SETELAH PEROLEH PENDAMPINGAN
MPM PP MUHAMMADIYAH
Produksi Pertanian di Banjarnegara
kr.co.id~BANJARNEGARA (KR) - Sudah terbukti, warga masyarakat dengan dampingan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah berhasil melakukan revolusi pertanian. Bahkan yang menarik, hal ini juga dilakukan di tengah-tengah pesimisme tentang kemustahilan produksi pertanian. Karena di salah satu kawasan di Kabupaten Banjarnegara, ternyata terjadi peningkatan produksi pertanian yang sangat luar biasa, dengan kualitas produksi yang bagus pula. Bahkan yang menarik dilihat, bagaimana cost of product yang menurun sampai 50% ini tetapi hasilnya bisa meningkat 50% lebih bahkan sampai 2 kali lipat.
Menteri Pertanian Dr Anton Aprianto mengemukakan hal tersebut usai melakukan panen raya di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (10/3). Sebelumnya, telah dilakukan pemotongan padi secara bersama yang dilakukan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin, Menteri Pertanian Dr Anton Aprianto, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ketua PP Aisyiyah Prof Dr Siti Chamamah dan pejabat lainnya.
Pemotongan padi bersama tersebut menandai panen raya di areal sekitar 100 hektar sawah warga Blambangan yang mendapat pendampingan dari MPM PP Muhammadiyah. Dalam pendampingannya, MPM PP Muhammadiyah mengajak kembali melakukan penanaman secara organik sekaligus menjadikan budaya menanam yang sehat. Dengan pendampingan tersebut sebagaimana dikemukakan laporan Ketua MPM PP Muhammadiyah Drs Said Tuhuleley, masyarakat mendapatkan bahwa ongkos produksi menurun sampai 50% namun produksi meningkat bisa mencapai 300% dan juga melibatkan perempuan yang tergabung dalam pengajian Aisyiyah.
Usai panen raya dan ramahtamah, Menteri Pertanian, Menneg PDT dan Ketua Umum PP Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Sijeruk. Di kawasan relokasi korban tanah longsor ini, Menneg PDT telah memberikan bantuan sapi penggemukan dan juga menyatakan akan memberikan tambahan sapi bagi masyarakat yang belum mendapatkan. Meneg PDT Syaifullah juga sempat berdialog dengan warga setempat.
“Karena itu, MPM PP Muhammadiyah sebagai pelopor, hendaknya dapat menyosialisasikan program ini ke daerah lain. Tolong, sebar luaskan gerakan masyarakat ini. Menteri akan mendukung dan Departemen Pertanian akan memfasilitasi. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukan hanya pelopor pendidikan, kesehatan namun juga pertanian,” kata Anton. Menurutnya, apa yang dilakukan MPM tanpa dengan MoU itu, jauh lebih baik dan berguna daripada penandatanganan selembar kertas namun tidak ada kerja. Karena itu, permintaan petani akan alat-alat kebutuhan pertanian, menurut Anton menjadi permintaan wajar dan perlu mendapat perhatian pemerintah.
Anton mengakui, sesungguhnya beras kita cukup hanya harganya mahal. Ini berarti, katanya, beras kita tidak membuat cukup harga menjadi stabil. Bahkan tahun lalu dengan kemarau panjang, produksi beras kita cukup tetapi tidak mampu membuat harga stabil. “Kalau dapat meningkatkan produksi, hal ini sebenarnya dapat diatasi. Ternyata diawali dari daerah ini, kita akan bisa optimis dalam soal perberasan. Dengan bibit yang unggul, dengan teknologi yang baik, Insya Allah, masalah perberasan ini akan dapat ditangani di masa mendatang,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin mengemukakan, adalah sangat wajar jika pemerintah memberikan bantuan pada Muhammadiyah mengingat Muhammadiyah juga sudah banyak membantu pemerintah. “Karena itu kalau ada reshuffle kabinet, semoga kedua menteri ini tidak direshuffle,” kata Din dengan seloroh.
Kehadiran kader MPM Muhammadiyah selaku fasilitator pembangunan pertanian di sini, bisa dilihat hasilnya. Bahkan yang mengharukan, di sini telah terjadi penghematan-penghematan biaya produksi yang bisa dilakukan petani. Mengutip apa yang disampaikan wakil petani, Rame Priyawan, bahwa untuk seluruh Kabupaten Banjarnegara penggunaan sistem yang dilakukan MPM Muhammadiyah ini bisa menghemat sekitar Rp 48 miliar pertahun. Artinya, selama ini Banjarnegara telah melakukan pemborosan Rp 48 miliar pertahun.
“Pemborosan ini jika kita hitung rata-rata di seluruh Indonesia dengan 450 kabupaten, maka setiap tahun kita melakukan pemborosan sekitar Rp 21,5 triliun pertahun. Artinya, telah terjadi proses pemubadziran selama ini,” katanya.
Pendampingan yang dilakukan MPM PP Muhammadiyah lewat motor penggerak Said Tuhuleley, Iqbal Tuasikal dan Syafii Latuconsina adalah hijrah dalam arti pemberdayaan terhadap petani setelah cukup lama terperdaya baik oleh sistem ataupun budaya.
“Harus diakui, selama ini petani kita terperdaya. Disebut petani padahal hanya buruh tani. Terperdaya petani dengan biaya produksi tinggi, padahal bisa diturunkan dan lainnya,” kata Din.
Pemotongan padi bersama tersebut menandai panen raya di areal sekitar 100 hektar sawah warga Blambangan yang mendapat pendampingan dari MPM PP Muhammadiyah. Dalam pendampingannya, MPM PP Muhammadiyah mengajak kembali melakukan penanaman secara organik sekaligus menjadikan budaya menanam yang sehat. Dengan pendampingan tersebut sebagaimana dikemukakan laporan Ketua MPM PP Muhammadiyah Drs Said Tuhuleley, masyarakat mendapatkan bahwa ongkos produksi menurun sampai 50% namun produksi meningkat bisa mencapai 300% dan juga melibatkan perempuan yang tergabung dalam pengajian Aisyiyah.
Usai panen raya dan ramahtamah, Menteri Pertanian, Menneg PDT dan Ketua Umum PP Muhammadiyah melakukan kunjungan ke Sijeruk. Di kawasan relokasi korban tanah longsor ini, Menneg PDT telah memberikan bantuan sapi penggemukan dan juga menyatakan akan memberikan tambahan sapi bagi masyarakat yang belum mendapatkan. Meneg PDT Syaifullah juga sempat berdialog dengan warga setempat.
“Karena itu, MPM PP Muhammadiyah sebagai pelopor, hendaknya dapat menyosialisasikan program ini ke daerah lain. Tolong, sebar luaskan gerakan masyarakat ini. Menteri akan mendukung dan Departemen Pertanian akan memfasilitasi. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukan hanya pelopor pendidikan, kesehatan namun juga pertanian,” kata Anton. Menurutnya, apa yang dilakukan MPM tanpa dengan MoU itu, jauh lebih baik dan berguna daripada penandatanganan selembar kertas namun tidak ada kerja. Karena itu, permintaan petani akan alat-alat kebutuhan pertanian, menurut Anton menjadi permintaan wajar dan perlu mendapat perhatian pemerintah.
Anton mengakui, sesungguhnya beras kita cukup hanya harganya mahal. Ini berarti, katanya, beras kita tidak membuat cukup harga menjadi stabil. Bahkan tahun lalu dengan kemarau panjang, produksi beras kita cukup tetapi tidak mampu membuat harga stabil. “Kalau dapat meningkatkan produksi, hal ini sebenarnya dapat diatasi. Ternyata diawali dari daerah ini, kita akan bisa optimis dalam soal perberasan. Dengan bibit yang unggul, dengan teknologi yang baik, Insya Allah, masalah perberasan ini akan dapat ditangani di masa mendatang,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin mengemukakan, adalah sangat wajar jika pemerintah memberikan bantuan pada Muhammadiyah mengingat Muhammadiyah juga sudah banyak membantu pemerintah. “Karena itu kalau ada reshuffle kabinet, semoga kedua menteri ini tidak direshuffle,” kata Din dengan seloroh.
Kehadiran kader MPM Muhammadiyah selaku fasilitator pembangunan pertanian di sini, bisa dilihat hasilnya. Bahkan yang mengharukan, di sini telah terjadi penghematan-penghematan biaya produksi yang bisa dilakukan petani. Mengutip apa yang disampaikan wakil petani, Rame Priyawan, bahwa untuk seluruh Kabupaten Banjarnegara penggunaan sistem yang dilakukan MPM Muhammadiyah ini bisa menghemat sekitar Rp 48 miliar pertahun. Artinya, selama ini Banjarnegara telah melakukan pemborosan Rp 48 miliar pertahun.
“Pemborosan ini jika kita hitung rata-rata di seluruh Indonesia dengan 450 kabupaten, maka setiap tahun kita melakukan pemborosan sekitar Rp 21,5 triliun pertahun. Artinya, telah terjadi proses pemubadziran selama ini,” katanya.
Pendampingan yang dilakukan MPM PP Muhammadiyah lewat motor penggerak Said Tuhuleley, Iqbal Tuasikal dan Syafii Latuconsina adalah hijrah dalam arti pemberdayaan terhadap petani setelah cukup lama terperdaya baik oleh sistem ataupun budaya.
“Harus diakui, selama ini petani kita terperdaya. Disebut petani padahal hanya buruh tani. Terperdaya petani dengan biaya produksi tinggi, padahal bisa diturunkan dan lainnya,” kata Din.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar