JAKARTA, SENIN - Pakar Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengatakan pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia berpotensi memecah belah persatuan bangsa utamanya di daerah.
Sebab pendukung calon mengklaim diri paling benar dan menimbulkan benturan dengan kelompok lain sehingga merugikan kepentingan masyarakat umum.
"Di pilkada kepentingan komunal yang muncul. Lalu muncul rasa sentimen karena ada yang mengatasnamakan agama, ras, dan golongan tertentu. Makanya ada benturan antara komunal dan ini berpotensi terjadi perpecahan," kata Ryaas, anggota Komisi II (Komisi Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Gedung DPR Jakarta, Senin (21/1).
Menurut Ryaas, bila pemerintah tidak menyikapi masalah ini maka dikuatirkan akan berdampak luas mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. "Misalnya mulai muncul kapling proyek Si A dan Si B. Kalau ada sekda (sekretaris daerah) yang tidak cocok dengan tim sukses incumbent yah dilaporkan lalu dipecat. Ini kan tidak bagus potensi munculkan perpecahan," katanya.
Karena itu, dia meminta pemerintah serius menyikapi soal ini dan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merevisi UU soal Pilkada. "Kita perlu pikirkan ini dan jangan hanya pikirkan kepentingan partai masing-masing, "katanya. (Persda Network/Hasanuddin Aco)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar