Sabtu, 26 Mei 2007

Rekomendasi TANWIR 2007

TANWIR menyambut baik permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Muhammadiyah meningkatkan perannya sebagai gerakan ekonomi dan kembali mengembangkan enterpreunership sebagaimana tradisinya yang kuat di masa lalu. Dalam rangka itu Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah drastis dang kongkret yang benar benar memihak ekonomi rakyat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

  1. TANWIR Menyaksikan perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin membaik, tetapi kecenderungan kehidupan perpolitikan semakin mengarah pada pragmatisme politik yang koruptif dan mengabaikan upaya terwujudnya kesejahteraan rakyat. Karena itu Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen bangsa, terutama partai politik, pemerintah, pelaku bisnis, dan pemegang amanat rakyat lainnya untuk menjadikan politik sebagai instrumen dalam menyejahterakan rakyat.
  2. TANWIR memandang bahwa amandemen UUD 1945 merupakan salah satu prestasi terpenting gerakan reformasi, meskipun demikian TANWIR menyaksikan terjadinya kerumitan kerumitan dalam sistem ketatanegaraan kita pasca perubahan UUD 1945. Karena itu Muhammadiyah meminta semua pihak untuk melakukan pengkajian yang komprehensif dan mendalam atas kemungkinan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada masa masa yang akan datang dalam bingkai semangat reformasi.
  3. Dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia hendaknya tetap berpijak pada politik bebas aktif sesuai dengan cita cita awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia juga perlu mengedepankan sikap dan kebijakan politik luar negeri yang menjunjung tinggi kedaulatan dan martabat bangsa dan negara di atas segala galanya.Khusus terhadap dunia Islam, TANWIR menghimbau pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih adil dan secara proaktif mengambil prakarsa prakarsa strategis dalam membela Dunia Islam, termasuk dalam membela bangsa bangsa Muslim di dunia.
  4. TANWIR melihat DPR dan pemerintah tidak bersungguh sungguh untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Antiporografi dan Pornoaksi sehingga proses pengesahannya berlarut larut. Untuk itu TANWIR mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memulai pembahasan dan kemudian mengesahkan dengan segera menjadi Undang Undang yang benar benar dapat menjadi instrumen untuk menyelamatkan moralitas dan akhlaq bangsa.
  5. TANWIR meminta segenap komponen dan kekuatan bangsa untuk lebih mengedepankan penyelamatan nasional menyangkut hajat hidup orang bangsa seperti sumberdaya alam, air, lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya demi kelangsungan generasi. TANWIR juga menghimbau seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan kepentingan wilayah NKRI serta aset aset negara dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnyadari berbagai praktik eksploitasi dan kapitalisasi yang lebih menguntungkan bangsa asing serta merugikan hajat hidup dan kelangsungan generasi bangsa.
  6. TANWIR mendesak pemerintah untuk menghentikan komersialisasi pendidikan dan memberikan peran yang luas kepada lembaga pendidikan swasta yang berakar di masyarakat. TANWIR juga mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan kebijakan yang berpotensi mematikan keberadaan dan peran swasta yang terbukti telah berjasa besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak masa pra hingga pasca kemerdekaan. Kebijakan pendidikan harus benar benar memihak kepentingan rakyat dan proses pencerdasan bangsa.
  7. TANWIR memandang korupsi dan segala bentuk kejahatan seperti pengrusakan lingkungan dan perdagangan manusia sebagai tindak pidana berat yang merusak sendi sendi kebangsaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu TANWIR mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya bagi para pelaku dan menghindari praktik praktik mafia peradilan.
  8. TANWIR memandang penyelenggaraan haji masih belum memenuhi standar kelayakan pelayanan. Karena itu TANWIR mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan haji yang benar benar memihak kepentingan jamaah. TANWIR juga menuntut pemerintah untuk mengelola pelaksaan haji secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik praktik penyimpangan yang merugikan umat Islam.
  9. TANWIR meminta pemerintah membuat kebijakan kebijakan yang dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketenagakerjaan, termasuk dalam membela nasib TKI di luar negeri.
  10. TANWIR memandang bencana banjir lumpur sidoarjo bukan hanya tragedi lokal tetapi telah menjadi tragedi nasional karena menyangkut buruknya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan penangganan bencana. Untuk itu TANWIR mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri penderitaan para korban lumpur yang berkepanjangan.
  11. TANWIR memandang upaya untuk menjaga dan mempertahankan keadaan damai di NAD sebagai bagian dari wilayah NKRI adalah tugas nasional. Karena hal tersebut, TANWIR mengharapkan semua pihak terkait untuk dapat melaksanakan UUPA (Undang Undang Pemeritah Aceh) secara sungguh sungguh dan tulus.
  12. TANWIR menyerukan kepada para pemilik dan pengelola pertelevisian di Indonesia untuk tidak menayangkan acara acara apapun bentuk dan jenisnya yang dapat merusak moralitas/ akhlak anak bangs, terutama generasi muda.

Tidak ada komentar: