaan tersebut. Menurutnya, Muhammadiyah dalam ranah praksis sudah memasuki kesadaran tersebut, terbukti dengan fenomena Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia Timur yang sebagian besar mahasiswanya dari kalangan non- Muslim. Artinya, Muhammadiyah tidak sekedar mengakui adanya perbedaan, namun juga memberi kesempatan kepada mereka yang non-Muslim untuk berkembang dalam hidupnya melalui pendidikan. Kemauan untuk memberi kesempatan mendapat pendidikan kepada orang non Muslim inilah yang bisa disebut sebagai wujud kerahmatan Muhammadiyah kepada mereka yang berbeda agama.

Hamim menyatakan bahwa pada masa kolonial, konsep Multikultural ini berhenti pada pengakuan adanya perbedaan semata. Setelah kemerdekaan Indonesia, kesadaran multikultural sudah berkembang hingga dimasa orde lama. Namun sayang, menurutnya setelah berdirinya orde baru, kesadaran multikultural ini berubah menjadi sekedar toleransi dimana berhenti pada sekedar mengakui dan menghormati perbedaan semata, sehingga kesadaran untuk saling memberdayakan sangat kurang.

Dalam kesempatan tersebut Hamim juga menyitir Ayat 148 Al Qur’an dari Surat Al Baqoroh yang telah menjadi trade merk Muhammadiyah yaitu fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). Dari ayat tersebut menurut Hamim, kesadaran multikultural bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru bagi Muhammadiyah, karena di ayat tersebut dinyatakan bahwa masing-masing komunitas memiliki orientasi budaya yang dituju dan dalam meresponnya umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. (arif).

Membaca ‘Manivesto’ Muhammadiyah Terhadap Globalisasi

2008-07-28T13:13:00.000+07:00

Oleh arifnur

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang kemarin menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn (Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad). Dokumen tersebut tampaknya meneruskan tradisi Muhammadiyah yang menghasilkan manifesto demi manifesto di setiap periode sejarahnya. Manifesto-manifesto tersebut kemudian dikenal dengan nama resmi : Kepribadian Muhammadiyah (Keputusan Muktamar ke 35,1956), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo), Khittah Perjuangan Muhammadiyah ( Muktamar ke-40 Surabaya, 197 dan Khitah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Tanwir Bali 2002 ).

Selain dokumen-dokumen diatas, ada juga dokumen-dokumen formal sejarah Muhammadiyah yang layak disebut sebagai manifesto Muhammadiyah seperti Langkah 12 yang dicetuskan oleh KH Mas Mansyur di masa Pra Kemerdekaan juga Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang digagas Ki Bagus Hadikusumo di awal Kemerdekaan Indonesia, disamping ada sebuah ‘manifesto praksis’ hasil Muktamar ke 44 tahun 2000 di Jakarta yang dikenal dengan sebutan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

Tradisi ini memang bukan tradisi yang dimulai oleh KH Ahmad Dahlan, dimana dimasa KH Ahmad Dahlan hidup tidak ada satupun bentuk teks yang kemudian diakui sebagai dokumen organisasi layaknya sebuah manifesto. Mungkin sosok KH A.Dahlan-lah yang dianggap sebagai ‘manifesto hidup’ dimana di awal perintisan Muhammadiyah itu. Dengan keluarnya bentuk manifesto-manifesto yang keseluruhannya merupakan produk pasca KH Dahlan ini, bisa diartikan sebagian missi KH Ahmad Dahlan telah berhasil ruh tajdid (pembaharuan) di dalam Muhammadiyah secara kelembagaan masih terus bergelora.

Namun yang kemudian perlu di kritisi adalah seberapa besar pengaruh dokumen-dokumen sejarah Muhammadiyah ini dalam perjalanan persyarikatan Muhammadiyah ke depan ? Efektifkah manivesto terbaru berjuluk Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn ini dalam perjalanan Muhammadiyah kedepan ?

Nilai Strategis Zhawãhir al-Afkãr

Keluarnya Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn ( kemudian disebut sebagai Zhawãhir al-Afkãr saja) tampaknya bukanlah semata-mata layaknya pidato peringatan ulang tahun Muhammadiyah yang sudah berusia hampir satu abad ini. Zhawãhir al-Afkãr ini keluar dalam waktu yang strategis di tengah krisis peradaban Modern ummat manusia. Muhammadiyah mungkin merujuk prediksi para penafsir arah peradaban yang sepakat bahwa saat ini adalah detik-detik akhir dari peradaban modern dan merupakan awal dari munculnya konstruksi peradaban baru, walaupun kemudian para penafisr arah peradaban itu memiliki perbedaan membaca kecenderungan jaman dengan rumusan-rumusan yang beragam. Dimana perbedaan-perbedaan itu memunculkan beberapa varian seperti konsep Post Modern Derida dan kawan-kawan, The End of History nya Fukuyama, Toynbee dalam The Study of History, Turning Point-nya Fritjof Capra, atau Peradaban Gelombang Ketiganya Alvin Tofler.

Bila dilihat dari teks Zhawãhir al-Afkãr tampak ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan isi manifesto-manifesto sebelumnya, dimana selain merupakan sebuah manivesto terpanjang sepanjang sejarah, Zhawãhir al-Afkã ini juga merupakan sebuah manivesto yang menganut pola fikir baru, walaupun tetap berpijak dalam tradisi ar-ruju’ ila al –Qur’an wa as-Sunnah dan tajdid. Di dalam dokumen Zhawãhir al-Afkãr inilah pertama kali di cantumkan secara jelas tafsir bentuk Masyarakat Islam yang Sebenar-Benarnya sebagai tujuan Muhammadiyah dalam 5 pokok pikiran. Dan Zhawãhir al-Afkãr tidak sekedar menganut bentuk penegasan ulang identitas persyarikatan yang lebih bersifat nasional seperti manifesto-manifesto sebelumnya, namun juga merupakan sebuah bentuk rumusan visi kedepan Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyambut zaman baru yang ditandai dengan Globalisasi.

Mungkin Muhammadiyah dengan Zhawãhir al-Afkãr ini ingin menghadirkan kembali ‘sosok’ KH A Dahlan yang ijtihadnya telah terbukti mampu mengatasi peliknya relasi Islam dengan modernisme selama kurun waktu hampir satu abad ini. Pendek kata, Zhawãhir al-Afkãr ini mencoba mentajdid kembali bentuk Muhammadiyahnya KHA Dahlan seabad yang lalu dalam sebuah konstruksi relasi Islam dengan tata peradaban baru pasca runtuhnya modernisme. Atau bahkan dengan Zhawãhir al-Afkãr ini Muhammadiyah ingin menghadirkan kembali spirit Piagam Madinah yang telah berhasil ‘melampaui jamannya’ di tengah peradaban baru yang akan datang .

Peta Globalisasi Versi Muhammadiyah

Bentuk kesadaran baru tersebut terlihat pada dimasukannya masalah globalisasi dan tata kehidupan dunia di dalam rumusan Zhawãhir al-Afkãr. Di dalam point demi point di dalam Zhawãhir al-Afkãr ini, secara gamblang tergambar peta kondisi masa depan versi Muhammadiyah, tanggung jawab Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan Kemanusiaan, serta agenda antisipatif Muhammadiyah kedepan dalam rangka menyongsong era baru tersebut.

Khususnya pada pernyataan kedua point Pandangan Muhammadiyah tentang Kehidupan, Muhammadiyah telah menyadari dan memetakan sebuah era baru yang tak mungkin ditolak lagi yang kemudian disebut sebagai era Globalisasi. Era yang memang belum pernah secara nyata dirasakan oleh pendahulu-pendahulu ummat manusia ini disadari Muhammadiyah sebagai pisau bermata dua, dimana bisa bernilai positif dan juga tidak menutup kemungkinan bernilai negatif.

Seperti dibahas oleh para penafsir arah peradaban, di era Globalisasi ini ummat manusia akan dihadapkan dengan setting global yang menjadikan mereka terkumpul dalam sebuah ‘global village’. Dimana dengan daya dukung revolusi teknologi informasi yang benar-benar memiliki akselerasi yang belum pernah dialami ummat manusia sebelumnya, sekat-sekat geografis dan politis akan tidak banyak berarti lagi, faktor produksi yang utama adalah modal intelektual dan manajemen informasi yang kemudian memungkinkan meningkatnya intensitas kehidupan yang berpijak pada kemerdekaan individu dan persaingan bebas dalam berbagai bidang. Apalagi ketika era pasar bebas yang menjadi puncak dari ‘hantu’ Globalisasi itu sudah berlaku efektif di seluruh dunia.

Meminjam cerita sejarah permusuhan Ibrahim a.s dengan para pemuja berhala, di dalam rumusan Zhawãhir al-Afkãr tersebut Muhammadiyah mencoba mengidentifikasi ‘berhala-berhala’ baru di era Globalisasi. Berhala pertama berupa egoisme (ta’bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta’bid al-mawãd), penghambaan terhadap nafsu seksual (ta’bid al-syahawãt), dan penghambaan terhadap kekuasaan (ta’bid al-siyasiyyah) yang sebenarnya merupakan musuh risalah tauhid sepanjang sejarah ummat manusia. Berhala lainnya adalah timbulnya ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisma primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Dan berhala yang lain adalah lahirnya ketidak-adilan global yang baru akibat pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (dhu’afã) dan tertindas (mustadh’afin).

Namun kemudian Muhammadiyah juga memetakan nilai positif zaman Globalisasi ini dalam rumusan :

Globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun dengan kelompok lain (‘alãqah insãniyyah), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi

Dari pernyataan terakhir diatas tampak bahwa Muhammadiyah ingin menumbuhkan optimisme dalam menghadapi zaman baru yang akan datang. Namun sayang, ternyata Muhammadiyah hanya bisa melihat nilai positif Globalisasi baru sebatas rumusan di atas, sehingga terkesan Muhammadiyah masih belum bisa menangkap sisi positif lain seperti layaknya KHA Dahlan melihat berbagai sisi positif Modernisme di tengah kejamnya modernisme. Sepertinya perlu di kemudian hari untuk lebih jeli memetakan peluang-peluang positif yang lain yang sebenaranya bisa lebih banyak dipetakan, bila tidak spirit baru yang terkandung didalam Zhawãhir al-Afkãr ini masih kalah futuristis dibanding visi futuristis KHA Dahlan hampir se-abad yang lalu .

Karena seperti layaknya kelahiran peradaban modern di akhir abad-17, rumus peradaban berlaku: siapa yang menyadari dan berhasil mendefinisikan diri kususnya posisi politik dan ekonomi secara tepat dan cepat, memenangkan tafsir atas konstruksi budaya baru serta mampu menginjeksi nilai-nilai fundamental yang diyakini di dalam paradigma universal, dan menguasai perangkat-perangkat peradaban baru sampai tingkatan expert dialah yang mampu bersaing di dalam peradaban baru itu. Dalam rumusan teologi positif, persaingan Global di era Globalisai harus dimaknai juga sebagai wujud fastabiqul khairat antar seluruh penduduk dunia dalam arti sebenar-benarnya. Karena sebenarnya yang mengerikan bukan Globaisasi itu sendiri, namun bagaimana kita bisa melewati proses transisi ke memasuki Globalisasi. Karena seperti ketakuatan para penentang Globalisasi, bila kalah maka siaplah menjadi budak-budak baru di era Globalisasi, inilah yang disebut sebagai neo-imperialisme. Walaupun bila berhasil melewati transisi dengan sukses tidak berarti akan menjadi penguasa tunggal Globalisasi itu sendiri, namun akan terus bersaing dengan para pemain lain yang berhasil melewati masa transisi ini.

Globalisasi dan Realitas Ummat Islam Saat Ini

Seperti kebanyakan ummat Islam di dunia dan juga di Indonesia, kesadaran akan datangnya jaman baru yang di kenal dengan Globalisasi ini masih sangat kurang. Hal ini terjadi karena adanya lemahnya pengetahuan dan akselerasi pemikiran mayoritas ummat Islam, minimnya kompetensi dan keterbatasan akses ummat terhadap perangkat-perangkat Globalisasi, Serta masih banyaknya ummat Islam yang masih hidup dalam alam ‘manusia kalah’ yang tidak berhasil melewati transisi dari zaman pra modern ke jaman modern. Sehingga Globalisasi difahami hanya sebatas ‘hantu’ di siang hari yang sulit mereka fahami bentuknya karena selalu datang dalam wujud abstrak seperti di dalam khutbah para khatib muda, dan tulisan-tulisan kolom para ahli di surat kabar. Tidak heran bila muncul plesetan dari para mubaligh ummat yang frustasi dengan munculnya kosa kata ‘Gombalisasi’.

Hal yang sangat strategis adalah Muhammadiyah perlu sekali mencoba menerjemahkan gejala baru ini dalam bahasa ‘ummatnya’, tentunya tetap dalam paradigma Islam yang selalu posistif memandang perubahan. Sehingga proses pembangunan kearifan global ‘ummatnya’ itu dengan tetap bersandar pada etika Islam bisa dilakukan. Upaya strategis yang lain adalah mendorong meningkatnya upgradding kompetensi warga dan obyek dakwahnya serta pengenalan kepada warga dan obyek dakwahnya tentang perangkat-perangkat jaman baru yang lebih mengedepankan modal intelektual dan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian pembacaan peluang yang terumuskan dalam pernyataan tentang sisi positif Globalisasi di atas bisa menjadi kenyataan atau bahkan lebih dari sekedar itu.

Mungkin bila semua hal diatas bisa berjalan efektif, tidak mustahil pengulangan sejarah sukses perkenalan Islam dengan peradaban Yunani, Persia, India, Cina yang kemudian menjadi fondasi bentuk peradaban ‘Orang Islam’ di abad pertengahan yang lalu bisa terjadi lagi. Tentunya dengan tafsir baru yang berlaku di era Globalisasi yang menjadikan seluruh bumi, hingga ‘pojokan-pojokan’-nya, sebagai surganya seluruh ummat manusia.

Globalisasi dan Kesadaran Peradaban Ummat Islam

Merujuk dari pemetaan fase peradaban Alvin Tofler dengan tiga fase peradaban : Peradaban Agraris, Peradaban Industri dan Peradaban Informasi, dalam kenyataannya sebagian besar ummat Islam, termasuk yang berada di Indonesia baru saja memasuki peradaban Industri, bahkan masih banyak yang masih hidup dalam alam kesadaran agraris. Dengan demikian, akan menjadi persoalan besar bagi Muhammadiyah dalam melakukan advokasi terhadap peluang Indonesia yang disinyalir di dalam Zhawãhir al-Afkãr akan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah yang sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal.

Dengan keinginan Muhammadiyah untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, sepertinya membutuhkan kerja yang super keras. Pekerjaan super keras itu bahkan bisa terjadi ketika menghadapi anggotanya sendiri yang sebagian besar adalah pribadi-pribadi yang mapan dan nyaman dengan bentuk peradaban industri ‘cerobong asap’ dalam status buruh baik ‘buruh negara’ (PNS), maupun buruh industri. Belum lagi persoalan ketika menghadapi sebagian warga dan obyek dakwahnya yang dimungkinkan masih banyak yang berpola fikir agraris dan juga feodal.

Menurut Alvin dan Heidy Tofler, bentuk The Clash of Civilitation itu sejatinya bisa terjadi bukan dalam bentuk peperangan antara barat dan Islam (serta Cina) seperti gambaran Hutington, namun dalam bentuk peperangan antara generasi berkesadaran baru melawan generasi dengan kesadaran lama. Pertentangan itu terjadi karena sifat dasar manusia yang merasa terancam ketika ada arus baru timbul, sehingga sentimen-sentimen gengsi dan sombong akan mengubur kebijaksanaan dan kearifan di dalam dialog antar dua kesadaran tersebut.

Bila potensi konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, bisa-bisa didalam tubuh Muhammadiyah sendiri akan terjadi pertarungan sengit antara dua wakil kesadaran peradaban di atas. Dimana generasi baru yang memiliki kesadaran global, bergerak lintas bangsa dan negara, memiliki relasi multikultural dan memiliki definisi kecepatan waktu dan kedetailan analisis yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya akan menghadapi perlawanan sengit, karena ‘tidak nyambung’, dengan generasi lama yang memang tidak pernah merasakan bentuk kehidupan baru tersebut dalam kenyataan hidupnya. Ini karena generasi baru ini memiliki akses terhadap artefak peradaban baru seperti referensi yang jauh lebih variatif (bahkan bisa dikatakan tidak terbatas), komputer dengan aplikasi yang semakin memanjakan penggunanya, internet dengan kecepatan tinggi, TV satelit, hingga teknologi pemetaan DNA serta berbagai perangkat yang membutuhkan keahlian spesifik lainnya dalam kapasitas expert. Sekali lagi bukan karena perbedaan aqidah atau keyakinan, namun hanya perbedaan pengalaman akan zaman yang ternyata sangat mempengaruhi perbedaan akan presepsi terhadap kenyataan baru. Para futurolog sering mengibaratkan sulitnya menjelaskan era baru ini kepada generasi berkesadaran lama seperti sulitnya menjelaskan wujud seekor gajah kepada lima orang buta yang memegang lima macam organ tubuh gadjah.

Namun yang lebih berbahaya lagi bila ternyata pertentangan tersebut terjadi karena adanya fihak-fihak yang merasa terancam kekuasaan politik ekonominya akibat timbulnya arus baru. Mungkin kita bisa merujuk gambaran melalui penjelasan di Al Qur’an mengapa Fir’aun menolak risalah Musa, atau bangsawan Makkah menolak risalah Muhammad SAW, bukan karena mereka menolak kebenaran itu sendiri, selain karena kesombongannya juga karena mereka merasa terusik ‘zona nyamannya’ yang sebelumnya sudah mereka anggap sebagai sebuah puncak kenyamanan. Dialog antar dua kesadaran tidak terjadi, karena salah satu fihak terus menerus membuat ‘noise’ dalam proses dialog dalam bentuk kekerasan fisik, pemboikotan akses politik dan ekonomi, intimidasi, kecurigaan berlebih dan bahkan teror yang kesemuanya itu menandakan adanya sifat paranoid dan inferiority complex yang akut. Jangankan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran, kesabaran saja sudah menjadi harga yang sangat mahal di dalam dialog ini.

Nasib Minoritas Kreatif Sebagai Kader Penerus di Era Baru

Kesadaran secara normatif akan Globalisasi mungkin memang sudah didapatkan oleh Muhammadiyah, walaupun masih terbatas di tingkatan elitnya. Namun yang kemudian perlu menjadi perhatian lebih adalah bagaimana menyiapkan kader-kader penerus yang mampu mengaplikasikan kesadaran baru itu dalam perjalanan selanjutnya, taruhlah seratus tahun ke depan dahulu. Hal ini harus menjadi perhatian karena saat ini tampaknya ada masalah yang cukup memprihatinkan di dalam hubungan antara generasi tua yang sebagian mungkin telah menyadari perubahan kondisi jaman ini dengan kader-kader mudanya yang mencoba berfikir dan membangun batu-bata peradaban selanjutnya dalam prespektif Muhammadiyah. Tentu saja ini terlepas dari kesalahan beberapa anak muda yang memang kurang santun dalam menyampaikan ide-ide pembaharuannya yang seharusnya dimaknai sebagai proses anak muda yang kadang juga ada yang masih ‘Shock’ dengan kenyataan baru yang tidak disadari generasi sebelumnya .

Seharusnya bila Muhammadiyah ingin tetap memiliki peran lebih dan tidak akan ikut hancur bersama hancurnya modernisme, Muhammadiyah harus menyadari pula tentang bagaimana memelihara monoritas kreatif (mujadid, pembaharu) yang menyiapkan diri untuk memasuki zaman baru nanti. Ini mencoba merujuk konsep Toynbee tentang kelahiran minoritas kreatif di tengah transisi peradaban.

Budaya runtuh karena kehilangan Fleksibilitas. Pada waktu struktur sosial dan pola perilaku telah menjadi kaku sedangkan masyarakat tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, peradaban itu tidak akan mampu melanjutkan proses kreatif evolusi budayanya. Dia akan hancur dan secara berangsur mengalami disintegrasi.

Sementara peradaban-peradaban yang sedang berkembang menunjukan keberagaman dan kepandaian yang tak pernah berhenti, peradaban-peradaban yang berada dalam proses disintegrasi menunjukkan keseragaman dan kurangnya daya temu. Hilangnya flesibilitas dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi ini disertai dengan hilangnya harmoni secara umum pada elemen-elemennya, yang mau tak mau mengarah pada meletusnya perpecahan dan kekacauan sosial.

Namun demikian, selama proses disintegrasi yang menyakitkan itu, kreativitas masyarakat -kemampuannya untuk menghadapi tantangan – tidak hilang sama sekali. Meskipun arus budaya telah menjadi beku dengan melekatkan diri pada pemikiran-pemikiran mapan dan pola-pola perilaku yang kaku, minoritas kreatif akan tetap muncul ke permukaan dan melanjutkan proses tantangan dan tanggapan itu. Lembaga–lembaga sosial yang dominan akan menolak menyerahkan peran-peran utama kepada kekuatan-kekuatan budaya baru ini, tetapi mereka mau tak mau akan tetap runtuh dan mengalami disintegrasi, dan kelompok minoritas kreatif itu mungkin akan mampu mentransformasikan beberapa elemen lama menjadi konfigurasi baru. Proses evolusi budaya ini akan terus berlanjut, tetapi berada dalam kondisi-kondisi baru dan dengan tokoh-tokoh baru pula. (dari Titik Balik Perdaban, Fritjof Capra, 1981).

Adalah sebuah prestasi yang membanggakan bila Muhammadiyah ternyata bisa survive bahkan berperan aktif dalam bentuk peradaban baru yangakan datang. Bahkan bila ini terjadi, Muhammadiyah akan membuktikan lebih cerdas dibanding bentuk masyarakat Islam pasca abad pertengahan yang terbukti tidak berhasil mempertahankan diri ketika arus peradaban dunia berubah karena ternyata tidak bisa melahirkan minoritas kreatif yang mampu survive dan bersaing dengan minoritas kreatif dari komunitas lain, dalam hal ini barat.

Mungkin saja sebagian kalangan di Muhammadiyah masih hidup didalam alam mitos tentang kelahiran para Mujadid ini layaknya keyakinan tentang datangnya Ratu Adil atau Satria Piningit di dalam kepercayaan jawa tradisional-agraris-pra modern, sehingga hingga saat ini masih banyak kalangan di Muhammadiyah yang tidak memiliki perhatian mendalam tentang proses perkaderan para mujadid tadi. ‘Pembaharu yang dijanjikan’ yang akan menjadi nahkoda Muhammadiyah di kemudian hari itu hanya di tunggu, bukan diusahakan. Hal ini terbukti dengan rendahnya kualitas perkaderan hasil dari Angkatan Muda Muhamadiyah, terutama yang mampu mengantisipasi perubahan zaman. Yaitu lahirnya kader-kader yang memiliki kesadaran akan jaman baru, mampu berperan dalam proses evolusi kreatif untuk mengkonstruksi kebudayaan baru, memiliki kompetensi yang memungkinkan mengakses artefak-artefak zaman baru, dan sekaligus bisa memaknainya dan menginjeksi nilai-nilai yang diyakininya, disamping kompetensi normatif seperti kedalaman pengetahuan tentang Islam dalam arti luas dan sempit.

Yang sangat tidak kita harapkan adalah bila banyak ‘Kalangan Mapan’ di Muhammadiyah, sadar atau tidak, sedang berada dalam posisi yang digambarkan Toynbee sebagai bagian dari “Lembaga–lembaga sosial yang dominan akan menolak menyerahkan peran-peran utama kepada kekuatan-kekuatan budaya baru ini..” karena bila benar begitu akan berlaku asumsi Toynbee selanjutnya “…mereka mau tak mau akan tetap runtuh dan mengalami disintegrasi, dan kelompok minoritas kreatif itu mungkin akan mampu mentransformasikan beberapa elemen lama menjadi konfigurasi baru..” Akan sangat menyedihkan bukan bila kelompok minoritas kreatif di dalam rumusan Toynbee di atas adalah berasal dari golongan lain di luar Muhammadiyah. Pendek kata bila asumsi Toynbee di atas benar, Muhammadiyah berarti cepat atau lambat juga akan mengalami keruntuhan dan mengalami disintegrasi.

Gambaran kemungkinan ‘keruntuhan’ Muhammadiyah di atas, walaupun tidak bisa diartikan sebagai keruntuhan Islam walaupun berarti keruntuhan sebuah aset ummat Islam yang besar , secara logis akan sangat mungkin terhindar bila Muhammadiyah konsisten dengan kalimat terakhir dari point ketiga komitment Muhamamdiyah di dalam naskah Zhawãhir al-Afkãr yang berbunyi “Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini, sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya, dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan ” . Tentu saja wujud konsistensi itu ketika Muhammadiyah mampu menerjemahkannya dalam gerakan riilnya, khususnya dalam memformat kelahiran mujadid-mujadid yang akan hidup di jaman baru nanti.

Sayang bila lahirnya dokumen sejarah yang (seharusnya) fenomenal ini harus tenggelam oleh hiruk pikuk pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kontroversi pertarungan kekanak-kanakan para pemikir golongan ‘tua’ dan ‘muda’ Muhammmadiyah di Muktamar lalu. Dengan lahirnya Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn, saat ini warga Muhammadiyah sudah seharusnya berbangga bahwa mereka sudah memiliki pijakan normatif untuk menyongsong era baru yang akan datang sehingga salah satu tafsir bentuk masyarakat utama yang tercantum di dalam naskah Zhawãhir al-Afkãr berupa masyarakat yang : bercorak ”madaniyah” , senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya (dalam keunggulan) kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas” bisa terealisasikan.

Insya Allah Muhammadiyah akan mampu meneladani konsep berfikir para generasi shalaf yang percaya diri karena ke-Islaman, ke-imanan, dan ke-ihsanannya menghadapi segala bentuk perubahan dan segala macam peradaban dengan fikiran sikap positifi. Terbukti mereka mampu menjinakkan produk-produk peradaban lain darui Cina, India, Persia, Yunani, Mesir dan mampu menjadikannya sebagai fondasi bentuk peradaban baru. Kita yang hidup di ujung peradaban lama dan di awal peradaban baru ini memang berada dalam kondisi krisis dan bahkan menjadi mengerikan. Namun ada baiknya kita belajar dari konsep ‘krisis’ dalam kearifan Cina yang menggunakan kata weiji yang terdiri dari huruf-huruf yang berarti “ bahaya” dan “kesempatan” yang bisa diartikan bahwa krisis muncul karena adanya proses transformasi. Hal ini selaras dengan konsep ‘sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan’ di dalam Al Qur’an. Tantangan kongkritnya, mampukah kita menjinakkan Globalisasi ? Karena bila tidak maka kemungkinan kita akan terjebak dalam frustasi berat dengan menghadapai Globalisasi dengan pikiran negatif seperti yang dialami saudara-saudara kita yang terpaksa memilih jalan teror untuk menghadapi perubahan. Tentunya ini bertentangan dengan substansi missi Islam yang ingin berkonstribusi dalam bangunan peradaban ( rahmatan lil alamin) yang tidak mungkin dibangun dengan teologi negatif seperti teror.

Mampukah kemudian PP Muhammadiyah dan jajaran pimpinannya hingga ranting bisa menerjemahkan idealisme Zhawãhir al-Afkãr al-Muhammadiyyah ’Abra Qarn min al-Zamãn secara efektif menjadi pemahaman warga, dan obyek dakwahnya terutama dalam program-program praksis ? Ujian selama hampir seratus tahun ini akan membuktikan bagaimana Muhammadiyah membuktikan bahwa mereka sudah lebih daripada dewasa. Wallahu ‘Alam Bissawab.

Ditulis di Yogyakarta, Februari 2006

Generasi Dahlan Tidak Perlu Alergi Pemikiran Liberal

2008-07-28T13:09:00.000+07:00

*Astar Hadi, S.Sos.

Muktamar Muhammadiyah sebentar lagi akan melahirkan seorang pimpinan baru untuk periode 2005-2009. Kebanyakan isu-isu yang berkembang dalam Muktamar 45 Muhammadiyah yang digelar di Malang kali ini. Seperti diungkapkan Mutohharun Jinan dalam artikel berjudul Pimpinan Muhammadiyah, Ulama atau Intelektual? (Kompas, 4 Juli 2005), pesan yang banyak berkembang sebatas mencuatnya kembali fenomena pemunculan kembali figur ulama yang dalam satu dasa warsa terakhir cukup “terpinggirkan” dengan gaung kepemimpinan dari kalangan intelektual.
Benar tidaknya fenomena ini, sejumlah kalangan bisa saja menilai asumsi yang disodorkan Mutohharun itu tidak cukup relevan jika menilik pada dua sosok kandidat terkuat pimpinan Muhammadiyah yang justeru datang dari kaum intelektual, Malik Fadjar dan Dien Syamsuddin.
Apapun hasilnya, permasalahan atau substansi utama Muktamar kali ini tidak serta merta mengalihkan dirinya dari jargon Tajdid “kembali ke pelukan al-Qur’an dan al-Sunnah”, yang sejauh ini selalu menjadi seruan moralnya. Tentu saja jargon ini yang tidak boleh dilepas oleh para kandidat an sich.
Walaupun demikian, apa yang dikatakan Mutohharun itu menjadi semakin menarik ketika melontarkan penolakan warga/aktivis terhadap JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dianggap penganut paham liberalisme. Lebih-lebih, dengan menjamurnya kembali faham “salafisme” baru di Muhammadiyah yang begitu getol malakukan aksi penolakan terhadap kehadiran pemimpin dari kalangan intelektual yang nobane dianggap penyebar virus ilmu-ilmu dari Barat yang bukan bersumber dari al_qur’an dan al-Sunnah
Bahwa sejak awal, seperti yang digaungkan sendiri oleh KH. Ahmad Dahlan –selanjutnya disebut Dahlan, Muhammadiyah secara terus-menerus mendobrak pola pikir yang jumud dari tokoh-tokoh Islam waktu itu dengan alam pikir yang serba modern dan rasional. Sehingga citra sebagai pengusung islam modern dan rasional inheren pada persyarikatan tersebut hingga kini.
Tidak salah, bila kemudian Muhammadiyah memiliki citra dan arti yang sangat penting dalam pergulatannya dengan Negara. Bisa dibayangkan, perubahan yang dialami masyarakat (baca: Islam) Indonesia dari transisi feodalistik menuju modernitas, tidak akan lahir “tanpa” peran besar pemikiran-pemikiran serba modern dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak awal. Lantas bagaimana posisi tajdid dan ijtihad itu sesungguhnya bila dikaitkan dengan Muhammadiyah saat ini dan esok?
Pemikiran Liberal Itu Manusiawi
Pada hari Senin Sore (4 Juli), beberapa hari yang lalu, iseng-iseng saya jalan-jalan di seputar bazar muktamar yang berlokasi di Lapangan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Malang. Di sana saya kemudian memasuki sebuah stan bertuliskan Pojok Anti Liberal, yang menjual sebagian besar buku-buku yang bermuara pada ketidak berpihakan terhadap (pemikiran) Islam Liberal. Bisa jadi ini adalah sebuah sikap dan semangat penolakan terhadap urgensi pemikiran liberal yang kini mulai menjangkiti sebagian generasi muda Muhammadiyah, yang salah satunya ditopang oleh JIMM. Apakah ini lantas merupakan inti dari semangat tajdid pada muktamar Muhammadiyah ke 45 seperti yang ditulis Mutohharun?
Babakan baru sejarah telah menunjukkan betapa Muhammadiyah telah mencapai puncak keemasannya saat ini. Sejumlah banyak –untuk tidak mengatakan keseluruhan— tokoh Nasional lahir dari rahim ormas bernama Muhammadiyah ini. Seorang Amien Rais menjadi contoh konkretnya.
Sebagian kalangan menilai sebuah transisi modernitas kembali ke Khittah berarti mengembalikan orientasi Muhammadiyah dari kemelut (pemikiran) liberalisme menuju setting Arab zaman Muhammad Abduh dan atau Jamaluddin Al-Afghani yang notabene “guru” bagi sang Pendiri. Dan dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh Abduh, Al-Afghani ataupun Dahlan sendiri, maka aspek indoktrinasi Islam yang melekat pada ketiganya menjadi klaim “kebenaran” yang niscaya jika Muhammadiyah dilihat pada tataran lokal dan kekinian.
Bukan dalam arti mempersempit nilai-nilai yang telah diusung Muhammadiyah di awal pendiriannya, bahwa Konsekuensi logis yang paling niscaya jika saja Muhammadiyad bersikap taken for granted terhadap pemikiran keislaman Abduh atau Afghani, maka tidak saja kita telah “mengebiri” hasrat tajdid dan ijtihad yang juga telah sejak lama diproklamirkan Ahmad Dahlan sendiri melalui pemikiran-pemikirannya yang pada saat itu masih terlalu modern –dan juga “kontroversial”— bagi masyarakat Islam di masanya. Artinya, logika pemikiran mereka seharusnya diletakkan sebagai seutas benang merah yang untuk dirajut kembali dalam simpul saat ini.
Persoalan di atas adalah sebuah dialektika sejarah yang dalam ungkapan hermeneutis dianggap sebagai semangat emansipatoris Dahlan terhadap pembacaan teks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah ke dalam bingkai kontekstual, yaitu apa makna yang terkandung di balikk teks. Lebih jauh, dalam logika Hermeneutika Heidegger, Muhammadiyah yang inheren dengan Dahlan-isme, berarti memposisikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai rumah (house of being) untuk dan tempat menjadi segala bentuk penciptaan Allah. Hal ini menunjukkan al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sebuah ajang gaul kompleksitas pemikiran keagamaan (baca: Islam) baik yang menamakan dirinya Wahabiyah, Mu’tazilah, Sunni, Syiah dan –yang terakhir— faham Liberal sekalipun, untuk kemudian dinterpretasikan dengan semangat al-Qur’an dan al-Sunnah dan mencari maknanya secara bersama-sama tanpa sikap yang cenderung tendensius.
Sebuah tendensi “bengis” bila kemudian Muhammadiyah yang terkenal modern menganak-tirikan generasi muda yang coba merefleksikan kehendak “hati” Dahlan dalam bentuk dan pengungkapannya yang paling liberal sekalipun. Karena seharusnya diketahui, rasa alergi atau phobia terhadap virus yang dianggap menyesatkan Islam seperti JIMM-nya Pradana Boy atau JIL-nya Ulil Abshar Abdallah, bisa jadi merupakan bentuk Islamophobia jilid baru yang sering dilekatkan pada cendekiawan Muslim didikan Barat atau yang serupa dengannya. Apakah ini sebuah contoh ketakutan naïf pergulatan Islam VS Islam?
Artinya, Muhammadiyah tidak perlu takut dengan pluralisme pemahaman dalam persyarikatannya. Kecil atau besar pengaruh yang ditimbulkan nantinya tetap saja memiliki makna positif untuk “kedewasaan” berpikir dan beraksi untuk umat Islam Indonesia ke depan. Karena Dahlan masa kini adalah Dahlan masa lalu yang mendambakan pembaharuan ke depan yang berpretensi pada Islam Kaffah. Dan tentunya, Muhammadiyah harus siap dengan kejutan-kejutan impulsif multipemahaman islam yang di setiap kemunculannya selalu berbau kontroversial dan “menyesatkan” bagi pemegang status quo kekuasaan.
Patut kita simak jawaban seorang Jalaluddin Rakhmat saat ditanya seorang Mahasiswa soal citra Syiah-nya, ia menjawab bahwa dealektika sejarah membuktikan sesuatu yang pada awalnya devian (kecil, terpinggirkan) dan selalu diobok-obok oleh rezim (baca: pemikiran) mayoritas, bisa mengambil alih yang mayoritas ke posisi devian, dan begitu seterusnya.
Akhirnya, siapapun pemimpin baru hasil Muktamar nantinya, sensivitas terhadap beraneka ragam pemikiraan tetap diletakkan pada posisi tawar sebuah peradaban Islam yang oleh Dahlan sendiri dilakukan pada saat masyarakat (Islam) Indonesia masih dalam kondisi “jahiliah”. Thus, apakah di saat usia menjelang satu abad ini, Muhammadiyah yang begitu besar dan dewasa itu malah menjadi seperti seorang Bapak yang egois dan pemarah hanya gara-gara pemikiran agak berbeda dari segelintir anak-anak mudanya yang lahir di tengah “kemelut” gairah tajdid dan ijtihad yang justeru semangatnya telah dikrarkan Dahlan pada awal berdirinya Muhammadiyah, 18 November 1912 silam? Wa Allahu A’lam.
*Astar Hadi, S.Sos., Mantan Wartawan dan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
Posted by astar hadi at 10:44 AM

SYAHRUL DIDAULAT PIDATO DI MILAD KE-98 MUHAMMADIYAH

2008-07-28T12:56:00.000+07:00

LAPORAN : ESTY

MAKASSAR - SURABAYAWEBS.COM

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, mendaulat Gubenur Sulawesi Selatan (Sulsel) terpilih, Syahrul Yasin Limpo, berpidato di acara puncak Milad Ke-98 Muhammadiyah di gedung Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Minggu (6/4) kemarin.”Saya memohon kepada Gubernur Sulsel yang akan dilantik dua hari lagi agar berpidato di sini sebelum pidato kenikmatan saat pelantikan,” kata Din saat memberikan sambutan di acara puncak Milad Muhammadiyah.
Syahrul dan pasangannya, Agus Arifin Nu’mang, akan dilantik di halaman Gubernuran, Selasa (8/4). Pasangan Syahrul-Agus (Sayang) akan ditetapkan sebagai Kepala Daerah Sulsel periode 2008-2013 melalui Sidang Peripurn Istimewa DPRD Sulsel. Penjabat Gubernur Sulsel, A Tanribali Lamo, tidak hadir dalam acara tersebut.

Dia diawakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Andi Baso Gani. Tanri mendadak ke Jakarta karena harus menghidiri pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta, hari ini.
Sejumlah tokoh penting hadir di acara ini. Di antaranya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel KH Sanusi Baco (Ketua MUI Sulsel), anggota DPR RI dari PAN And Hadi Djamal, anggota DPRD Silsel Adil Patu dan Ramli Haba, serta Ketua DPC PAN Makassar, Busrah Abdullah.

Keluarga Muhammadiyah
Syahrul yang awalnya tidak masuk dalam daftar pemberi sambutan, naik ke atas panggung dan memberikan sambutan di depan sekitar 20 ribu jamaah Muhammadiyah yang memadati gedung CCC.
Syahrul menyatakan bangga karena masuk dalam keluarga besar Muhammadiyah.”Sejak kecil orangtua saya selalu mengajari saya dengan ajaran Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajari saya cara beragama Islam yang tidak simbolik, tapi ajaran yang esensial,” kata Syahrul.
Syahrul menyebut ayahnya, Yasin Limpo, pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah.
Syahrul juga meminta doa dan dukungan kepada jamaah yang hadir agar diberi kelancaran saat acara pelantikannya.
Syahrul berpidato hanya sekita 10 menit. Selasai acara, Syahrul, terlihat sibuk melayani jamaah yang ingin mengabadikan gambarnya dengan berfoto bersama Syahrul
Visi Dakwah
Din mengimbau kader Muhammadiyah agar kembali mempertegas visi perjuangan dakwah Muhammadiyah untuk amr ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).
“Muhammadiyah harus tetap menjadi gerakan dakwah, gerakan kultural, gerakan budaya, dan bukan gerakan politik,” kata alumnus Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur ini.
Din mengulas keberhasilan yang dicpai Muhammadiyah di usianya yang hampir satu abad. Din mengajak semua jamaah agar tahaddust bin ni’mah (menyebut kenikmatan) atas keberhasilan yang sudah dicapai Muhammadiyah.
“Tahaddust bin ni’mah pertama dengan mewartakan semua keberhasilan Muhammadiyah, lalu memperbarui dengan merenovasi kenikmatan tersebut untuk meraihnya lagi dengan kualitas yang lebih bagus. Muhammadiyah tidak boleh unggul hanya dari segi kuantitas saja,” kata Din.
Dia menambahkan, sejak berdiri 98 tahun silam, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa.
Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, pernah menjadi pelopor kemerdekaan Republik Indonesia dan peran Muhammadiyah setelah kemerdekaan juga tidak kalah besarnya.
Muhammadiyah yang lahir sebelum Indonesia merdeka, telah memiliki andil besar terhadap pembangunan bangsa terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi ummat. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan lembaga ekonomi menjadi karya nyata ormas Islam ini.
“Muhammadiyah selalu menjadi pemecah permasalahan bangsa dengan solusi-solusi yang ditawarkannya. Kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini akan terus ditingkatkan,” kata Din.
Di tengah-tengah isu miring terhadap Muslim akhir-akhir ini dengan munculnya isu teroris dan lain-lain, Din mengimbau agar kader Muhammadiyah selalu menjadi pemecah masalah dan bukan menjadi penambah masalah tersebut.

Luar Negeri
Dalam kesempatan tersebut, Din juga menyinggung perkembangan Muhammadiyah di luar negeri. Alumnus Harvard University Amerika ini menyebutkan perkembangan Muhammadiyah di luar negeri sangat pesat.
“Jadwal undangan peresmian cabang istimewa di luar negeri mulai padat. Dalam waktu dekat akan diresmikan cabang istimewa di Australia, Kamboja, dan Singapura. Kalau yang di Amerika sudah lama diresmikan,” kata Din.
Dalam setiap kesempatan undangan ke luar negeri, menurut Din, Muhammadiyah selalu menjadi idola orang asing karena Muhammadiyah selalu dilekatkan dengan organisasi Muslim terbesar yang modern. Mereka menyebut Muhammadiyah dengan istilah the largest modern Moslem organization.
“Saya juga bangga di luar negeri, saya dipanggil dengan sebutan The President of Muhammadiyah of Indonesia,” kata Din sambil tertawa.
Di akhir sambutannya, Din, memuji pelaksanaan milad di Makassar yang menurutnya sangat meriah.”Saya sudah paham dengan Muhammadiyah Makassar. Kalau mereka bikin acara pasti besar dan tidak mau tanggung- tanggung,” kata Din yang juga mengaku kagum dengan kemegahan gedung CCC.

Bertemu SBY
Soal ketidakhadiran Tanribali di acara puncak milad Muhammadiyah, Ketua Panitia Milad Abd Rahmat Noer mengatakan, pihaknya sudah mendapat konfirmasi.
“Pak Tanri sudah memberitahukan kepada kami saat donor darah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh). Beliau hari ini (kemarin) ke Jakarta menghadap Presiden,” kata Rahmat.
Sehari sebelumnya, Tanribali ikut menyumbangkan darah dalam acara donor tersebut. Mantan Asisten Personel Mabes TNI akan menghadiri pertemuan Presiden SBY dengan seluruh gubernur di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Ini adalah acara resmi Tanribali sebelum menyerahkan jabatannya ke Syahrul yang akan dilantik oleh Manteri Dalam Negeri Mardiyanto, besok.

Diteken
Dari Jakarta dikabarkan, keputusan presiden (keppres) tentang pelantikan Sayang sudah diteken presiden, kemarin.
“Keppresnya baru ditandatangani presiden tadi (kemarin). Pelantikan sudah pasti dilaksanakan tanggal 8 Aprill,” kata sumber Tribun di Jakarta.
Panitian pelantikan Sayang dari unsur DPRD Sulsel dan tim Sayang terus berkoordinasi untuk mempersiapkan acara pelantikan di halaman gubernuran.
Puluhan pekerja masih memasang tenda raksasa yang akan digunakan untuk sidang paripurna istimewa. “Karena ada sidang, maka harus ada ruangan tertutup yang digunakan oleh anggota DPRD Sulsel dan pejabat terkait,” kata Irman Yasin Limpo, tim Sayang yang ditugasi untuk persiapan pelantikan.
Sementara Sekretaris DPRD Sulsel, Abd Kadir Marsali, mengatakan, proses persiapan pelantikan berjalan aman dan lancar.TT

NGILMU IKU KALAKONE KANTHI LAKU

2008-07-28T12:54:00.000+07:00

Menjernihkan Pemikiran Muhammadiyah
Jum'at, 27/04/2007

BENNI SETIAWAN, Praktisi Pendidikan di Jember

Tidak terasa usia Muhammadiyah sudah 96 tahun.Tepatnya 8 Zulhijah 1426 H (8 Zulhijah 1330 H–8 Zulhijah 1426 H).Usia 96 tahun adalah usia senja. Artinya, Muhammadiyah sudah saatnya introspeksi diri dalam mengembangkan dan membangun dirinya menatap masa depan.

Jika diibaratkan Muhammadiyah adalah manusia,usia 96 tahun tentunya sudah tutup tahun.Muhammadiyah seharusnya telah mati dan hanya dikenang oleh anak cucu.Akan tetapi, takdir berkehendak lain.Umur Muhammadiyah masih lama dan insya Allah akan tetap bertahan dalam 100 tahun bahkan 1000 tahun yang akan datang.Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara atau strategi guna menjaga kebugaran Muhammadiyah agar tetap eksis?

Tampaknya,di masa sekarang Muhammadiyah harus mampu memosisikan dirinya sebagai sebuah lembaga terbuka.Artinya,sebuah lembaga yang mau dan mampu menerima kritik dan saran,baik dalam diri Muhammadiyah atau orang lain.Dengan demikian, Muhammadiyah akan tetap diperhitungkan dan dianggap sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan yang bersumber dari kekuatan masyarakat Indonesia.

Akan tetapi,apa yang terjadi di Muhammadiyah? Muhammadiyah sekarang ini tak ubahnya seperti gajah gemuk.Muhammadiyah kehilangan elan vitalnya sebagai gerakan sosial keagamaan. Ambil contoh,masuknya ideologi lain dalam tubuh Muhammadiyah. Ironisnya, ideologi ini dibawa langsung oleh pimpinan Muhammadiyah sendiri. Artinya, ideologi tersebut sengaja ditancapkan dalam tubuh

Muhammadiyah dan menjadi benalu di kemudian hari.Dia telah masuk secara rapi dalam tubuh organisasi yang di dirikan Ahmad Dahlan di Yogyakarta 96 tahun yang lalu. Maka,tidak aneh jika akhir-akhir ini ada suara yang mengatasnamakan Muhammadiyah menyerukan adanya daulah islamiyah (negara Islam), syariah Islam,dan seterusnya. Di pihak lain,semakin meredupnya suara-suara agenda pengentasan kemiskinan, pendampingan warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo, penolakan penjarahan terbuka aset nasional di Freeport, Blok Cepu, dan ekspor pasir ke Singapura.

Pimpinan Muhammadiyah terlihat asyik masuk menikmati proyek dari pemerintah, yakni penanganan flu burung dan rehabilitasi korban bencana gempa. Tidak hanya itu, pergolakan pemikiran atas pemahaman teks keagamaan baru masih sulit diterima oleh warga Muhammadiyah. P

emikiran yang agak nyeneh dianggap menyebarkan aliran sesat. Karena itu,organisasi tersebut harus dienyahkan dari bumi Muhammadiyah. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) misalnya,harus mau menerima perlakukan “kasar”dari warga Muhammadiyah sendiri.

Kemudian, kasus dikeluarkannya Dawam Rahardjo dan dipecatnya Muh Shofwan dari staf pengajar Universitas Muhammadiyah Gresik,karena menulis artikel ucapan selamat Natal beberapa waktu yang lalu. Contoh lain,ketika JIMM melakukan workshop di Kota Bengawan Solo awal 2005 yang lalu.Workshop tersebut harus dibubarkan oleh Komando Kesiapsiagaan dan Keamanan Muhammadiyah (Kokam) dan Pimpinan Cabang setempat.

Di lain pihak, Muhammadiyah dengan bangga mengelus dan mengeluelukan gerakan ”pembusukan”di dalam tubuh perserikatan dengan amal usaha terbesar di dunia ini.Mereka malah membenarkan kalau tidak mau disebut mengklaim sebagai gerakan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan meminjam istilah Munir Mulkhan dalam penelitiannya.

Mereka mengesampingkan gerakan-gerakan pemikiran yang aneh,tanpa berpikir bahwa Ahmad Dahlan dahulu adalah orang yang suka aneh-aneh dengan menafsirkan Surat Al Maun menjadi sekolah modern,rumah sakit dan panti jompo. Keadaan seperti di atas sungguh memprihatinkan,apabila dibiarkan begitu saja,tentunya Muhammadiyah tidak akan bertahan lama.

Ke depan, Muhammadiyah setidaknya dapat mengakomodir seluruh elemen yang ada dalam tubuh perserikatan terbesar kedua setelah NU tersebut. Beberapa hal yang sekiranya dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam menghadapi problem masyarakat yang semakin kompleks ini adalah sebagai berikut.

Pertama,Muhammadiyah harus terbuka terhadap kritikan,masukan dan saran yang membangun, baik dari dalam maupun dari luar.Dengan demikian,Muhammadiyah akan memantapkan dirinya sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkaryang inklusif. Keinklusifan Muhammadiyah ini tentunya akan sangat membantu dalam dinamika dan perkembangan perserikatan yang telah mempunyai ranting yang tidak kurang dari 3000 buah.

Kedua, Muhammadiyah harus mau menerima dinamika pemikiran dalam tubuh Muhammadiyah.Tentu kita masih ingat wejangan KH Dahlan, ’’Muhammadiyah sekarang tentunya sangat berbeda dengan Muhammadiyah di masa yang akan datang.Maka,jadilah insinyur, kembalilah kepada Muhammadiyah; jadilah dokter,kembali kepada Muhammadiyah; dan seterusnya.’’

Sinyalemen yang dikumandangkan oleh Kiai Dahlan ini menunjukkan bahwa dinamika pemikiran di dalam tubuh Muhammadiyah harus tetap terjaga dan selalu menemukan hal baru.Tanpa adanya pembaruan (gerakan tajdid),Muhammadiyah akan tetap terpuruk dan ketinggalan zaman.

Ketiga, guna menjernihkan Muhammadiyah dari gejala pembusukan ideologi lain, pemurnian ajaran Muhammadiyah dan penyatuan visi dan misi Muhammadiyah harus segera diagendakan. Pilihan Muhammadiyah untuk terjun pada wilayah politik praktis sebagaimana saudara tua (NU), atau hanya ditunggangi oleh kepentingan politik yang menyeret Muhammadiyah dalam kesesatan,tentunya menjadi pilihan.

Wilayah abu-abu Muhammadiyah sudah saatnya diagendakan menjadi sebuah gerakan nyata.Artinya,guna membersihkan Muhammadiyah dari pembusukan ideologi dan kepentingankepentingan yang mengganggu, Muhammadiyah harus segera sadar dan melakukan amputasi massal (cut generation).
Semoga,dengan adanya Tanwir kali ini,pimpinan Muhammadiyah dapat menghasilkan agenda besar penyelamatan.Hal yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam melakukan dan mengemban amanah kemanusiaan.(*)
Diposting oleh Benni Setiawan di 04:28
0 komentar:

Mentalitas Bisnis Umat Islam

2008-07-16T09:43:00.000+07:00

Senin, 19 Mei 2008
Drs. M. Fahri*

Ketika gagal dan kurang berhasil dalam bisnis. Ungkapan yang seringkali muncul adalah; kurangnya
modal, tidak berbakat, tidak ada darah pedagang, kurang pengalaman, dan tak ada keberpihakan pemerintah pada
umat. Ungkapan-ungkapan ini tidak lebih dari sekedar mencari-cari alasan pembenaran atas ketidakmampuan dalam
berbisnis. Padahal ikhtiarnya belum maksimal. Akibatnya mudah putus asa, cepat menyerah, dan suka menyalahkan
pihak lain. Pendek kata kurang militan dalam berbisnis.
Kondisi tersebut juga menghinggapi para pebisnis Islam. Di negeri yang 85% penduduknya Muslim, ternyata hanya
mampu menguasai 36% ekonomi nasional. Lainnya digerakkan para pengusaha non-Muslim yang populasinya hanya
15%. Salah satu faktor (di antara sekian faktor lainnya) adalah rendahnya mentalitas bisnis para pebisnis Islam.
Mentalitas bisnis memegang peranan penting menuju kesuksesan ekonomi umat. Mentalitas bisnis merupakan aset
berharga yang ada pada diri umat. Merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah Swt
berfirman, ”Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya dan bahwa
usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. (Q.s. An-Najm:39). Siapapun yang berusaha pasti akan diberi balasan
(rizki) sesuai dengan besarnya kontribusi dan pengorbanannya. Abdurrahman bin Auf misalnya, perniagaan yang
dijalankannya sudah lintas negara. Lebih dari 700 ekor unta dikerahkan untuk mengangkut barang dagangannya. Misal
1 ekor unta mampu mengangkut 500 Kg, berarti barang total dagangan Abdurrahman bin Auf seberat 350 ribu Kg atau
350 ton. Bila 1 Kg barang dagangannya seharga Rp 10 ribu, berarti transaksi perdagangannya senilai Rp 3,5 milyar.
Suatu jumlah yang amat besar dan sangat fantastis. (lihat: Swuwaru min Hayatis shahabah). Mentalitas bisnis
Rasulullah dan para sahabatnya sungguh luar biasa dan sangat militan. Dikatakan Afzalurrahman (Muhammad as A
Trader: 1997) bila siang hari mereka tak ubahnya seperti serigala yang kelaparan (dalam bekerja), bila malam hari
mereka seperti hamba sahaya yang bersimpuh lemah (karena kekhusyukannya) di hadapan sang Pencipta jagad Raya.
Mereka mewarisi sya’ir Arab, ”I’mal Lidunyaka kaannaka ta’isyu abadan ghadan
wa’mal liakhiratika kaannaka tamuutu ghadan”, (bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan kamu
hidup selamanya. Dan beribadahlah untuk akheratmu seakan-akan engkau mati besok). Kiat Sukses Bisnis
Rasulullah Ada 7 kiat sukses bisnis yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketujuh kiat sukses ini bersumber
dari mentalitas bisnis yang kuat dan kokoh, yaitu: Pertama; tidak mudah menyerah. Sesulit dan seberat apapun keadaan
yang dihadapi, mereka tidak menerima begitu saja (berpangku tangan), apalagi berputus asa. Kedua, bekerja keras.
Rasulullah adalah tipe hamba Allah yang tak kenal letih dan lelah dalam mencari rizki. Dalam usia yang belum 40 tahun,
Rasulullah berkali-kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Aylah, Jerussalem dan Damaskus. Kadangkala beliau
menghabiskan waktu 3-6 bulan di perjalanan. Rasulullah bersabda, ”Tiada suatu makanan yang lebih baik
daripada yang dimakan dari hasil keringatnya sendiri”. (HR. Bukhari). Tidak menggantungkan pada orang lain.
Ketiga, mencintai pekerjaan. Bagian terpenting kesuksesan Rasulullah dan para sahabat adalah kecintaan mereka pada
profesinya (bisnis). Rasa cinta ini ditunjukkan dengan tidak meninggalkan profesi bisnis pasca memeluk Islam. Yang
terjadi justru sebaliknya, semakin bersemangat. Profesi ini mereka sandang sampai akhir hayatnya. Keempat, kualitas
pelayanan prima. Bagi Rasulullah dan para sahabat, customers (pelanggan) adalah segala-galanya. Mereka
memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam berniaga Rasulullah selalu mengedapankan nilai-nilai kejujuran,
amanah, sopan dan santun serta menjunjung tingi prinsip-prinsip persahabatan dan kekeluargaan. Di mata customers,
bahkan juga dari pesaing-pesaingnya, reputasi Rasulullah sangat baik. Rasulullah bersabda, ”pedagang yang
jujur dan dapat dipercaya kelak akan mendapat kedudukan yang mulia bersama para Nabi, shadiqin, dan
syuhada”. (HR. Turmudzi). Kelima, memperbanyak mitr kerja. Relasi atau rekanan bisnis memegang peranan
penting menuju kesuksesan seseorang. Rasulullah selalu membangun jaringan bisnis yang sehat, bermoral, dan
beradab. Jauh sebelum kenabian, ia telah membangun jaringanbisnis dengan niagawan-niagawan yang berasal dari
Negeri Hijaz (perbatasan Syiria), Hijar (Bahrain), zuhar (Oman) yang banyak didatangi para pedagang dari India dan
Cina, serta Rabiyah (Hadramaut). Dalam bermitra Rasulullah selalu menekankan prinsip saling menguntungkan. Abdul
Qais seorang niagawan asal Jordania (saat itu belum memeluk Islam) mengatakan, ”Saya senang dan
mendapatkan keuntungan selama berniaga bersama Muhammad bin Abdullah”. Keenam, istiqamah menekuni
karir. Ciri keprofesionalan seseorang dapat ditunjukkan dengan ke-istiqomahan dalam menekuni suatu pekerjaan.
Konsistensi ini dibuktikan Rasulullah Saw. Karir niaganya dimulai dari bawah. Awalnya ikut ekspedisi perdagangan
(umur 12 tahun), kemudian menjalankan barang dagangan saudagar-saudagar Makkah (salah satunya milik Siti
Khadijah), dan memimpin ekspedisi perdagangan. Setelah memiliki kemampuan, ketrampilan dan jaringan bisnis yang
luas serta modal yang cukup, barulah Rasulullah berniaga secara mandiri (pasca pernikahan dengan Siti Khadijah)
sampai akhir hayatnya. Ketujuh, suka berderma. Harta benda dan kekayaan yang dihasilkan dari berbisnis dikeluarkan
untuk zakat, infak dan shadaqah. Harta itu digunakan untuk dakwah Islam, demi tegaknya izzul Islam wal Muslimin. Profil
Rasulullah dan para sahabatnya seperti Abu Bakar ash-shiddiq, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf dapat
dijadikan contoh. Ketika umat Islam di Madinah harus membayar setiap kali berwudlu di perigi milik seorang Yahudi,
maka dengan kekayaan yang dimiliki Utsman bin Affan, perigi itu dibeli dan umat Islam terbebas dari komersialisasi air
orang Yahudi itu. Harga pergi itu, kalau dirupiahkan sekarang, tak kurang dari Rp 15 milyar. Suatu jumlah yang cukup
besar. Di tengah terpuruknya ekonomi umat Islam Indonesia, sungguh tepat kiranya bila mentalitas bisnis umat Islam
dibangkitkan, sehingga umat tidak mudah putus asa, frustasi dan menerima keadaan begitu saja. Terlebih memasuki era
perdagangan bebas dunia seperti WTO, GATT, APEC, AFTA, dan NAFTA. Kejayaan ekonomi umat Islam bisa diraih
bila umat memilih perdagangan (bisnis) sebagai profesinya. Agar peran ini tidak lagi diambil alih orang lain. Penulis
Kantor Berita Ekonomi Syariah
http://www.pkesinteraktif.com
Menggunakan Joomla!
Generated: 20 May, 2008, 10:28Page 2

adalah Dosen Mata kuliah Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Malang Sumber: Suara Muhammadiyah