Pemilihan Umum Bisa Mengancam Persatuan
Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik bisa memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, warga Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik berpotensi menyeret Muhammadiyah dalam konflik kepentingan partai politik.
Peringatan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di depan pengurus Muhammadiyah dari berbagai provinsi yang hadir dalam Pengkajian Ramadhan 1429 Hijriah di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (8/9). ”Sikap dasar akhlak politik Muhammadiyah tetap pada politik dakwah, politik kebudayaan, dan peradaban,” ujarnya.
Menurut Din, yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah dalam pemilu mendatang adalah memilih orang yang bisa memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah, yakni aspirasi untuk menyejahterakan masyarakat secara umum.
”Kita tidak perlu melihat partainya, dan jangan mau diadu domba partai politik. Terlalu mahal kalau Muhammadiyah dikorbankan hanya untuk kepentingan partai politik,” ujarnya.
Sebelumnya Din mengungkapkan, dalam percaturan politik nasional, Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar meskipun Muhammadiyah bukanlah partai politik.
”Keunggulan ini justru diperoleh karena gerakan dakwah dan kultural yang menyentuh masyarakat secara langsung. Strategi kultural yang berorientasi penguatan budaya dalam kehidupan bangsa ini merupakan dasar penting dalam meletakan landasan berbangsa,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Din, dalam lintasan zaman yang panjang, ketika terwujud negara, dan semakin banyak gerakan Islam lain yang melakukan hal yang hampir sama dengan yang dilakukan Muhammadiyah, kewibawaan politik Muhammadiyah kian berkurang.
”Ini harus menjadi introspeksi diri bagi kita, yang pada masa lalu tokoh Muhammadiyah selalu tampil dalam setiap episode sejarah bangsa ini,” ujarnya.
Slamet Afandi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal, Jawa Tengah, mengingatkan perlunya Muhammadiyah bergerak dan jangan hanya menjadi penonton dalam politik. Ia berharap Muhammadiyah tidak mengabaikan politik praktis, tetapi tidak tercebur dalam politik uang yang merugikan rakyat.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengkajian Ramadhan Lukman Ali Husin mengingatkan agar pemimpin bangsa ini bisa memegang amanah untuk menyejahterakan rakyat.
”Inilah yang hilang dari dunia politik kita saat ini. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Apalagi, di depan kita ada penduduk miskin dalam jumlah besar, dan sebagian besar di antara mereka Muslim,” ujarnya. (MAM)
Selasa, 9 September 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik bisa memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, warga Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik berpotensi menyeret Muhammadiyah dalam konflik kepentingan partai politik.
Peringatan ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di depan pengurus Muhammadiyah dari berbagai provinsi yang hadir dalam Pengkajian Ramadhan 1429 Hijriah di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (8/9). ”Sikap dasar akhlak politik Muhammadiyah tetap pada politik dakwah, politik kebudayaan, dan peradaban,” ujarnya.
Menurut Din, yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah dalam pemilu mendatang adalah memilih orang yang bisa memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah, yakni aspirasi untuk menyejahterakan masyarakat secara umum.
”Kita tidak perlu melihat partainya, dan jangan mau diadu domba partai politik. Terlalu mahal kalau Muhammadiyah dikorbankan hanya untuk kepentingan partai politik,” ujarnya.
Sebelumnya Din mengungkapkan, dalam percaturan politik nasional, Muhammadiyah memiliki pengaruh yang besar meskipun Muhammadiyah bukanlah partai politik.
”Keunggulan ini justru diperoleh karena gerakan dakwah dan kultural yang menyentuh masyarakat secara langsung. Strategi kultural yang berorientasi penguatan budaya dalam kehidupan bangsa ini merupakan dasar penting dalam meletakan landasan berbangsa,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Din, dalam lintasan zaman yang panjang, ketika terwujud negara, dan semakin banyak gerakan Islam lain yang melakukan hal yang hampir sama dengan yang dilakukan Muhammadiyah, kewibawaan politik Muhammadiyah kian berkurang.
”Ini harus menjadi introspeksi diri bagi kita, yang pada masa lalu tokoh Muhammadiyah selalu tampil dalam setiap episode sejarah bangsa ini,” ujarnya.
Slamet Afandi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal, Jawa Tengah, mengingatkan perlunya Muhammadiyah bergerak dan jangan hanya menjadi penonton dalam politik. Ia berharap Muhammadiyah tidak mengabaikan politik praktis, tetapi tidak tercebur dalam politik uang yang merugikan rakyat.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengkajian Ramadhan Lukman Ali Husin mengingatkan agar pemimpin bangsa ini bisa memegang amanah untuk menyejahterakan rakyat.
”Inilah yang hilang dari dunia politik kita saat ini. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Apalagi, di depan kita ada penduduk miskin dalam jumlah besar, dan sebagian besar di antara mereka Muslim,” ujarnya. (MAM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar