11 Juli 2008 | 17:21 WIB
Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, warga Muhammadiyah tidak akan mendukung partai politik yang hanya mengandalkan uang dalam berpolitik untuk meraih kekuasaan.
Din yang ditemui saat bersama delegasi parlemen Jepang menemui Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR
Meski begitu Din menambahkan tidak akan memberikan perintah resmi untuk melarang warga Muhammadiyah memilih parpol yang mengandalkan uang. “Saya tidak akan memberi instruksi khusus pada warga Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang menggunakan uang sebagai alat politik dan kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Din, warga Muhammadiyah sudah cukup cerdas dalam menilai partai-partai politik yang akan mereka dukung. Saat ini, katanya, banyak parpol yang mengaku mempunyai afiliasi dengan Muhammadiyah tetapi tidak berani tampil sebagai parpol yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama, seperti yang dianut Muhammadiyah.
Saling klaim sebagai partainya Muhammadiyah tersebut, belakangan semakin gencar menjelang masa kampanye yang dimulai Sabtu (12/7) besok.
Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam dengan jumlah
Netral
Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memiliki prinsip netral terhadap semua parpol dan membuka kesempatan kepada semua parpol untuk bersilaturahmi.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ijjul Muslimin kepada pers seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di
“Kami akan membuka kesempatan dengan semua parpol, PAN (Partai Amanat Nasional), PMB (Partai Matahari Bangsa) termasuk Golkar, silakan bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah,” katanya. Menurut dia, siapa yang bersilaturahmi dengan baik itulah yang menarik perhatian para anggota dan kader PP Muhammadiyah. ” Silaturahmi memunculkan simpati. Kita merasa dekatlah,” katanya sambil mengklaim
Soal kampanye partai politik yang bakal melibatkan para menteri di kabinet, Ijjul mengatakan, menurut Wapres, pemerintah telah menyampaikan harapan bahwa meskipun mewakili parpol ,pada prinsipnya para menteri harus tetap mengutamakan kepentingan pemerintahan. “Dalam hal ini, pemerintah tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Yang diutamakan dalam kampanye yang panjang sebenarnya adalah kampanye melalui media, baik media
Ditanya pendapat Wapres kalla soal rencana angket yang dilakukan DPR dan bisa memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wapres, ia mengatakan, Wapres tidak menyampaikan secara eksplisit tapi kalau melihat sikapnya Wapres melihatnya dari sisi positif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar