MALANG, SABTU-Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kini giliran Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) lebih banyak mendatangkan kerugian.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyatakan, ditinjau dari beberapa aspek pelaksanaan pilkada baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya."Karena lebih banyak mudharatnya (kerugian) ini, maka sebaiknya pelaksanaan pilkada tersebut dikaji ulang (direview) kembali apalagi di daerah-daerah yang tidak siap justru menimbulkan gejolak cukup serius," katanya di Malang, Sabtu 1/3).
Menurut dia, kerugian yang paling menonjol dan paling kasat mata adalah adanya perpecahan sosial, antarparpol, ormas dan berbagai pihak yang terlibat termasuk masyarakat secara luas yang akhirnya juga menjadi korban dari pilkada tersebut.
Selain itu, katanya, pilkada juga membutuhkan biaya tinggi (high cost) bahkan ada hitungan kasar, penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia menghabiskan dana triliunan rupiah dan kalau dana itu dialokasikan untuk kebutuhan dasar manusia seperti program pengadaan pangan, pendidikan dan kesehatan pasti beban hidup masyarakat akan berkurang dan menjadi agak lebih ringan.
Ia mengatakan, dalam pilkada para calon yang diusung oleh parpol selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan sehingga tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya serta meluasnya praktik-praktik politik uang yang semakin menambah tingginya biaya yang harus dikeluarkan para calon.
Din mengakui, akibat biaya pribadi bagi calon-calon kepala daerah itu, maka banyak orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa ini tidak terpilih, karena tidak memiliki gizi lebih untuk mendanai pencalonannya sehingga yang terpilih juga banyak yang tidak kapabel dan tidak bermoral bagus.
Ditanya soal solusi jika pilkada direview, Dien mengatakan, pihaknya bersama pihak-pihak lain masih akan melakukan kajian secara detail dan mendalam, bagaimana keputusan akhirnya yang akan disampaikan pada pemerintah. "Apakah nanti pilkada itu diserahkan sepenuhnya ke DPRD atau dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, kita belum tahu, yang pasti sebaiknya pelaksanaan Pilkada dikaji ulang dulu agar tidak menimbulkan konflik lebih parah," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi juga meminta agar pelaksanaan pilkada dibatalkan untuk menghindari konflik yang lebih besar dikalangan masyarakat seperti yang terjadi di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya.(ANT/ROY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar